Kontrak Politik Palsu Anies-Sandi Beri Stigma Negatif Islam
Minggu, 19 Maret 2017 - 19:28 WIB
Kontrak Politik Palsu Anies-Sandi Beri Stigma Negatif Islam
A
A
A
JAKARTA - Ketua Pengurus Pusat (PP) Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak mengaku jengah dengan kontestasi politik di Pilgub DKI Jakarta, yang menghalalkan segala cara.
"Kontestasi politik Pilkada DKI ini bagi saya kontestasi politik yang memuakkan," kata Dahnil saat dihubungi SINDOnews, Minggu (19/3/2017).
Yang terbaru adalah beredarnya surat pernyataan atau akad kontrak bertanda tangan palsu yang menyatakan Anies-Sandi akan menerapkan syariat Islam di Jakarta. Kubu Anies-Sandi memastikan surat atau akad kontrak berjudul Akad Kontrak-Akad Al Ittifaq itu tidak benar.
(Baca juga: Polisi Harus Tangkap Aktor Pemalsuan Tanda Tangan Anies-Sandi)
Dahnil menilai, peredaran surat pernyataan palsu tersebut sekali lagi telah menyudutkan umat Islam dengan stigma negatif. Menurutnya, bukan kali ini saja Islam mendapat stigma negatif.
Di antaranya, beber Dahnil, stigma seolah bila tidak mendukung Ahok, akan ada kelompok Islam yang tidak toleran dan garis keras. "Stigmatisasi yang memojokkan tersebut pun dilakukan melalui kontrak palsu tersebut," ucap Dahnil.
"Kontestasi politik Pilkada DKI ini bagi saya kontestasi politik yang memuakkan," kata Dahnil saat dihubungi SINDOnews, Minggu (19/3/2017).
Yang terbaru adalah beredarnya surat pernyataan atau akad kontrak bertanda tangan palsu yang menyatakan Anies-Sandi akan menerapkan syariat Islam di Jakarta. Kubu Anies-Sandi memastikan surat atau akad kontrak berjudul Akad Kontrak-Akad Al Ittifaq itu tidak benar.
(Baca juga: Polisi Harus Tangkap Aktor Pemalsuan Tanda Tangan Anies-Sandi)
Dahnil menilai, peredaran surat pernyataan palsu tersebut sekali lagi telah menyudutkan umat Islam dengan stigma negatif. Menurutnya, bukan kali ini saja Islam mendapat stigma negatif.
Di antaranya, beber Dahnil, stigma seolah bila tidak mendukung Ahok, akan ada kelompok Islam yang tidak toleran dan garis keras. "Stigmatisasi yang memojokkan tersebut pun dilakukan melalui kontrak palsu tersebut," ucap Dahnil.
(maf)
