Diisukan Pecah, Tiga Partai Koalisi Kekeluargaan Siap Lawan Ahok
Kamis, 18 Agustus 2016 - 00:42 WIB
Diisukan Pecah, Tiga Partai Koalisi Kekeluargaan Siap Lawan Ahok
A
A
A
JAKARTA - Belum adanya keputusan PDIP sebagai juru kunci Koalisi Kekeluargaan dalam menentukan calon gubernur (Cagub) DKI Jakarta 2017 dimanfatkan oleh partai pendukung calon petahanan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Salah satunya Partai Nasdem yang menyebut Koalisi Kekeluargaan akan ditinggalkan PDIP dan dua partai berinisial P.
Ketua DPW Partai Nasdem, Bestari Barus mengatakan, tiga partai berinisial P yang berasal dari Koalisi Kekeluargaan dalam waktu dekat ini akan menjatuhkan dukungan kepada Ahok. Sayangnya dia tidak mau menyebutkan partai apa saja yang akan mendukung dan berbelot dari Koalisi Kekeluargaan. Dia hanya menyebut bila ketiga partai tersebut berasal dari partai besar, menengah, dan kecil.
Bestari menilai, ketiga partai yang ada pada Koalisi Kekeluargaan tersebut memiliki persoalan antara tingkat DPP dan DPW. Padahal, dukungan resmi itu secara aturan harus disampaikan sama antara DPP dengan DPW 1 dan DPD tingkat provinsi.
"Sekarang DPP dan DPW belum sama, makanya disebut Koalisi Kekeluargaan. Saat ini lobi-lobi politik masih terus berjalan. Keputusan akan keluar Dalam bulan-bulan ini, tunggu saja," kata Bestari saat dihubungi, Rabu 17 Agustus 2016.
Menanggapi hal tersebut, Ketua DPW PKS DKI Jakarta, Syakir Purnomo menyatakan, bila tujuh partai dalam Koalisi Kekeluargaan sampai saat ini masih solid. Namun, dia mengakui, bila ada beberapa partai yang masih menunggu keputusan DPP mengingat kewenangan keputusan pencalonan ada di DPP.
"Kalau kami sudah jelas, kami sudah sering berkomunikasi dengan Presiden PKS. Sepakat untuk mencari pemimpin yang arif, bijaksana, santun, beretika. Apa petahanan punya ciri itu?" tegasnya.
Apabila Koalisi Kekeluargaan terpecah, Syakir memastikan, PKS tetap akan berjuang untuk mencari pemimpin yang arif, bijaksana, santun dan beretika sesuai yang diinginkan oleh warga DKI Jakarta. Yakni berkoalisi dengan Partai Gerindra yang memiliki 15 kursi untuk mengamankan syarat dukungan minimal 22 kursi di DPRD DKI untuk pengusung cagub dan cawagub. PKS sendiri hanya memiliki 11 kursi di DPRD DKI.
Sejauh ini, lanjut Syakir, komunikasi dengan Partai Gerindra sangat intens dan sama-sama tidak akan mendukung calon petahana. Gerindra sudah memiliki cagub, Sandiaga Uno.
"Kami masih mencari cagub yang mampu mengalahkan petahanan. Kami ingin menang, jadi kami tidak bisa asal pilih. Ada banyak yang kami monitor, salah satunya, Sekertaris Daerah DKI Jakarta, Saefullah," ujarnya.
Saefullah akan dibawa oleh PKB ke dalam Koalisi Kekeluargaan. Hal tersebut disampaikan Ketua DPW PKB DKI Jakarta, Hazbiyallah Ilyas. Dia menyatakan, hari ini, Kamis (18/8/2016), PKB akan membawa Saefullah ke dalam Koalisi Kekeluargaan. Apabila PDIP tidak setuju, dia tidak terlalu mengkhawatirkannya.
"Kami akan pasangkan dengan Sandiaga. Gerindra sangat setuju kok. Kami lihat saja nanti," katanya.
Ketua DPD Partai Gerindra, M Taufik justru mengatakan, bila koalisi partai pendukung Ahok yang akan terpecah. Karena perebutan posisi wakil Gubernur. Apalagi Ahok sudah tidak punya daya tawar ketika pendaftaran independent telah ditutup. Bahkan, dia menyatakan, Ahok pasti akan kalah meskipun PDIP keluar bersama dua partai berinisial P yang disebut Bestari akan mendukungnya.
"Calon yang dibawa Gerindra pasti menang. Kami sudah mengamankan gerbong untuk mengusung cagub sendiri. Bersama PKS dan PKB. Sandiaga-saefullah merupakan pasangan ideal. Ahok pasti kalah," tegasnya.
Sementara itu, Saefullah menegaskan siap untuk dipasangkan dengan Sandiaga untuk memberikan pelayanan dan mengayomi masyarakat lebih baik dan lebih luas lagi. Apalagi dorongan warga terhadap dirinya sangat kuat. Sebagai ketua PWNU DKI Jakarta, Saefullah menyatakan, memiliki banyak dukungan di lima wilayah yang ada di Jakarta.
Kendati demikian, kata Saefullah, dirinya menunggu dukungan partai untuk mewujudkan keinginan warga tersebut. Hingga saat ini, lanjut dia, PKB dan Gerindra belum memutuskan meski informasi dukungan kepadanya begitu kuat.
"Saya siap berhenti. Dari sejak menjadi PNS saya sudah mengabdi untuk Jakarta, dengan adanya dukungan warga yang sangat kuat, saya siap. Jakarta sudah punya sistem, jadi tidak masalah bila Pak Ahok, Pak Djarot dan saya maju dalam Pilkada," tegasnya.
Ketua DPW Partai Nasdem, Bestari Barus mengatakan, tiga partai berinisial P yang berasal dari Koalisi Kekeluargaan dalam waktu dekat ini akan menjatuhkan dukungan kepada Ahok. Sayangnya dia tidak mau menyebutkan partai apa saja yang akan mendukung dan berbelot dari Koalisi Kekeluargaan. Dia hanya menyebut bila ketiga partai tersebut berasal dari partai besar, menengah, dan kecil.
Bestari menilai, ketiga partai yang ada pada Koalisi Kekeluargaan tersebut memiliki persoalan antara tingkat DPP dan DPW. Padahal, dukungan resmi itu secara aturan harus disampaikan sama antara DPP dengan DPW 1 dan DPD tingkat provinsi.
"Sekarang DPP dan DPW belum sama, makanya disebut Koalisi Kekeluargaan. Saat ini lobi-lobi politik masih terus berjalan. Keputusan akan keluar Dalam bulan-bulan ini, tunggu saja," kata Bestari saat dihubungi, Rabu 17 Agustus 2016.
Menanggapi hal tersebut, Ketua DPW PKS DKI Jakarta, Syakir Purnomo menyatakan, bila tujuh partai dalam Koalisi Kekeluargaan sampai saat ini masih solid. Namun, dia mengakui, bila ada beberapa partai yang masih menunggu keputusan DPP mengingat kewenangan keputusan pencalonan ada di DPP.
"Kalau kami sudah jelas, kami sudah sering berkomunikasi dengan Presiden PKS. Sepakat untuk mencari pemimpin yang arif, bijaksana, santun, beretika. Apa petahanan punya ciri itu?" tegasnya.
Apabila Koalisi Kekeluargaan terpecah, Syakir memastikan, PKS tetap akan berjuang untuk mencari pemimpin yang arif, bijaksana, santun dan beretika sesuai yang diinginkan oleh warga DKI Jakarta. Yakni berkoalisi dengan Partai Gerindra yang memiliki 15 kursi untuk mengamankan syarat dukungan minimal 22 kursi di DPRD DKI untuk pengusung cagub dan cawagub. PKS sendiri hanya memiliki 11 kursi di DPRD DKI.
Sejauh ini, lanjut Syakir, komunikasi dengan Partai Gerindra sangat intens dan sama-sama tidak akan mendukung calon petahana. Gerindra sudah memiliki cagub, Sandiaga Uno.
"Kami masih mencari cagub yang mampu mengalahkan petahanan. Kami ingin menang, jadi kami tidak bisa asal pilih. Ada banyak yang kami monitor, salah satunya, Sekertaris Daerah DKI Jakarta, Saefullah," ujarnya.
Saefullah akan dibawa oleh PKB ke dalam Koalisi Kekeluargaan. Hal tersebut disampaikan Ketua DPW PKB DKI Jakarta, Hazbiyallah Ilyas. Dia menyatakan, hari ini, Kamis (18/8/2016), PKB akan membawa Saefullah ke dalam Koalisi Kekeluargaan. Apabila PDIP tidak setuju, dia tidak terlalu mengkhawatirkannya.
"Kami akan pasangkan dengan Sandiaga. Gerindra sangat setuju kok. Kami lihat saja nanti," katanya.
Ketua DPD Partai Gerindra, M Taufik justru mengatakan, bila koalisi partai pendukung Ahok yang akan terpecah. Karena perebutan posisi wakil Gubernur. Apalagi Ahok sudah tidak punya daya tawar ketika pendaftaran independent telah ditutup. Bahkan, dia menyatakan, Ahok pasti akan kalah meskipun PDIP keluar bersama dua partai berinisial P yang disebut Bestari akan mendukungnya.
"Calon yang dibawa Gerindra pasti menang. Kami sudah mengamankan gerbong untuk mengusung cagub sendiri. Bersama PKS dan PKB. Sandiaga-saefullah merupakan pasangan ideal. Ahok pasti kalah," tegasnya.
Sementara itu, Saefullah menegaskan siap untuk dipasangkan dengan Sandiaga untuk memberikan pelayanan dan mengayomi masyarakat lebih baik dan lebih luas lagi. Apalagi dorongan warga terhadap dirinya sangat kuat. Sebagai ketua PWNU DKI Jakarta, Saefullah menyatakan, memiliki banyak dukungan di lima wilayah yang ada di Jakarta.
Kendati demikian, kata Saefullah, dirinya menunggu dukungan partai untuk mewujudkan keinginan warga tersebut. Hingga saat ini, lanjut dia, PKB dan Gerindra belum memutuskan meski informasi dukungan kepadanya begitu kuat.
"Saya siap berhenti. Dari sejak menjadi PNS saya sudah mengabdi untuk Jakarta, dengan adanya dukungan warga yang sangat kuat, saya siap. Jakarta sudah punya sistem, jadi tidak masalah bila Pak Ahok, Pak Djarot dan saya maju dalam Pilkada," tegasnya.
(mhd)
