BEM Jawa Barat Sebut Pemerintah Serampangan Mengelola Negara
Kamis, 12 Januari 2017 - 13:01 WIB
BEM Jawa Barat Sebut Pemerintah Serampangan Mengelola Negara
A
A
A
BANDUNG - Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Jawa Barat melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung Sate, Kota Bandung, Kamis (12/01/2017).
Mereka menuntut pemerintah untuk menurunkan harga sejumlah komiditas. Kebijakan pemerintah yang menaikan tarif untuk pengurusan surat-surat kendaraan bermotor, baik roda dua dan empat, kenaikan tarif dasar listrik, dan BBM dinilai sangat menyengsarakan masyarakat bawah.
Kenaikan tersebut dilakukan secara serentak, tanpa memerdulikan nasib masyarakat.
"Isunya sama, mengenai serampangan pemerintah dalam mengelola negara, mulai dari STNK, rakyat diajak tebak-tebakan siapa yang memutuskan kebijakan ini. Lalu komoditas yang naik hingga tiga kali lipat dan ini kurang wajar," kata Korwil BEM Jawa Barat Fauzi, disela aksinya.
Aksi unjuk rasa ini serentak dilakukan BEM SI di beberapa kota besar di Indonesia dengan tuntutan Pemerintah harus mampu menurunkan harga komodtas kebutuhan masyarakat.
Menurutnya, program Pemerintah yang dicanangkan hingga saat ini semakin merugikan masyarakat. Terlebih mempengaruhi perekonomian masyarakat yang semakin sulit. "Mempengaruhi daya beli, masyarakat diresahkan oleh harga komoditas," pungkasnya.
Mereka menuntut pemerintah untuk menurunkan harga sejumlah komiditas. Kebijakan pemerintah yang menaikan tarif untuk pengurusan surat-surat kendaraan bermotor, baik roda dua dan empat, kenaikan tarif dasar listrik, dan BBM dinilai sangat menyengsarakan masyarakat bawah.
Kenaikan tersebut dilakukan secara serentak, tanpa memerdulikan nasib masyarakat.
"Isunya sama, mengenai serampangan pemerintah dalam mengelola negara, mulai dari STNK, rakyat diajak tebak-tebakan siapa yang memutuskan kebijakan ini. Lalu komoditas yang naik hingga tiga kali lipat dan ini kurang wajar," kata Korwil BEM Jawa Barat Fauzi, disela aksinya.
Aksi unjuk rasa ini serentak dilakukan BEM SI di beberapa kota besar di Indonesia dengan tuntutan Pemerintah harus mampu menurunkan harga komodtas kebutuhan masyarakat.
Menurutnya, program Pemerintah yang dicanangkan hingga saat ini semakin merugikan masyarakat. Terlebih mempengaruhi perekonomian masyarakat yang semakin sulit. "Mempengaruhi daya beli, masyarakat diresahkan oleh harga komoditas," pungkasnya.
(nag)
