Pilgub DKI, Tim Anies-Sandi Minta Perangkat Daerah dan BUMD Netral
Selasa, 28 Februari 2017 - 17:13 WIB
Pilgub DKI, Tim Anies-Sandi Minta Perangkat Daerah dan BUMD Netral
A
A
A
JAKARTA - Jelang pencoblosan putaran kedua,pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur (cagub-cawagub) DKI Jakarta pada 19 April mendatang, sejumlah program Pemprov DKI dinilai populis, seperti bantuan sosial ternyata akan terus dikeluarkan hinga pencoblosan 19 April mendatang.
Wakil Ketua tim pasangan calon gubernur dan wakil gubernur (cagub-cawagub) DKI Jakarta, Anies Baswedan-Sandiaga Uno, Muhammad Taufik meminta seluruh perangkat daerah dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tetap menjaga netralitas.
(Baca juga: Banyak Kampanye Terselubung, KPU DKI Diminta Segera Putuskan Cuti Kampanye )
Khusunya kepada Bank DKI yang belum lama ini mengumpulkan warga penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) pada Minggu di kantor Wali Kota Jakarta Selatan. Menurutnya, pengumpulan warga penerima KJP oleh Bank DKI sarat kepentingan.
"Saya tanya wali kotanya, katanya itu acara bank DKI. Kok bank DKI hari minggu. Kami akan laporkan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait hal ini. Udahlah jangan kotori pilkada ini dengan upaya-upaya pelanggaran petahana yang memanfaatkan fasilitas negara untuk menang," tegasnya.
Wakil Ketua tim pasangan calon gubernur dan wakil gubernur (cagub-cawagub) DKI Jakarta, Anies Baswedan-Sandiaga Uno, Muhammad Taufik meminta seluruh perangkat daerah dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tetap menjaga netralitas.
(Baca juga: Banyak Kampanye Terselubung, KPU DKI Diminta Segera Putuskan Cuti Kampanye )
Khusunya kepada Bank DKI yang belum lama ini mengumpulkan warga penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) pada Minggu di kantor Wali Kota Jakarta Selatan. Menurutnya, pengumpulan warga penerima KJP oleh Bank DKI sarat kepentingan.
"Saya tanya wali kotanya, katanya itu acara bank DKI. Kok bank DKI hari minggu. Kami akan laporkan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait hal ini. Udahlah jangan kotori pilkada ini dengan upaya-upaya pelanggaran petahana yang memanfaatkan fasilitas negara untuk menang," tegasnya.
(pur)
