Demo di Balai Kota, Buruh Sesalkan Pengesahan PP Soal Pengupahan
Rabu, 12 Oktober 2016 - 12:25 WIB
Demo di Balai Kota, Buruh Sesalkan Pengesahan PP Soal Pengupahan
A
A
A
JAKARTA - Gerakan Buruh Jakarta yang terdiri dari 21 federasi melakukan aksi demonstrasi di depan Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat siang ini. Gerakan Buruh Jakarta ini meminta agar Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Dewan Pengupahan untuk keluar dari tempat persembunyiannya.
"Hari ini ada sidang dewan pengupahan di Kantor Dinas Tenaga Kerja DKI Jakarta tapi kita mendengar kalau Kadis (Priyono) takut dan kabur ke kantor Gubernur ini, ini namanya pengecut," seru salah satu orator wanita di mobil komando, Rabu (12/10/2016).
Dalam tuntutannya mereka meminta agar Peraturan Pemerintah nomor 78 tahun 2015 tentang Pengupahan untuk tidak diberlakukan. Pasalnya dalam peraturan tersebut tidak mengakomodir perundingan bersama. "Ini menghilangkan fungsi dewan pengupahan terutama buruh pekerja pabrik, kita telah dimiskinkan" katanya.
Menurutnya saat ini UMP DKI 2015 yang disepakati sebesar Rp3,1 juta bukanlah angka yang cukup untuk satu bulan. "Siapa yang bilang kalau upah Rp3,1 juta itu cukup sebulan? Ada yang cukup disini?" tanya orator dan dijawab buruh dengan seruan tidak.
Saat ini massa aksi memberikan tenggat waktu untuk Kadisnaker DKI melakukan sidang dewan pengupahan di lakukan di kantor Disnaker DKI. Pantauan lalu lintas kendaraan roda empat dan roda dua masih bisa melewati depan Jalan Medan Merdeka Selatan.
"Hari ini ada sidang dewan pengupahan di Kantor Dinas Tenaga Kerja DKI Jakarta tapi kita mendengar kalau Kadis (Priyono) takut dan kabur ke kantor Gubernur ini, ini namanya pengecut," seru salah satu orator wanita di mobil komando, Rabu (12/10/2016).
Dalam tuntutannya mereka meminta agar Peraturan Pemerintah nomor 78 tahun 2015 tentang Pengupahan untuk tidak diberlakukan. Pasalnya dalam peraturan tersebut tidak mengakomodir perundingan bersama. "Ini menghilangkan fungsi dewan pengupahan terutama buruh pekerja pabrik, kita telah dimiskinkan" katanya.
Menurutnya saat ini UMP DKI 2015 yang disepakati sebesar Rp3,1 juta bukanlah angka yang cukup untuk satu bulan. "Siapa yang bilang kalau upah Rp3,1 juta itu cukup sebulan? Ada yang cukup disini?" tanya orator dan dijawab buruh dengan seruan tidak.
Saat ini massa aksi memberikan tenggat waktu untuk Kadisnaker DKI melakukan sidang dewan pengupahan di lakukan di kantor Disnaker DKI. Pantauan lalu lintas kendaraan roda empat dan roda dua masih bisa melewati depan Jalan Medan Merdeka Selatan.
(ysw)
