Ketua KPU RI Yakin Pilkada Banten Aman
Rabu, 21 September 2016 - 05:05 WIB
Ketua KPU RI Yakin Pilkada Banten Aman
A
A
A
SERANG - Ketua KPU RI Juri Ardiantoro meyakini pelaksanaan pemilahan kepala daerah (Pilkada) Banten berjalan dengan aman tanpa terjadinya konflik.
"Pilkada dimana-mana punya potensi kerawanan yang sama, jadi yang bisa kita lakukan mencegah kerawanan itu. Sepanjang bekerja dengan baik. Banten insya Allah aman," kata Juri Ardianto saat menghadiri deklarasi Kaukus Jurnalis untuk Pilkada Banten Berintegritas, di Kota Serang, Selasa (20/9/2016).
Ia menegaskan, dari total 101 daerah yang akan menggelar pilkada serentak 15 Februari 2017 mendatang, seluruhnya sudah siap digelar untuk memilih pemimpinnya masing-masing.
"Pilkada 101 daerah di seluruh Indonesia untuk pilkada 2017 seluruh peraturannya sudah dibuat dan disahkan oleh KPU, dan sudah diundangkan oleh Kementrian Hukum dan HAM," ujarnya.
Ia menuturkan, terdapat sembilan peraturan baru mulai dari tahapan pencalonan, pemutahiran data pemilih, kampanye, pemungutan suara hingga pelantikan kepala daerah.
"Sekarang seluruh daerah sudah mempunyai dasar hukum yang lengkap untuk melaksanakan seluruh tahapan pilkada," pungkasnya.
Sebelumnya, berdasarkan laporan dari intelejen Mabes Polri terdapat tiga provinsi jadi prioritas pengamanan pada operasi mantap praja yakni Aceh, DKI Jakarta, dan Papua Barat, dari total tujuh provinsi yang menggelar pilkada serentak.
"Pilkada dimana-mana punya potensi kerawanan yang sama, jadi yang bisa kita lakukan mencegah kerawanan itu. Sepanjang bekerja dengan baik. Banten insya Allah aman," kata Juri Ardianto saat menghadiri deklarasi Kaukus Jurnalis untuk Pilkada Banten Berintegritas, di Kota Serang, Selasa (20/9/2016).
Ia menegaskan, dari total 101 daerah yang akan menggelar pilkada serentak 15 Februari 2017 mendatang, seluruhnya sudah siap digelar untuk memilih pemimpinnya masing-masing.
"Pilkada 101 daerah di seluruh Indonesia untuk pilkada 2017 seluruh peraturannya sudah dibuat dan disahkan oleh KPU, dan sudah diundangkan oleh Kementrian Hukum dan HAM," ujarnya.
Ia menuturkan, terdapat sembilan peraturan baru mulai dari tahapan pencalonan, pemutahiran data pemilih, kampanye, pemungutan suara hingga pelantikan kepala daerah.
"Sekarang seluruh daerah sudah mempunyai dasar hukum yang lengkap untuk melaksanakan seluruh tahapan pilkada," pungkasnya.
Sebelumnya, berdasarkan laporan dari intelejen Mabes Polri terdapat tiga provinsi jadi prioritas pengamanan pada operasi mantap praja yakni Aceh, DKI Jakarta, dan Papua Barat, dari total tujuh provinsi yang menggelar pilkada serentak.
(nag)
