Kaltara Minta Subsidi BBM untuk Wilayah Perbatasan
Kaltara Minta Subsidi BBM untuk Wilayah Perbatasan
A
A
A
TANJUNG SELOR - Upaya meningkatkan kesejahteraan warga Kalimantan Utara (Kaltara) terus dilakukan Irianto Lambrie. Demi mewujudkan hal tersebut, gubernur pilihan rakyat Kaltara pertama ini pun menjumpai Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno, Kamis 22 September 2016 di Jakarta.
Salah satu pembicaraan penting dan mendapatkan respons positif dari Menteri BUMN adalah persoalan distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi ke daerah terpencil dan terisolir di daerah perbatasan Kaltara. ”Saya atas nama warga Kaltara menyampaikan terima kasih kepada Presiden Joko Widodo karena sudah mengabulkan permohonan warga perbatasan yang saya sampaikan ketika beliau meresmikan Bandara Juwata Tarakan beberapa waktu lalu. Setelah 70 tahun Indonesia merdeka, per 24 Juni yang lalu masyarakat perbatasan di Krayan bisa menikmati harga BBM bersubsidi,” ujar Irianto, Minggu 25 September 2016.
Menurut Irianto, meski sempat tersendat, sekarang pengiriman BBM bersubsidi ke Krayan telah normal kembali. Diharapkan masyarakat di daerah perbatasan lain seperti Lumbis Ogong, Long Nawang, dan Long Ampung bisa menikmati BBM bersubsidi juga.
”Pertamina mensubsidi ongkos angkut Rp38.000 per liter. Tiap hari BBM bersubsidi diangkut dari Tarakan dengan pesawat khusus dan rata-rata sekali angkut sebanyak 4.000 liter ke daerah Krayan," katanya.
Selain itu, lanjut Irianto, menurut Rini Soemarno saat ini Pertamina telah memiliki pesawat angkut sendiri. “Jadi untuk pengiriman akan terus diupayakan lancar dan harganya sama seperti daerah lain di Indonesia,” imbuh Irianto.
Dalam pertemuan tersebut, Irianto juga meminta Menteri BUMN mengajak jajaran direksi BUMN berkunjung ke Kaltara. Salah satunya untuk melihat potensi Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI) di daerah Tanah Kuning, Tanjung Selor. Kawasan ini telah masuk dalam program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan telah dilengkapi dengan berbagai data pendukung seperti desain serta studi kelayakan.
“Bu Menteri meminta saya untuk membuat list daerah dan potensi apa saja yang akan dikunjunginya pada 10-12 Oktober 2016. Hampir semua yang saya sampaikan beliau berminat akan kunjungi bersama jajaran direksi BUMN termasuk direktur PLN dan Pertamina. Beliau bilang ‘pokoknya nanti saya lihat semua menggunakan helikopter’,” ujarnya.
Salah satu yang menjadi fokus perhatian Menteri BUMN adalah kondisi kelistrikan di Kaltara. Berdasarkan perhitungan, kebutuhan listrik di Kaltara untuk dua tahun ke depan diperkirakan mencapai 150 MW. Menteri BUMN menuturkan, kebutuhan listrik sebagai program prioritas dan segera didiskusikan serta ditindaklanjuti bersama PT PLN Persero.
Salah satu pembicaraan penting dan mendapatkan respons positif dari Menteri BUMN adalah persoalan distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi ke daerah terpencil dan terisolir di daerah perbatasan Kaltara. ”Saya atas nama warga Kaltara menyampaikan terima kasih kepada Presiden Joko Widodo karena sudah mengabulkan permohonan warga perbatasan yang saya sampaikan ketika beliau meresmikan Bandara Juwata Tarakan beberapa waktu lalu. Setelah 70 tahun Indonesia merdeka, per 24 Juni yang lalu masyarakat perbatasan di Krayan bisa menikmati harga BBM bersubsidi,” ujar Irianto, Minggu 25 September 2016.
Menurut Irianto, meski sempat tersendat, sekarang pengiriman BBM bersubsidi ke Krayan telah normal kembali. Diharapkan masyarakat di daerah perbatasan lain seperti Lumbis Ogong, Long Nawang, dan Long Ampung bisa menikmati BBM bersubsidi juga.
”Pertamina mensubsidi ongkos angkut Rp38.000 per liter. Tiap hari BBM bersubsidi diangkut dari Tarakan dengan pesawat khusus dan rata-rata sekali angkut sebanyak 4.000 liter ke daerah Krayan," katanya.
Selain itu, lanjut Irianto, menurut Rini Soemarno saat ini Pertamina telah memiliki pesawat angkut sendiri. “Jadi untuk pengiriman akan terus diupayakan lancar dan harganya sama seperti daerah lain di Indonesia,” imbuh Irianto.
Dalam pertemuan tersebut, Irianto juga meminta Menteri BUMN mengajak jajaran direksi BUMN berkunjung ke Kaltara. Salah satunya untuk melihat potensi Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI) di daerah Tanah Kuning, Tanjung Selor. Kawasan ini telah masuk dalam program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan telah dilengkapi dengan berbagai data pendukung seperti desain serta studi kelayakan.
“Bu Menteri meminta saya untuk membuat list daerah dan potensi apa saja yang akan dikunjunginya pada 10-12 Oktober 2016. Hampir semua yang saya sampaikan beliau berminat akan kunjungi bersama jajaran direksi BUMN termasuk direktur PLN dan Pertamina. Beliau bilang ‘pokoknya nanti saya lihat semua menggunakan helikopter’,” ujarnya.
Salah satu yang menjadi fokus perhatian Menteri BUMN adalah kondisi kelistrikan di Kaltara. Berdasarkan perhitungan, kebutuhan listrik di Kaltara untuk dua tahun ke depan diperkirakan mencapai 150 MW. Menteri BUMN menuturkan, kebutuhan listrik sebagai program prioritas dan segera didiskusikan serta ditindaklanjuti bersama PT PLN Persero.
(poe)
Explore More