Politik Uang Diprediksi Mewarnai Pilgub Jabar 2018
Politik Uang Diprediksi Mewarnai Pilgub Jabar 2018
A
A
A
BANDUNG - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Republik Indonesia (RI) menginstruksikan seluruh jajaran Bawaslu di Jawa Barat bersikap tegas dalam menyikapi berbagai potensi pelanggaran yang diprediksi mewarnai pelaksanaan Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jabar dan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2018 mendatang.
Ketua Bawaslu RI Abhan mengatakan, ajang Pilgub Jabar dan pilkada serentak 2018 menjadi tantangan bagi seluruh jajaran Bawaslu untuk menindak segala bentuk pelanggaran yang terjadi selama pelaksanaan pesta demokrasi tersebut. Berkaca dari pemilihan kepala daerah (pilkada) di Jabar sebelumnya, potensi pelanggaran itu masih cukup besar.
Dia menyebut, dugaan money politic atau politik uang menjadi salah satu pelanggaran yang berpotensi besar masih terjadi pada Pilgub Jabar 2018. "Potensi pelanggaran pidana masih banyak, misalnya dugaan money politic, itu sangat potensial," kata Abhan di sela-sela Rapat Evaluasi Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Jabar di Hotel Harris Festival Citylink, Jalan Peta, Kota Bandung, Rabu (26/4/2017).
Menurut Abhan, seluruh jajaran Bawaslu Jabar harus mampu menyiapkan strategi pengawasan dan pencegahan potensi pelanggaran secara optimal, sehingga potensi pelanggaran tersebut bisa ditekan.
Jika upaya pengawasan dan pencegahan sudah dilakukan namun pelanggaran tetap terjadi, kata Abhan, jajaran Bawaslu Jabar harus bertindak tegas. "Bawaslu ini sebagai penegak hukum pemilu, dalam hal ini harus tegas, tidak pandang bulu. Itu harapan kami."
Ketua Bawaslu Jabar Harminus Koto menyatakan siap menjalankan instruksi Bawaslu RI tersebut. Bahkan, kata dia, Bawaslu Jabar sejak jauh-jauh hari telah melakukan berbagai persiapan untuk mengantisipasi potensi pelanggaran yang akan mewarnai Pilgub Jabar dan pilkada serentak 2018.
Harminus menegaskan, pencegahan menjadi salah satu upaya persiapan yang juga telah dilakukan pihaknya. Namun, bila pelanggaran tetap terjadi di Pilgub Jabar dan pilkada serentak 2018, pihaknya pun sudah menyiapkan tindakan hukum yang tegas. "Kami tidak akan tedeng aling-aling, pasti kami tindak tegas," ujarnya.
Ketua Bawaslu RI Abhan mengatakan, ajang Pilgub Jabar dan pilkada serentak 2018 menjadi tantangan bagi seluruh jajaran Bawaslu untuk menindak segala bentuk pelanggaran yang terjadi selama pelaksanaan pesta demokrasi tersebut. Berkaca dari pemilihan kepala daerah (pilkada) di Jabar sebelumnya, potensi pelanggaran itu masih cukup besar.
Dia menyebut, dugaan money politic atau politik uang menjadi salah satu pelanggaran yang berpotensi besar masih terjadi pada Pilgub Jabar 2018. "Potensi pelanggaran pidana masih banyak, misalnya dugaan money politic, itu sangat potensial," kata Abhan di sela-sela Rapat Evaluasi Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Jabar di Hotel Harris Festival Citylink, Jalan Peta, Kota Bandung, Rabu (26/4/2017).
Menurut Abhan, seluruh jajaran Bawaslu Jabar harus mampu menyiapkan strategi pengawasan dan pencegahan potensi pelanggaran secara optimal, sehingga potensi pelanggaran tersebut bisa ditekan.
Jika upaya pengawasan dan pencegahan sudah dilakukan namun pelanggaran tetap terjadi, kata Abhan, jajaran Bawaslu Jabar harus bertindak tegas. "Bawaslu ini sebagai penegak hukum pemilu, dalam hal ini harus tegas, tidak pandang bulu. Itu harapan kami."
Ketua Bawaslu Jabar Harminus Koto menyatakan siap menjalankan instruksi Bawaslu RI tersebut. Bahkan, kata dia, Bawaslu Jabar sejak jauh-jauh hari telah melakukan berbagai persiapan untuk mengantisipasi potensi pelanggaran yang akan mewarnai Pilgub Jabar dan pilkada serentak 2018.
Harminus menegaskan, pencegahan menjadi salah satu upaya persiapan yang juga telah dilakukan pihaknya. Namun, bila pelanggaran tetap terjadi di Pilgub Jabar dan pilkada serentak 2018, pihaknya pun sudah menyiapkan tindakan hukum yang tegas. "Kami tidak akan tedeng aling-aling, pasti kami tindak tegas," ujarnya.
(zik)
Explore More