Pilgub Jabar, Elektabilitas Ridwan Kamil Rentan Terjun Bebas
Jum'at, 07 April 2017 - 11:44 WIB
Pilgub Jabar, Elektabilitas Ridwan Kamil Rentan Terjun Bebas
A
A
A
BANDUNG - Elektabilitas Ridwan Kamil yang kini di atas angin dinilai masih rentan terjun bebas seiring masih panjangnya waktu menjelang Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Barat 2018. Situasi politik dan opini masyarakat yang terus berkembang juga disebut-sebut bakal menjadi faktor penyebab kemungkinan anjloknya tingkat keterpilihan Wali Kota Bandung itu.
Terlebih, hasil survei yang dirilis sejumlah lembaga survei pun belum menjamin posisi Ridwan Kamil tetap paling atas. Sebab, setiap hasil survei memiliki batasan masa kedaluwarsa.
"Di saat situasi politis makin menghangat, ada beberapa hal yang jadi sorotan, teruma objektivitas hasil survei. Pasalnya, dalam beberapa sisi, kerap ditemukan pula data-data yang tidak objektif," ungkap Direktur Lingkar Studi Informasi dan Demokrasi Dedi Barnadi dalam diskusi Poros Muda Jawa Barat yang mengusung tema 'Mengukur Objektivitas Lembaga Survei pada Pilkada Jabar 2018' di Bandung, kemarin.
Menurut Dedi, masa kedaluwarsa hasil survei bervariasi. Ketika momentum politiknya masih lama, maka masa kedaluwarsanya pun lebih panjang. Sebaliknya, jika momentumnya sudah dekat, masa kedaluwarsanya semakin pendek. "Saat sudah dekat, hitungannya bisa detik, menit, jam, hari, atau minggu," katanya.
Jika melihat opini masyarakat terhadap Ridwan Kamil yang berkembang saat ini, lanjut Dedi, elektabilitas pria yang akrab disapa Emil itu memang masih sangat rentan terjun bebas. Terlebih, pascadeklarasi dukungan dari Partai Nasional Demokrat (NasDem) kepadanya, opini publik di berbagai media, terutama media sosial cenderung miring.
Dia mencontohkan, elektabilitas Dede Yusuf dalam Pilgub Jabar 2013 yang merosot tajam akibat opini yang berkembang di masyarakat. "Dengan berjalannya waktu ditambah kerja-kerja politik dari tim sukses, opini, hingga penggalangan massa, elektabilitas Dede Yusuf akhirnya turun juga."
Meski enggan menghakimi hasil survei yang menempatkan Ridwan Kamil di posisi teratas tidak objektif, Dedi mengingatkan, survei yang baik harus mengungkapkan metodologi, karakter responden, hingga margin of error secara menyeluruh. "Lembaga survei pun harus berani mengungkap siapa yang mendanai survei tersebut. Masyarakat harus tahu, karena umumnya hal ini tidak diungkapkan," bebernya.
Senada dengan Dedi, peneliti dari Sinergi Riset Nusantara Eko Arief Nugroho menjelaskan, jarak pelaksanaan survei dengan pencoblosan yang masih terpaut jauh sangat memungkinkan terjadinya penurunan persentase elektabilitas yang diakibatkan dinamika politik. "Apalagi, setelah deklarasi (Deklarasi NasDem), elektabilitas Emil pun tidak naik signifikan," katanya.
Menurutnya, pertarungan bakal calon untuk meraih dukungan pada Pilgub Jabar 2018 mendatang justru akan terlihat manakala nama-nama lain sudah bermunculan. "Sekarang kan baru Emil yang naik, apalagi setelah deklarasi (elektabilitas) hanya naik sedikit. Padahal, deklarasi biasanya mampu mendongkrak hingga 5-10%."
Terlebih, hasil survei yang dirilis sejumlah lembaga survei pun belum menjamin posisi Ridwan Kamil tetap paling atas. Sebab, setiap hasil survei memiliki batasan masa kedaluwarsa.
"Di saat situasi politis makin menghangat, ada beberapa hal yang jadi sorotan, teruma objektivitas hasil survei. Pasalnya, dalam beberapa sisi, kerap ditemukan pula data-data yang tidak objektif," ungkap Direktur Lingkar Studi Informasi dan Demokrasi Dedi Barnadi dalam diskusi Poros Muda Jawa Barat yang mengusung tema 'Mengukur Objektivitas Lembaga Survei pada Pilkada Jabar 2018' di Bandung, kemarin.
Menurut Dedi, masa kedaluwarsa hasil survei bervariasi. Ketika momentum politiknya masih lama, maka masa kedaluwarsanya pun lebih panjang. Sebaliknya, jika momentumnya sudah dekat, masa kedaluwarsanya semakin pendek. "Saat sudah dekat, hitungannya bisa detik, menit, jam, hari, atau minggu," katanya.
Jika melihat opini masyarakat terhadap Ridwan Kamil yang berkembang saat ini, lanjut Dedi, elektabilitas pria yang akrab disapa Emil itu memang masih sangat rentan terjun bebas. Terlebih, pascadeklarasi dukungan dari Partai Nasional Demokrat (NasDem) kepadanya, opini publik di berbagai media, terutama media sosial cenderung miring.
Dia mencontohkan, elektabilitas Dede Yusuf dalam Pilgub Jabar 2013 yang merosot tajam akibat opini yang berkembang di masyarakat. "Dengan berjalannya waktu ditambah kerja-kerja politik dari tim sukses, opini, hingga penggalangan massa, elektabilitas Dede Yusuf akhirnya turun juga."
Meski enggan menghakimi hasil survei yang menempatkan Ridwan Kamil di posisi teratas tidak objektif, Dedi mengingatkan, survei yang baik harus mengungkapkan metodologi, karakter responden, hingga margin of error secara menyeluruh. "Lembaga survei pun harus berani mengungkap siapa yang mendanai survei tersebut. Masyarakat harus tahu, karena umumnya hal ini tidak diungkapkan," bebernya.
Senada dengan Dedi, peneliti dari Sinergi Riset Nusantara Eko Arief Nugroho menjelaskan, jarak pelaksanaan survei dengan pencoblosan yang masih terpaut jauh sangat memungkinkan terjadinya penurunan persentase elektabilitas yang diakibatkan dinamika politik. "Apalagi, setelah deklarasi (Deklarasi NasDem), elektabilitas Emil pun tidak naik signifikan," katanya.
Menurutnya, pertarungan bakal calon untuk meraih dukungan pada Pilgub Jabar 2018 mendatang justru akan terlihat manakala nama-nama lain sudah bermunculan. "Sekarang kan baru Emil yang naik, apalagi setelah deklarasi (elektabilitas) hanya naik sedikit. Padahal, deklarasi biasanya mampu mendongkrak hingga 5-10%."
(zik)
