Pemkab Bekasi Buatkan Aplikasi Online untuk 7.000 Ojek Pangkalan
Selasa, 25 April 2017 - 17:43 WIB
Pemkab Bekasi Buatkan Aplikasi Online untuk 7.000 Ojek Pangkalan
A
A
A
JAKARTA - Setelah sempat menolak keberadaan ojek online di wilayah Bekasi. Kini, ojek konvensional mulai melunak dan bersedia beralih ke sistem daring (online) agar mampu bersaing dengan pengemudi online lainya seperti, Go-Jek, Grabbike, dan Uber.
Saat ini, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi sedang membuatkan aplikasi untuk ojek pangkalan (opang) di wilayah setempat. Sehingga, ribuan ojek bisa bersaing.”Kita akomodir ribuan opang untuk dijadikan online,” ujar Kadishub Kabupaten Bekasi Suhup pada wartawan Selasa (25/4).
Suhup mengatakan, saat ini pembuatan aplikasi untuk opang sedang disiapkan oleh beberapa intansi. Rencananya, aplikasi ini akan di-launching pemerintah pada awal tahun depan. Sebab, pembuatan aplikasi ini masih dibahas dan membutuhkan anggaran.
Setelah dilakukan pendataan, lanjut dia, ada sebanyak 7.000 opang beroperasi di 23 kecamatan. Ribuan opang tersebut menerima dan menunggu pemerintah membuatkan aplikasi online untuk mereka.”Ojek pangkalan nanti bisa dibina lebih dulu sebelum menggunakan aplikasi,” ucapnya.
Menurut Suhup, adapun teknis dan mekanisme persoalan tersebut akan diserahkan kepada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dengan memanfaat jaringan fiber optik yang saat ini telah terpasang di 23 Kecamatan dalam bentuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, Kabupaten Bekasi Benny Saputra menjelaskan, pihaknya hanya menyiapkan aplikasi online untuk opang tersebut.”Aplikasinya sedang kita siapkan, nanti operatornya pemerintah,” jelasnya.
Berdasarkan catatan Pemkab Bekasi, jumlah pengemudi ojek pangkalan di wilayahnya diperkirakan mencapai 7000 ribu orang yang tersebar di 5.000 titik pangkalan ojek. Saat ini, pemerintah hanya sebagai fasilitator dan mengamodir mereka, dan tidak ada kepentingan bisinis.
Sekretaris Komisi III DPRD, Kabupaten Bekasi, Cecep Noor menambahkan, ide pembuatan aplikasi tersebut muncul setelah adanya gejolak di lapangan antara pengemudi ojek online dan pangkalan. ”Kita tak bisa menghentikan ojek online, solusinya ya bersaing dengan aplikasi,” tambahnya.
Cecep menjelaskan, banyak keuntungan ojek pangkalan beralih ke online. Sebab, di sini pemerintah tak mempunyai kepentingan bisnis, sehingga penghasilan nantinya murni masuk pengemudi. ”Berbeda dengan yang sudah ada, biasanya sebagian dipotong untuk perusahaan,” katanya.
Humas Penguyuban Opang Kabupaten Bekasi, Agus Suryadi menegaskan, setelah munculnya ojek berbasis online di wilayahnya membuat pendapatan para opang menurun.”Penghasilan kami menurun, setelah kami difasilitasi, kami siang bersaing dengan mereka,” ungkapnya.
Agus mengatakan, penolakan dari ribuan ojek konvensional sudah terjadi beberapa bulan lalu. Namun untuk menghindari terjadinya bentrokan, Penguyuban Opang meminta untuk memberikan solusinya.”Kami menunggu aplikasi yang sedang dibuatkan pemerintah,” katanya.
Saat ini, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi sedang membuatkan aplikasi untuk ojek pangkalan (opang) di wilayah setempat. Sehingga, ribuan ojek bisa bersaing.”Kita akomodir ribuan opang untuk dijadikan online,” ujar Kadishub Kabupaten Bekasi Suhup pada wartawan Selasa (25/4).
Suhup mengatakan, saat ini pembuatan aplikasi untuk opang sedang disiapkan oleh beberapa intansi. Rencananya, aplikasi ini akan di-launching pemerintah pada awal tahun depan. Sebab, pembuatan aplikasi ini masih dibahas dan membutuhkan anggaran.
Setelah dilakukan pendataan, lanjut dia, ada sebanyak 7.000 opang beroperasi di 23 kecamatan. Ribuan opang tersebut menerima dan menunggu pemerintah membuatkan aplikasi online untuk mereka.”Ojek pangkalan nanti bisa dibina lebih dulu sebelum menggunakan aplikasi,” ucapnya.
Menurut Suhup, adapun teknis dan mekanisme persoalan tersebut akan diserahkan kepada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dengan memanfaat jaringan fiber optik yang saat ini telah terpasang di 23 Kecamatan dalam bentuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, Kabupaten Bekasi Benny Saputra menjelaskan, pihaknya hanya menyiapkan aplikasi online untuk opang tersebut.”Aplikasinya sedang kita siapkan, nanti operatornya pemerintah,” jelasnya.
Berdasarkan catatan Pemkab Bekasi, jumlah pengemudi ojek pangkalan di wilayahnya diperkirakan mencapai 7000 ribu orang yang tersebar di 5.000 titik pangkalan ojek. Saat ini, pemerintah hanya sebagai fasilitator dan mengamodir mereka, dan tidak ada kepentingan bisinis.
Sekretaris Komisi III DPRD, Kabupaten Bekasi, Cecep Noor menambahkan, ide pembuatan aplikasi tersebut muncul setelah adanya gejolak di lapangan antara pengemudi ojek online dan pangkalan. ”Kita tak bisa menghentikan ojek online, solusinya ya bersaing dengan aplikasi,” tambahnya.
Cecep menjelaskan, banyak keuntungan ojek pangkalan beralih ke online. Sebab, di sini pemerintah tak mempunyai kepentingan bisnis, sehingga penghasilan nantinya murni masuk pengemudi. ”Berbeda dengan yang sudah ada, biasanya sebagian dipotong untuk perusahaan,” katanya.
Humas Penguyuban Opang Kabupaten Bekasi, Agus Suryadi menegaskan, setelah munculnya ojek berbasis online di wilayahnya membuat pendapatan para opang menurun.”Penghasilan kami menurun, setelah kami difasilitasi, kami siang bersaing dengan mereka,” ungkapnya.
Agus mengatakan, penolakan dari ribuan ojek konvensional sudah terjadi beberapa bulan lalu. Namun untuk menghindari terjadinya bentrokan, Penguyuban Opang meminta untuk memberikan solusinya.”Kami menunggu aplikasi yang sedang dibuatkan pemerintah,” katanya.
(whb)
