Digaji Rp300 Ribu, Guru Honorer Karawang 'Serbu' Kantor Gubernur
Senin, 31 Oktober 2016 - 09:46 WIB
Digaji Rp300 Ribu, Guru Honorer Karawang 'Serbu' Kantor Gubernur
A
A
A
KARAWANG - Sebanyak 1400 guru honorer (K2) Kabupaten Karawang berangkat ke kantor Gubernur Jawa Barat menggunakan 20 unit bus dan kendaraan pribadi, Senin (31/10/2016) pagi. Kedatangan mereka ke kantor Gubernur ini untuk menyampaikan aspirasi terkait upah para guru honorer yang hanya Rp300 ribu per bulan.
Selain itu mereka juga menuntut agar kuota penerimaan CPNS untuk guru agar ditambah hingga akan banyak guru honorer yang menjadi PNS.
"Kami berangkat ke kantor Gubernur untuk menyampaikan aspirasi para guru honorer yang menuntut sistem pengupahan untuk guru honorer diperbaiki dan lebih dimanusiakan. Pasalnya saat ini masih banyak guru honor yang mendapat upah se ikhlasnya dan rata-rata mendapat honor sebesar Rp300 ribu per bulannya," kata Ketua PGRI Karawang Nandang Mulyana.
"Kami berharap buruh juga bisa menikmati honor yang sama dengan UMK yang ada di Karawang agar kesejahteraan guru dapat ditingkatkan. Harapan kami gubernur dapat memperhatikan nasib guru honorer di Karawang karena honornya sangat minim," tambahnya.
Menurut Nandang, masalah yang paling mendasar yang dialami guru honorer di Karawang yaitu soal pengupahan yang tidak rasional. Rata-rata guru honorer menerima upah Rp300 ribu hingga Rp400 ribu per bulannya.
Hal ini terjadi akibat sistem pengupahan yang diberlakukan pemerintah tidak memiliki standar pengupahan yang layak. Oleh karena itu para guru honorer ini menuntut agar pemerintah bisa menetapkan sistem pengupahan dengan batas minimal.
Batas minimal honor guru honorer ini idealnya disesuaikan dengan UMK yang ditetapkan di Karawang. "Kami berharap aspirasi kami ini bisa dikabulkan oleh gubernur dan juga pemerintah pusat dan kabupaten," katanya.
Selain itu Nandang juga menyampaikan aspiras guru honorer yang ingin meningkatkan statusnya menjadi PNS melalui program khusus penerimaan CPNS khusus guru honorer K2.
Hal ini juga merupakan solusi untuk meningkatkan kesejahteraan guru honorer di Karawang yang saat ini masih mengalami kesulitan.
"Salah satu solusinya yaitu guru honorer ini diberikan peluang lebih besar lagi untuk menjadi PNS dengan menambah kuota penerimaan CPNS dari unsur guru," pungkasnya.
Selain itu mereka juga menuntut agar kuota penerimaan CPNS untuk guru agar ditambah hingga akan banyak guru honorer yang menjadi PNS.
"Kami berangkat ke kantor Gubernur untuk menyampaikan aspirasi para guru honorer yang menuntut sistem pengupahan untuk guru honorer diperbaiki dan lebih dimanusiakan. Pasalnya saat ini masih banyak guru honor yang mendapat upah se ikhlasnya dan rata-rata mendapat honor sebesar Rp300 ribu per bulannya," kata Ketua PGRI Karawang Nandang Mulyana.
"Kami berharap buruh juga bisa menikmati honor yang sama dengan UMK yang ada di Karawang agar kesejahteraan guru dapat ditingkatkan. Harapan kami gubernur dapat memperhatikan nasib guru honorer di Karawang karena honornya sangat minim," tambahnya.
Menurut Nandang, masalah yang paling mendasar yang dialami guru honorer di Karawang yaitu soal pengupahan yang tidak rasional. Rata-rata guru honorer menerima upah Rp300 ribu hingga Rp400 ribu per bulannya.
Hal ini terjadi akibat sistem pengupahan yang diberlakukan pemerintah tidak memiliki standar pengupahan yang layak. Oleh karena itu para guru honorer ini menuntut agar pemerintah bisa menetapkan sistem pengupahan dengan batas minimal.
Batas minimal honor guru honorer ini idealnya disesuaikan dengan UMK yang ditetapkan di Karawang. "Kami berharap aspirasi kami ini bisa dikabulkan oleh gubernur dan juga pemerintah pusat dan kabupaten," katanya.
Selain itu Nandang juga menyampaikan aspiras guru honorer yang ingin meningkatkan statusnya menjadi PNS melalui program khusus penerimaan CPNS khusus guru honorer K2.
Hal ini juga merupakan solusi untuk meningkatkan kesejahteraan guru honorer di Karawang yang saat ini masih mengalami kesulitan.
"Salah satu solusinya yaitu guru honorer ini diberikan peluang lebih besar lagi untuk menjadi PNS dengan menambah kuota penerimaan CPNS dari unsur guru," pungkasnya.
(nag)
