Din Syamsuddin Imbau Umat Muslim Urungkan Aksi 25 November
Rabu, 16 November 2016 - 20:29 WIB
Din Syamsuddin Imbau Umat Muslim Urungkan Aksi 25 November
A
A
A
JAKARTA - Sejumlah pimpinan Ormas menggelar pertemuan di Gedung Dakwah Muhammadiyah untuk mengambil sikap atas penetapan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai tersangka.
Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Din Syamsuddin menyarankan masyarakat untuk menahan diri pasca ditetapkannya Ahok sebagai tersangka.
"Mohon kepada umat Islam, kita sambut proses ini dan kawal, mohon tidak ada gangguan. Rencana (unras) 25 November mendatang. Simpan dulu energi, karena perjuangan masih panjang, mari kita ambil hikmahnya. Tegakkan hukum secara berkeadilan," kata Din di Gedung Dakwah Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (16/11/2016).
Sementara itu, Ketua Umum Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII), Muhammad Siddik, mengatakan pentingnya pengawalan kasus Ahok secara konstitusi. "Kami akan lakukan pengawalan hukum untuk Ahok, kami mengimbau untuk terlibat dalam pengawalaan," ucap Siddik. (Baca: Resmi, Ahok Tersangka Penistaan Agama)
Aksi unras pada tanggal 4 November lalu merupakan bentuk reaksi karena proses hukum terhadap kasus tersebut tidak berjalan sebagai mana mestinya. Kemudian, setelah gelar perkara berlangsung, pihaknya sangat mengapresiasi pihak Kepolisian dan Presiden Joko Widodo.
"Ada dugaan sesuatu (penistaan agama) yang kami anggap tidak berjalan (proses hukumnya). Yang kami lakukan itu langkah konstitusional ke dua yaitu demonstrasi, tanggal 4 November sudah dilakukan. Kemarin, kepolisian sudah lakukan gelar perkara, kami hadir sangat fair, Presiden tidak mengintervensi, langkah ini akan kami tempuh terus. Kami tidak memilih demo (nanti)," jelasnya.
Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Din Syamsuddin menyarankan masyarakat untuk menahan diri pasca ditetapkannya Ahok sebagai tersangka.
"Mohon kepada umat Islam, kita sambut proses ini dan kawal, mohon tidak ada gangguan. Rencana (unras) 25 November mendatang. Simpan dulu energi, karena perjuangan masih panjang, mari kita ambil hikmahnya. Tegakkan hukum secara berkeadilan," kata Din di Gedung Dakwah Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (16/11/2016).
Sementara itu, Ketua Umum Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII), Muhammad Siddik, mengatakan pentingnya pengawalan kasus Ahok secara konstitusi. "Kami akan lakukan pengawalan hukum untuk Ahok, kami mengimbau untuk terlibat dalam pengawalaan," ucap Siddik. (Baca: Resmi, Ahok Tersangka Penistaan Agama)
Aksi unras pada tanggal 4 November lalu merupakan bentuk reaksi karena proses hukum terhadap kasus tersebut tidak berjalan sebagai mana mestinya. Kemudian, setelah gelar perkara berlangsung, pihaknya sangat mengapresiasi pihak Kepolisian dan Presiden Joko Widodo.
"Ada dugaan sesuatu (penistaan agama) yang kami anggap tidak berjalan (proses hukumnya). Yang kami lakukan itu langkah konstitusional ke dua yaitu demonstrasi, tanggal 4 November sudah dilakukan. Kemarin, kepolisian sudah lakukan gelar perkara, kami hadir sangat fair, Presiden tidak mengintervensi, langkah ini akan kami tempuh terus. Kami tidak memilih demo (nanti)," jelasnya.
(ysw)
