Walhi Catat 5 Pelanggaran Aksi Kita Indonesia di Bundaran HI
Minggu, 04 Desember 2016 - 18:15 WIB
Walhi Catat 5 Pelanggaran Aksi Kita Indonesia di Bundaran HI
A
A
A
JAKARTA - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Jakarta mengecam keras Aksi Kita Indonesia yang digelar di Bundaran HI, Menteng, Jakarta Pusat, berbarengan dengan Car Free Day. Sebab, aktivitas peserta aksi pun tidak ramah lingkungan.
Manager Program dan Kampanye Walhi Jakarta Zulpriadi mengatakan, Walhi mengkritik keras CFD yang beralih fungsi sebagai panggung politik akibat adanya gelaran aksi 412. CFD yang seharusnya digunakan untuk kegiatan lingkungan hidup, berolahraga, seni, dan budaya malah dicemari aktivitas politik sejumlah parpol.
"Walhi sebagai salah satu lembaga pencetus lahirnya CFD di DKI Jakarta meresa sangat dikecewakan dengan beralih fungsinya kegiatan CFD menjadi panggung arena politik oleh sejumlah partai politik yang melakukan aksinya pada hari ini," kata Zulpriadi ujarnya pada wartawan, Minggu (4/12/2016).
Menurut Zulpriadi, banyak atribut partai politik bertebaran saat CFD dan pemakaian genset untuk panggung itu sangat menyalahi esensi dari CFD itu sendiri. Aktivitas partai politik ini tentu sangat merugikan masyarakat yang berniat melakukan olahraga dan menikmati akhir pekannya.
Zulpriadi menjelaskan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pun tampak cenderung tebang pilih dan cenderung tajam ke bawah, tapi tumpul ke atas dalam penegakan Perda dan hukum. Contohnya, Pemprov DKI Jakarta sangat masif melakukan penggusuran dan perampasan ruang hidup rakyat miskin kota yang melanggar Perda tetapi diam saja disaat para pengembang properti reklamasi Teluk Jakarta menabrak Perda maupun Undang-undang.
"Kami tekankan Plt Gubernur sekarang untuk memberi sangsi tegas terhadap pelanggaran pelaksanaan CFD ini dan memberikan keadilan hukum dan keadilan ruang terhadap warganya," katanya.
Adapun pelangaran atau aktivitas dalam aksi 412 yang disebut WALHI tidak ramah lingkungan saat di CFD itu, pertama ada panggung di area Bundaran HI, seharusnya itu tidak boleh ada. Kedua, adanya pengunaan mesin genset yang sejatinya membuat kawasan CFD tak bebas asap.
"Ketiga, adanya atribut partai pendukung cagub DKI. Keempat, menginjak-injak taman dan ruang hijau lainnya. Dan kelima, sampah yang berserakan di mana-mana tanpa follow-up dari penyelenggara," jelasnya.
Manager Program dan Kampanye Walhi Jakarta Zulpriadi mengatakan, Walhi mengkritik keras CFD yang beralih fungsi sebagai panggung politik akibat adanya gelaran aksi 412. CFD yang seharusnya digunakan untuk kegiatan lingkungan hidup, berolahraga, seni, dan budaya malah dicemari aktivitas politik sejumlah parpol.
"Walhi sebagai salah satu lembaga pencetus lahirnya CFD di DKI Jakarta meresa sangat dikecewakan dengan beralih fungsinya kegiatan CFD menjadi panggung arena politik oleh sejumlah partai politik yang melakukan aksinya pada hari ini," kata Zulpriadi ujarnya pada wartawan, Minggu (4/12/2016).
Menurut Zulpriadi, banyak atribut partai politik bertebaran saat CFD dan pemakaian genset untuk panggung itu sangat menyalahi esensi dari CFD itu sendiri. Aktivitas partai politik ini tentu sangat merugikan masyarakat yang berniat melakukan olahraga dan menikmati akhir pekannya.
Zulpriadi menjelaskan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pun tampak cenderung tebang pilih dan cenderung tajam ke bawah, tapi tumpul ke atas dalam penegakan Perda dan hukum. Contohnya, Pemprov DKI Jakarta sangat masif melakukan penggusuran dan perampasan ruang hidup rakyat miskin kota yang melanggar Perda tetapi diam saja disaat para pengembang properti reklamasi Teluk Jakarta menabrak Perda maupun Undang-undang.
"Kami tekankan Plt Gubernur sekarang untuk memberi sangsi tegas terhadap pelanggaran pelaksanaan CFD ini dan memberikan keadilan hukum dan keadilan ruang terhadap warganya," katanya.
Adapun pelangaran atau aktivitas dalam aksi 412 yang disebut WALHI tidak ramah lingkungan saat di CFD itu, pertama ada panggung di area Bundaran HI, seharusnya itu tidak boleh ada. Kedua, adanya pengunaan mesin genset yang sejatinya membuat kawasan CFD tak bebas asap.
"Ketiga, adanya atribut partai pendukung cagub DKI. Keempat, menginjak-injak taman dan ruang hijau lainnya. Dan kelima, sampah yang berserakan di mana-mana tanpa follow-up dari penyelenggara," jelasnya.
(whb)
