Kuasa Hukum Presiden Sebut Ahok Tidak Konsisten
Senin, 05 September 2016 - 19:00 WIB
Kuasa Hukum Presiden Sebut Ahok Tidak Konsisten
A
A
A
JAKARTA - Kuasa hukum Presiden Joko Widodo (Jokowi) menilai Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tidak konsisten terkait keinginan tidak melakukan cuti kampanye.
Penilaian ini disampaikan Kepala Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Widodo Sigit Pudjianto selaku kuasa hukum Presiden saat menyampaikan tanggapan secara keseluruhan dari tiga perkara yang berkaitan tentang UU Pilkada No 10/ 2016.
Widodo mengungkapkan, khusus kepada perkara Nomor 60 yang diajukan oleh Ahok, jika keinginan pemohon untuk diberikan opsi tidak melakukan cuti kampanye berbeda dengan pernyataan Ahok beberapa waktu lalu. Ahok, lanjut Widodo, kala itu menjadi pesaing petahana Pilgub DKI 2012 dan meminta Fauzi Bowo untuk melakukan cuti kampanye.
"Seperti yang diutarakan pemohon pada tanggal 6 Juni 2012 yang berbunyi ...bukan soal takut, kalau tidak cuti tidak masalah. Hanya saja kami mau Jakarta sebagai contoh penegakan semua UU. Kalau sampai Gubernur DKI tidak mengambil cuti, nanti seluruh kepala daerah akan mencari cara-cara seperti itu...," ungkap Widodo, Senin (5/9/2016).
"Jika seperti itu dapat dikatakan pemohon tidak konsisten dengan pernyataannya beberapa waktu yang lalu," tegas Widodo. Tak hanya itu, Widodo menuturkan, kekhawatiran Ahok atas pengawasan anggaran DKI bila digantikan sementara oleh pejabat lain dinilai tidak berdasar. Karena pemerintah pusat akan menyediakan pengganti yang mampu dan mumpuni.
"Tidak perlu khawatir bagi petahana karena Pemerintah Pusat dalam hal ini Kemendagri akan memberikan pengganti atau pelaksana tugas yang mampu mengawasi anggaran yang ditinggalkan petahana," ujarnya.
Sebagai akhir, kuasa hukum Presiden meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk menerima keterangan kuasa hukum Presiden dan atau Pemerintah dan tidak menerima tiga pengajuan perkara. Kemudian Undang-undang yang diajukan uji materi tidak bertentangan dengan UUD 1945. Apabila majelis berpendapat lain pemerintah berharap MK dapat bijaksana dan seadil-adilnya.
Penilaian ini disampaikan Kepala Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Widodo Sigit Pudjianto selaku kuasa hukum Presiden saat menyampaikan tanggapan secara keseluruhan dari tiga perkara yang berkaitan tentang UU Pilkada No 10/ 2016.
Widodo mengungkapkan, khusus kepada perkara Nomor 60 yang diajukan oleh Ahok, jika keinginan pemohon untuk diberikan opsi tidak melakukan cuti kampanye berbeda dengan pernyataan Ahok beberapa waktu lalu. Ahok, lanjut Widodo, kala itu menjadi pesaing petahana Pilgub DKI 2012 dan meminta Fauzi Bowo untuk melakukan cuti kampanye.
"Seperti yang diutarakan pemohon pada tanggal 6 Juni 2012 yang berbunyi ...bukan soal takut, kalau tidak cuti tidak masalah. Hanya saja kami mau Jakarta sebagai contoh penegakan semua UU. Kalau sampai Gubernur DKI tidak mengambil cuti, nanti seluruh kepala daerah akan mencari cara-cara seperti itu...," ungkap Widodo, Senin (5/9/2016).
"Jika seperti itu dapat dikatakan pemohon tidak konsisten dengan pernyataannya beberapa waktu yang lalu," tegas Widodo. Tak hanya itu, Widodo menuturkan, kekhawatiran Ahok atas pengawasan anggaran DKI bila digantikan sementara oleh pejabat lain dinilai tidak berdasar. Karena pemerintah pusat akan menyediakan pengganti yang mampu dan mumpuni.
"Tidak perlu khawatir bagi petahana karena Pemerintah Pusat dalam hal ini Kemendagri akan memberikan pengganti atau pelaksana tugas yang mampu mengawasi anggaran yang ditinggalkan petahana," ujarnya.
Sebagai akhir, kuasa hukum Presiden meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk menerima keterangan kuasa hukum Presiden dan atau Pemerintah dan tidak menerima tiga pengajuan perkara. Kemudian Undang-undang yang diajukan uji materi tidak bertentangan dengan UUD 1945. Apabila majelis berpendapat lain pemerintah berharap MK dapat bijaksana dan seadil-adilnya.
(whb)
