Jaga Pilkada DKI Jakarta yang Bermartabat
Rabu, 19 April 2017 - 09:12 WIB
Jaga Pilkada DKI Jakarta yang Bermartabat
A
A
A
JAKARTA - Warga DKI Jakarta hari ini, 19 April 2017, menggunakan hak pilih untuk menentukan siapa yang akan memimpin ibu kota Indonesia ini untuk lima tahun ke depan. Siapa yang bakal terpilih, apakah pasangan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat atau Anies Baswedan-Sandiaga Uno, akan sangat menentukan masa depan Jakarta.
Karena itu, hendaknya warga menggunakan hak pilih berdasarkan pertimbangan nurani, bukan karena faktor politik uang. Pilihan berdasarkan perhitungan materi bukan hanya merusak kualitas demokrasi, tapi juga menentukan seperti apa kualitas pemimpin yang terpilih nanti.
Dengan demikian, tidak ada pilihan bagi warga selain menjaga martabat pilkada dengan menjauhkannya dari berbagai macam kecurangan. Seruan tersebut di antaranya disampaikan Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshiddiqie dan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj.
Kecurangan pilkada di Ibu Kota, terutama politik uang berupa pembagian sembako yang dilakukan tim sukses, memang begitu masif dan vulgar. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) selama masa tenang Pilkada DKI 2017 putaran kedua memperoleh 21 laporan kecurangan.
Laporan paling banyak mengenai politik uang. ”Saya berharap agar semua yang punya hak pilih untuk menggunakan hak pilih dengan sebaiknya, sesuai nurani masing-masing. Kebebasan buat memilih tidak usah terpengaruh oleh janji-janji, apalagi terpengaruh oleh iming-iming,” ujar Jimly, kepada KORAN SINDO, Selasa 18 April 2017.
Untuk menjaga martabat pilkada, Jimly mengajak masyarakat tidak segan melapor ketika menemukan adanya kecurangan dalam proses pemungutan suara. Di sisi lain, dia mengingatkan bahwa semua pihak yang terlibat harus menjaga integritasnya.
“Kalau ada ketidaknetralan penyelenggara, terutama KPU, silakan dilaporkan sebagaimana mestinya karena tidak boleh lagi menjadi pemihakan kepada satu pasangan calon,” kata Jimly.
Said Aqil Siradj mengingatkan, politik adalah upaya perbaikan hidup bersama menuju jalan keselamatan, termasuk gelaran pilkada. Said juga mengingatkan, semua yang mempunyai hak pilih bertanggung jawab atas pilihannya sendiri, tidak hanya sebelum pilkada dan di dalam bilik suara.
Karena itu, dia mengajak warga Jakarta bersama-sama menjaga martabat pilkada. ”Pilkada DKI Jakarta merupakan momentum berharga. Ini momentum untuk menguji diri seberapa dewasa kita menempuh kesanggupan hidup bersama berdasar asas kewarganegaraan yang patuh pada konstitusi,” ujarnya.
Karena itu, hendaknya warga menggunakan hak pilih berdasarkan pertimbangan nurani, bukan karena faktor politik uang. Pilihan berdasarkan perhitungan materi bukan hanya merusak kualitas demokrasi, tapi juga menentukan seperti apa kualitas pemimpin yang terpilih nanti.
Dengan demikian, tidak ada pilihan bagi warga selain menjaga martabat pilkada dengan menjauhkannya dari berbagai macam kecurangan. Seruan tersebut di antaranya disampaikan Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshiddiqie dan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj.
Kecurangan pilkada di Ibu Kota, terutama politik uang berupa pembagian sembako yang dilakukan tim sukses, memang begitu masif dan vulgar. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) selama masa tenang Pilkada DKI 2017 putaran kedua memperoleh 21 laporan kecurangan.
Laporan paling banyak mengenai politik uang. ”Saya berharap agar semua yang punya hak pilih untuk menggunakan hak pilih dengan sebaiknya, sesuai nurani masing-masing. Kebebasan buat memilih tidak usah terpengaruh oleh janji-janji, apalagi terpengaruh oleh iming-iming,” ujar Jimly, kepada KORAN SINDO, Selasa 18 April 2017.
Untuk menjaga martabat pilkada, Jimly mengajak masyarakat tidak segan melapor ketika menemukan adanya kecurangan dalam proses pemungutan suara. Di sisi lain, dia mengingatkan bahwa semua pihak yang terlibat harus menjaga integritasnya.
“Kalau ada ketidaknetralan penyelenggara, terutama KPU, silakan dilaporkan sebagaimana mestinya karena tidak boleh lagi menjadi pemihakan kepada satu pasangan calon,” kata Jimly.
Said Aqil Siradj mengingatkan, politik adalah upaya perbaikan hidup bersama menuju jalan keselamatan, termasuk gelaran pilkada. Said juga mengingatkan, semua yang mempunyai hak pilih bertanggung jawab atas pilihannya sendiri, tidak hanya sebelum pilkada dan di dalam bilik suara.
Karena itu, dia mengajak warga Jakarta bersama-sama menjaga martabat pilkada. ”Pilkada DKI Jakarta merupakan momentum berharga. Ini momentum untuk menguji diri seberapa dewasa kita menempuh kesanggupan hidup bersama berdasar asas kewarganegaraan yang patuh pada konstitusi,” ujarnya.
(poe)
