Ada Demo Buruh, Polisi Perketat Penjagaan di Balai Kota
Rabu, 26 Oktober 2016 - 10:43 WIB
Ada Demo Buruh, Polisi Perketat Penjagaan di Balai Kota
A
A
A
JAKARTA - Kasubag Humas Polres Jakarta Pusat, Kompol Suyatno mengatakan ada ribuan petugas kepolisian yang akan menjaga ketat gedung Balai Kota DKI Jakarta. Hal itu lantaran massa buruh akan menggelar demo menuntut UMP DKI Jakarta menjadi Rp3,8 juta.
"Total ada 1.529 personel kepolisian gabungan dari Polda, Polres dan Polsek yang diturunkan untuk mengawal unjuk rasa buruh di tiga lokasi. Untuk di Balai Kota ada 795 personel, di kantor Disnakertrans ada 464 personel, dan di DPRD DKI ada 270 personel," kata Suyatno kepada wartawan, Rabu (26/10/2016).
Untuk pengalihan arus akibat adanya unjuk rasa, hal itu akan dilakukan bilamana diperlukan nantinya di lapangan. "Pengalihan arus situasional melihat kondisi di lapangan nanti," lanjut Suyatno.
Diketahui, rapat penetapan UMP DKI Jakarta 2017 sendiri sudah dilakukan sebanyak 3 kali yakni, Rabu, 12 Oktober 2016, Rabu, 19 Oktober 2016, dan, Senin, 24 Oktober 2016 lalu.
Namun, meski telah melakukan rapat sebanyak tiga kali, hingga kini belum ada kesepakatan tentang berapa besaran UMP DKI Jakarta 2017 mendatang. Rapat dewan pengupahan tak mencapai kata sepakat, karena ada perbedaan cara hitung dari pihak pengusaha dan buruh.
Anggota dewan pengupahan, Sarman Simanjorang mengatakan pengusaha masih bersikukuh dengan usulan UMP Rp3,3 juta. Angka tersebut didapat dari hitungan UMP tahun berjalan dikalikan pertumbuhan ekonomi dan inflasi nasional, sesuai dengan rumusan PP 78.
Sementara unsur buruh masih tetap mengadakan perhitungan dengan format lama, yaitu sesuai Kebutuhan Hidup Layak (KHL) ditambah dengan pertumbuhan ekonomi dan inflasi DKI Jakarta. Serikat buruh mengajukan kenaikan UMP 2017 sebesar Rp3,8 juta atau naik sekitar 23 persen.
"Total ada 1.529 personel kepolisian gabungan dari Polda, Polres dan Polsek yang diturunkan untuk mengawal unjuk rasa buruh di tiga lokasi. Untuk di Balai Kota ada 795 personel, di kantor Disnakertrans ada 464 personel, dan di DPRD DKI ada 270 personel," kata Suyatno kepada wartawan, Rabu (26/10/2016).
Untuk pengalihan arus akibat adanya unjuk rasa, hal itu akan dilakukan bilamana diperlukan nantinya di lapangan. "Pengalihan arus situasional melihat kondisi di lapangan nanti," lanjut Suyatno.
Diketahui, rapat penetapan UMP DKI Jakarta 2017 sendiri sudah dilakukan sebanyak 3 kali yakni, Rabu, 12 Oktober 2016, Rabu, 19 Oktober 2016, dan, Senin, 24 Oktober 2016 lalu.
Namun, meski telah melakukan rapat sebanyak tiga kali, hingga kini belum ada kesepakatan tentang berapa besaran UMP DKI Jakarta 2017 mendatang. Rapat dewan pengupahan tak mencapai kata sepakat, karena ada perbedaan cara hitung dari pihak pengusaha dan buruh.
Anggota dewan pengupahan, Sarman Simanjorang mengatakan pengusaha masih bersikukuh dengan usulan UMP Rp3,3 juta. Angka tersebut didapat dari hitungan UMP tahun berjalan dikalikan pertumbuhan ekonomi dan inflasi nasional, sesuai dengan rumusan PP 78.
Sementara unsur buruh masih tetap mengadakan perhitungan dengan format lama, yaitu sesuai Kebutuhan Hidup Layak (KHL) ditambah dengan pertumbuhan ekonomi dan inflasi DKI Jakarta. Serikat buruh mengajukan kenaikan UMP 2017 sebesar Rp3,8 juta atau naik sekitar 23 persen.
(ysw)
