Tolak Upah Murah, Demo Buruh di Cirebon Berujung Ricuh
Rabu, 09 November 2016 - 09:39 WIB
Tolak Upah Murah, Demo Buruh di Cirebon Berujung Ricuh
A
A
A
CIREBON - Aksi demonstrasi ratusan buruh dari sejumlah federasi di Kabupaten Cirebon Jawa Barat berujung ricuh. Kericuhan ini terjadi saat ratusan massa buruh dari sejumlah federasi berusaha merangsek masuk kantor Bupati Cirebon, Rabu (9/11/2016).
Massa kesal karena aksinya tak pernah ditemui bupati lalu terlibat saling dorong petugas Satpol PP yang menjaga gerbang masuk. Bahkan kericuhan yang beberapa kali terjadi ini nyaris berujung baku hantam dengan petugas sebelum akhirnya massa buruh menahan diri.
Dalam aksinya ratusan buruh dari sejumlah pabrik di Kabupaten Cirebon ini menolak keras pemberlakuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tentang Pengupahan yang dianggap menyengsarakan buruh.
Massa juga meminta pemerintah menaikkan upah minimum menjadi Rp2,5 juta. Hal tersebut berdasarkan survei komponen hidup layak yang dilakukan buruh di sejumlah pasar tradisional.
Koordinator Aksi Mahbub mengatakan, massa kecewa lantaran rapat pleno kenaikan Upah Minimun untuk 2017 aspirasi buruh tak didengar pemerintah. “Kita menilai pemerintah cenderung memanjakan pengusaha dengan memberikan upah minim yang dirasa tidak mencukupi kebutuhan hidup,” kata dia.
Buruh akhirnya melakukan jalan lari di tempat sebagai simbol kehidupan tak layak yang tak diperhatikan pemerintah.
Setelah melakukan aksi selama tiga jam sejumlah perwakilan buruh dipersilahkan masuk Kantor Bupati untuk berdialog dengan stafnya.
Massa berjanji akan terus melakukan aksi unjuk rasa dan berencana mogok kerja jika tuntutan kenaikan upah tak juga digubris pemerintah.
Massa kesal karena aksinya tak pernah ditemui bupati lalu terlibat saling dorong petugas Satpol PP yang menjaga gerbang masuk. Bahkan kericuhan yang beberapa kali terjadi ini nyaris berujung baku hantam dengan petugas sebelum akhirnya massa buruh menahan diri.
Dalam aksinya ratusan buruh dari sejumlah pabrik di Kabupaten Cirebon ini menolak keras pemberlakuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tentang Pengupahan yang dianggap menyengsarakan buruh.
Massa juga meminta pemerintah menaikkan upah minimum menjadi Rp2,5 juta. Hal tersebut berdasarkan survei komponen hidup layak yang dilakukan buruh di sejumlah pasar tradisional.
Koordinator Aksi Mahbub mengatakan, massa kecewa lantaran rapat pleno kenaikan Upah Minimun untuk 2017 aspirasi buruh tak didengar pemerintah. “Kita menilai pemerintah cenderung memanjakan pengusaha dengan memberikan upah minim yang dirasa tidak mencukupi kebutuhan hidup,” kata dia.
Buruh akhirnya melakukan jalan lari di tempat sebagai simbol kehidupan tak layak yang tak diperhatikan pemerintah.
Setelah melakukan aksi selama tiga jam sejumlah perwakilan buruh dipersilahkan masuk Kantor Bupati untuk berdialog dengan stafnya.
Massa berjanji akan terus melakukan aksi unjuk rasa dan berencana mogok kerja jika tuntutan kenaikan upah tak juga digubris pemerintah.
(sms)
