Pembenahan Kota Butuh Peran Serta Swasta
Kamis, 26 Januari 2017 - 10:10 WIB
Pembenahan Kota Butuh Peran Serta Swasta
A
A
A
JAKARTA - APBD DKI Jakarta 2017 sebesar Rp68,6 triliun diperkirakan tak cukup membiayai berbagai proyek strategis dan penataan kota. Pemprov DKI diharapkan dapat menggandeng pihak swasta untuk mempercepat proses pembangunan.
Dikutip dari laman www.jakarta.go.id, jumlah APBD Jakarta tahun ini mencapai Rp68,6 triliun, naik dibandingkan 2016 sebesar Rp 67,2 triliun. Dana yang dialokasikan untuk belanja modal tercatat Rp24,7 triliun atau 36% dari total anggaran 2017.
Jumlah belanja modal ini memang lebih tinggi dibanding tahun lalu sebesar Rp16,2 triliun. Namun, kenaikan jumlah belanja modal ini dinilai belum mampu menutup kebutuhan pembangunan fisik dan penyelesaian berbagai persoalan sosial DKI Jakarta yang jumlahnya jauh lebih besar.
Pengamat tata kota dari Universitas Trisakti Yayat Supriyatna mengatakan, keterlibatan swasta dalam berbagai program pemerintah bisa dilakukan melalui berbagai cara. Pertama, program tanggungjawab sosial (corporate social responsibility/CSR).
"Contohnya pembinaan pedagang kecil yang bekerja sama dengan program pemberdayaan dari perusahaan," ujar Yayat. Kedua, lanjut Yayat, penggunaan Pergub No 119/2016 yang mengatur pola kompensasi atau kontribusi terkait pengaturan insentif ketinggian bangunan.
Dengan kontribusi itu, swasta bisa berperan membangun infrastruktur, jalan, rumah susun, membeli bus, fasilitas taman, dan lainnya. "Terpenting semua pemanfaatan terintegrasi dalam rencana kerja pemerintah dan transparan sehingga terpercaya. Program CSR juga seharusnya menjadi bagian strategi pengembangan jaringan ekonomi dan sistem produksi," kata Yayat kemarin.
Pakar dari Lembaga Afiliasi Penelitian dan Industri ITB Hernawan Mahfudz menambahkan, pola kerja sama pemerintah daerah dan swasta yang saling menguntungkan juga dapat dilakukan dalam mengembangkan kawasan pertumbuhan baru. Seperti halnya terjadi di Jakarta Utara melalui pengembangan kawasan baru melalui reklamasi 17 pulau yang disinergikan dengan Giant Sea Wall.
"Pengembangan kawasan baru di Teluk Jakarta yang melibatkan swasta akan memangkas kesenjangan antara wilayah selatan dan utara,” kata Hernawan.
Menurut Hernawan, pengembangan kawasan di Jakarta saat ini tak memungkinkan lagi dilakukan di wilayah lain, kecuali bagian utara. Sementara berbagai persoalan ekonomi, lingkungan, dan sosial terus bermunculan seiring peningkatan jumlah penduduk di Ibu Kota.
Dikutip dari laman www.jakarta.go.id, jumlah APBD Jakarta tahun ini mencapai Rp68,6 triliun, naik dibandingkan 2016 sebesar Rp 67,2 triliun. Dana yang dialokasikan untuk belanja modal tercatat Rp24,7 triliun atau 36% dari total anggaran 2017.
Jumlah belanja modal ini memang lebih tinggi dibanding tahun lalu sebesar Rp16,2 triliun. Namun, kenaikan jumlah belanja modal ini dinilai belum mampu menutup kebutuhan pembangunan fisik dan penyelesaian berbagai persoalan sosial DKI Jakarta yang jumlahnya jauh lebih besar.
Pengamat tata kota dari Universitas Trisakti Yayat Supriyatna mengatakan, keterlibatan swasta dalam berbagai program pemerintah bisa dilakukan melalui berbagai cara. Pertama, program tanggungjawab sosial (corporate social responsibility/CSR).
"Contohnya pembinaan pedagang kecil yang bekerja sama dengan program pemberdayaan dari perusahaan," ujar Yayat. Kedua, lanjut Yayat, penggunaan Pergub No 119/2016 yang mengatur pola kompensasi atau kontribusi terkait pengaturan insentif ketinggian bangunan.
Dengan kontribusi itu, swasta bisa berperan membangun infrastruktur, jalan, rumah susun, membeli bus, fasilitas taman, dan lainnya. "Terpenting semua pemanfaatan terintegrasi dalam rencana kerja pemerintah dan transparan sehingga terpercaya. Program CSR juga seharusnya menjadi bagian strategi pengembangan jaringan ekonomi dan sistem produksi," kata Yayat kemarin.
Pakar dari Lembaga Afiliasi Penelitian dan Industri ITB Hernawan Mahfudz menambahkan, pola kerja sama pemerintah daerah dan swasta yang saling menguntungkan juga dapat dilakukan dalam mengembangkan kawasan pertumbuhan baru. Seperti halnya terjadi di Jakarta Utara melalui pengembangan kawasan baru melalui reklamasi 17 pulau yang disinergikan dengan Giant Sea Wall.
"Pengembangan kawasan baru di Teluk Jakarta yang melibatkan swasta akan memangkas kesenjangan antara wilayah selatan dan utara,” kata Hernawan.
Menurut Hernawan, pengembangan kawasan di Jakarta saat ini tak memungkinkan lagi dilakukan di wilayah lain, kecuali bagian utara. Sementara berbagai persoalan ekonomi, lingkungan, dan sosial terus bermunculan seiring peningkatan jumlah penduduk di Ibu Kota.
(whb)
