Bentrok Sopir Angkot dan Ojek Online, Penumpang Terlantar
Senin, 20 Maret 2017 - 23:30 WIB
Bentrok Sopir Angkot dan Ojek Online, Penumpang Terlantar
A
A
A
BOGOR - Bentrokan sopir angkutan kota (angkot) dengan transportasi berbasis online di Jalan Raya KHR Abdullah bin M Nuh, kawasan Yasmin, Bogor Barat, Kota Bogor, Jawa Barat, membuat calon penumpang terlantar. bahkan, penutupan jalan tersebut selam 30 menit membuat kemacetan panjang di Jalan Sholeh Iskandar dan Semplak.
Rani (32), warga Gunung Batu, Bogor Barat, Kota Bogor mengaku sudah berjam-jam mencari angkutan umum tapi kesulitan, hingga akhirnya terpaksa berjalan kaki.
"Saya terpaksa izin ke kantor hari ini tidak bisa berangkat kerja. Karena angkot di wilayah saya sepi, dari pagi saya tungguin susah dapatnya," katanya di lokasi, Senin (20/3/2017).
Hal senada diungkapkan Indra (34), warga Laladon, Ciomas, Kabupaten Bogor. Dia mengaku sudah mencoba memesan ojek online, tetapi selalu gagal. "Sudah coba pesan ojek online, tapi dari pagi gagal terus. Tidak bisa diakses," katanya.
Indra bekerja di Depok, dari Laladon membutuhkan angkutan umum ke stasiun kereta Bogor. Tetapi hingga pukul 10.00 WIB, dia tidak dapat melanjutkan perjalanan ke stasiun dan akhirnya memutuskan balik ke rumah.
"Mau tidak mau, kalau sudah seperti ini saya terpaksa izin masuk kerja, saya pulang lagi ke rumah, karena banyak warga yang kesulitan dapat angkot," keluhnya. (Baca: Aksi Mogok Massal, Sopir Angkot dan Ojek Online Bentrok di Bogor )
Sementara itu, Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto mengatakan, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor menyediakan kendaraan untuk mengangkut calon penumpang ke lokasi tujuan.
"Untuk penumpang terlantar kita sudah kerahkan armada milik pemkot untuk angkut penumpang di titik penumpukan. Demikian laporan perkembangan terkini di lapangan," katanya.
Ketua DPC Organda Kota Bogor Moch Ischak AR mengaku telah mengimbau anggotanya dari berbagai KKSU dan pemilik angkot untuk tidak ikut unjuk rasa karena dapat merugikan para sopir.
"Kami sudah jauh-jauh hari mengimbau sopir dan pemilik angkot untuk tidak usah ikut demo. Karena justru kita yang rugi, tidak narik penumpang tidak dapat penghasilan," jelasnya.
Namun pihaknya juga sepakat dengan Pemerintah Kota Bogor yang akan membatasi operasional transportasi online ini dengan diberlakukannya sistem kuota, jadi masyarakat tetap punya alternatif untuk mendapatkan layanan transportasi.
Rani (32), warga Gunung Batu, Bogor Barat, Kota Bogor mengaku sudah berjam-jam mencari angkutan umum tapi kesulitan, hingga akhirnya terpaksa berjalan kaki.
"Saya terpaksa izin ke kantor hari ini tidak bisa berangkat kerja. Karena angkot di wilayah saya sepi, dari pagi saya tungguin susah dapatnya," katanya di lokasi, Senin (20/3/2017).
Hal senada diungkapkan Indra (34), warga Laladon, Ciomas, Kabupaten Bogor. Dia mengaku sudah mencoba memesan ojek online, tetapi selalu gagal. "Sudah coba pesan ojek online, tapi dari pagi gagal terus. Tidak bisa diakses," katanya.
Indra bekerja di Depok, dari Laladon membutuhkan angkutan umum ke stasiun kereta Bogor. Tetapi hingga pukul 10.00 WIB, dia tidak dapat melanjutkan perjalanan ke stasiun dan akhirnya memutuskan balik ke rumah.
"Mau tidak mau, kalau sudah seperti ini saya terpaksa izin masuk kerja, saya pulang lagi ke rumah, karena banyak warga yang kesulitan dapat angkot," keluhnya. (Baca: Aksi Mogok Massal, Sopir Angkot dan Ojek Online Bentrok di Bogor )
Sementara itu, Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto mengatakan, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor menyediakan kendaraan untuk mengangkut calon penumpang ke lokasi tujuan.
"Untuk penumpang terlantar kita sudah kerahkan armada milik pemkot untuk angkut penumpang di titik penumpukan. Demikian laporan perkembangan terkini di lapangan," katanya.
Ketua DPC Organda Kota Bogor Moch Ischak AR mengaku telah mengimbau anggotanya dari berbagai KKSU dan pemilik angkot untuk tidak ikut unjuk rasa karena dapat merugikan para sopir.
"Kami sudah jauh-jauh hari mengimbau sopir dan pemilik angkot untuk tidak usah ikut demo. Karena justru kita yang rugi, tidak narik penumpang tidak dapat penghasilan," jelasnya.
Namun pihaknya juga sepakat dengan Pemerintah Kota Bogor yang akan membatasi operasional transportasi online ini dengan diberlakukannya sistem kuota, jadi masyarakat tetap punya alternatif untuk mendapatkan layanan transportasi.
(mhd)
