Banyak Warga Belum Terdaftar, Pemutakhiran Data Harus Lebih Maksimal
Senin, 13 Maret 2017 - 15:05 WIB
Banyak Warga Belum Terdaftar, Pemutakhiran Data Harus Lebih Maksimal
A
A
A
JAKARTA - Komite Independent Pemantau Pemilu (KIPP) Jakarta, mendesak KPU Provinsi DKI Jakarta bekerja maksimal dalam proses pembaharuan Daftar Pemilih Tetap (DPT) menjelang proses Pilkada DKI Jakarta 2017 nanti.
Hal tersebut mengingat, petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) dinilai belum bekerja maksimal.
"Hal itu (belum maksimal dalam daftar pembaharuan DPT), merujuk pada permasalahan saat Pilkada DKI putaran pertama pada 15 Februari 2017 lalu," ujar Direktur Eksekutif KIPP Jakarta, Ridang Adrai, kepada wartawan , Senin (13/3/2017).
Ridang melanjutkan, KPU DKI harus masif dalam mensosialisasikan posko pengaduan daftar pemilih ke masyarakat. Hal itu guna memastikan warga DKI Jakarta yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih, terdaftar dalam DPT putaran kedua nanti.
"Karena DPT menjadi persoalan serius dan sensitif dalam pemilu. Akurasi serta validitas data menjadi hal yang patut dikedepankan dengan bersikap hati-hati dan teliti untuk menghasilkan data yang sesuai,"tuturnya.
Ridang menambahkan, perlu dilakukan pembekalan secara matang terhadap anggota KPPS dan petugas pengawas lapangan terkait teknis proses pemungutan dan perhitungan suara menjelang putaran kedua Pilkada DKI Jakarta 2017.
"Kurangnya pemahaman anggota KPPS dan petugas pengawas ini menyebabkan banyak terjadi pelangaran sehingga pilkada 2017 putaran pertama kurang berjalan dengan baik bahkan cenderung amburadul," tutupnya.
Hal tersebut mengingat, petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) dinilai belum bekerja maksimal.
"Hal itu (belum maksimal dalam daftar pembaharuan DPT), merujuk pada permasalahan saat Pilkada DKI putaran pertama pada 15 Februari 2017 lalu," ujar Direktur Eksekutif KIPP Jakarta, Ridang Adrai, kepada wartawan , Senin (13/3/2017).
Ridang melanjutkan, KPU DKI harus masif dalam mensosialisasikan posko pengaduan daftar pemilih ke masyarakat. Hal itu guna memastikan warga DKI Jakarta yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih, terdaftar dalam DPT putaran kedua nanti.
"Karena DPT menjadi persoalan serius dan sensitif dalam pemilu. Akurasi serta validitas data menjadi hal yang patut dikedepankan dengan bersikap hati-hati dan teliti untuk menghasilkan data yang sesuai,"tuturnya.
Ridang menambahkan, perlu dilakukan pembekalan secara matang terhadap anggota KPPS dan petugas pengawas lapangan terkait teknis proses pemungutan dan perhitungan suara menjelang putaran kedua Pilkada DKI Jakarta 2017.
"Kurangnya pemahaman anggota KPPS dan petugas pengawas ini menyebabkan banyak terjadi pelangaran sehingga pilkada 2017 putaran pertama kurang berjalan dengan baik bahkan cenderung amburadul," tutupnya.
(pur)
