Sebut Lindungi Nelayan dalam Debat, KNTI: Ahok Sedang Berhalusinasi
Jum'at, 14 April 2017 - 11:43 WIB
Sebut Lindungi Nelayan dalam Debat, KNTI: Ahok Sedang Berhalusinasi
A
A
A
JAKARTA - Pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur (cagub-cawagub) DKI Jakarta nomor urut dua Ahok-Djarot dinilai tidak sedikitpun berusaha melindungi nelayan Jakarta. Bahkan, realitas di lapangan, keberadaan nelayan di Jakarta mulai terasing dan tersingkirkan.
Namun, dalam debat putaran kedua pasangan cagub-cawagub DKI di Bidakara, Jakarta, Rabu (12/4/2017) lalu, pasangan petahana, Ahok-Djarot menyebutkan, selama kepemimpinannya telah peduli dan menyejahterakan nelayan. Bahkan, terdakwa kasus penistaan agama ini menganggap dirinya selama ini telah melindungi kepentingan nelayan.
Praktis, ucapan Gubernur Petahana itu mendapat respons dari berbagai kalangan, salah satunya dari Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI). Menurut ketua umumnya, Marthin Hadiwinata, Ahok sedang berhalusinasi soal itu.
“Sebagai Petahana, Ahok tidak pernah melakukan sedikitpun upaya melindungi nelayan, bahkan justru membuat resah dan kegaduhan dengan adanya reklamasi,” kata Marthin melalui siaran persnya yang diterima SINDOnews, Jumat (13/4/2017).
Menurut Marthin, para nelayan justru dibuat kesulitan karena perizinan reklamasi terbit tanpa ada partisipasi nelayan. Seharusnya, kata dia, pihaknya diajak bicara terkait reklamasi tersebut,” kata Marthin melalui siaran persnya yang diterima redaksi di Jakarta (13/4)
Marthin juga menilai, Ahok berhalusinasi dengan mengatakan kalau ada hak nelayan tinggal di pulau-pulau reklamasi. Menurutnya, hal tersebut hanya janji kampanye yang tidak mungkin terealisasi. Sebab, pulau reklamasi ditujukan untuk pengembang, itu bisa dilihat dari izin reklamasi yang dibuat dengan peruntukan 5% bagi Pemprov.
Keberadaan nelayan di Jakarta di bawah kepemimpinan Ahok semakin termarjinalkan. Fakta di lapangan, nelayan mengalami penyingkiran sistematik dengan cara menghilangkan profesi nelayan dalam statistik bahkan dalam pengurusan pembaharuan KTP. “karena berdasarkan pengakuan komunitas nelayan, para nelayan tidak bisa mengajukan profesinya sebagai identitas pekerjaannya," terang Marthin.
Namun, dalam debat putaran kedua pasangan cagub-cawagub DKI di Bidakara, Jakarta, Rabu (12/4/2017) lalu, pasangan petahana, Ahok-Djarot menyebutkan, selama kepemimpinannya telah peduli dan menyejahterakan nelayan. Bahkan, terdakwa kasus penistaan agama ini menganggap dirinya selama ini telah melindungi kepentingan nelayan.
Praktis, ucapan Gubernur Petahana itu mendapat respons dari berbagai kalangan, salah satunya dari Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI). Menurut ketua umumnya, Marthin Hadiwinata, Ahok sedang berhalusinasi soal itu.
“Sebagai Petahana, Ahok tidak pernah melakukan sedikitpun upaya melindungi nelayan, bahkan justru membuat resah dan kegaduhan dengan adanya reklamasi,” kata Marthin melalui siaran persnya yang diterima SINDOnews, Jumat (13/4/2017).
Menurut Marthin, para nelayan justru dibuat kesulitan karena perizinan reklamasi terbit tanpa ada partisipasi nelayan. Seharusnya, kata dia, pihaknya diajak bicara terkait reklamasi tersebut,” kata Marthin melalui siaran persnya yang diterima redaksi di Jakarta (13/4)
Marthin juga menilai, Ahok berhalusinasi dengan mengatakan kalau ada hak nelayan tinggal di pulau-pulau reklamasi. Menurutnya, hal tersebut hanya janji kampanye yang tidak mungkin terealisasi. Sebab, pulau reklamasi ditujukan untuk pengembang, itu bisa dilihat dari izin reklamasi yang dibuat dengan peruntukan 5% bagi Pemprov.
Keberadaan nelayan di Jakarta di bawah kepemimpinan Ahok semakin termarjinalkan. Fakta di lapangan, nelayan mengalami penyingkiran sistematik dengan cara menghilangkan profesi nelayan dalam statistik bahkan dalam pengurusan pembaharuan KTP. “karena berdasarkan pengakuan komunitas nelayan, para nelayan tidak bisa mengajukan profesinya sebagai identitas pekerjaannya," terang Marthin.
(pur)
