Anies Berharap KPU DKI Jakarta Tetap Jaga Keadilan
Jum'at, 10 Maret 2017 - 21:39 WIB
Anies Berharap KPU DKI Jakarta Tetap Jaga Keadilan
A
A
A
JAKARTA - Calon Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meminta KPU dan Bawaslu DKI Jakarta bersikap netral sebagai lembaga penyelengara pemilu di Ibu Kota. Ini terkait kehadiran Ketua KPU DKI Sumarno dan Ketua Bawaslu Mimah Susanti di rapat internal tim Ahok-Djarot.
"Terkait pertemuan itu, saya hanya berharap Ketua KPU DKI menjaga keadilan dan integritas mereka," kata Anies usai salat Jumat di Masjid Al Mughni, Setiabudi, Jakarta Selatan, Jumat (10/3/2017).
Anies menyerahkan masalah pertemuan itu pada pada penilaian masing-masing individu dan memilih tak gegabah dalam menilai KPU serta Baswaslu."Silakan nanti dilihat lebih jauh, apa pertemuan kemarin itu patut atau tidak. Sesuai aturan atau tidak, prinsip keadilan diterapkan atau tidak," ujar Anies.
Meskipun begitu, Anies juga tak ingin menganggap pertemuan itu bukan sebuah masalah, karena yang dilakukan KPU dan Bawaslu harus mampu dipertanggung jawabkan serta dijelaskan ke publik.
Anies menilai, seharusnya jika memang tim paslon no urut 2 ada yang ingin ditanyakan ke KPU atau Bawaslu, pihak yang berkepentingan yang datang bukan malah lembaga penyelenggara tersebut yang menghadiri undangan.
"Kalau kami enggak pernah bertemu secara khusus apalagi mengundang. Kalau ada apa-apa kami pasti akan datang ke KPU, bukan KPU yang kita suruh datang," ujarnya.
"Terkait pertemuan itu, saya hanya berharap Ketua KPU DKI menjaga keadilan dan integritas mereka," kata Anies usai salat Jumat di Masjid Al Mughni, Setiabudi, Jakarta Selatan, Jumat (10/3/2017).
Anies menyerahkan masalah pertemuan itu pada pada penilaian masing-masing individu dan memilih tak gegabah dalam menilai KPU serta Baswaslu."Silakan nanti dilihat lebih jauh, apa pertemuan kemarin itu patut atau tidak. Sesuai aturan atau tidak, prinsip keadilan diterapkan atau tidak," ujar Anies.
Meskipun begitu, Anies juga tak ingin menganggap pertemuan itu bukan sebuah masalah, karena yang dilakukan KPU dan Bawaslu harus mampu dipertanggung jawabkan serta dijelaskan ke publik.
Anies menilai, seharusnya jika memang tim paslon no urut 2 ada yang ingin ditanyakan ke KPU atau Bawaslu, pihak yang berkepentingan yang datang bukan malah lembaga penyelenggara tersebut yang menghadiri undangan.
"Kalau kami enggak pernah bertemu secara khusus apalagi mengundang. Kalau ada apa-apa kami pasti akan datang ke KPU, bukan KPU yang kita suruh datang," ujarnya.
(whb)
