Lelang Pengadaan ERP Rawan Kecurangan
Kamis, 04 Agustus 2016 - 02:41 WIB
Lelang Pengadaan ERP Rawan Kecurangan
A
A
A
JAKARTA - Lelang sistem jalan berbayar atau Electronic Road Pricing (ERP) dinilai rawan kecurangan. Apalagi dalam waktu dekat ini, DKI membiayai Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) untuk studi banding ERP ke Norwegia dan Swedia.
Seperti diketahui, Norwegia dan Swedia merupakan negara asal perusahaan teknologi yang digunakan dalam uji coba ERP di kawasan Sudirman dan Kuningan, Jakarta Selatan sejak 2014 lalu. Pemilik perusahaan lokal yang menggunakan teknologi dari sanadiketahui mempunyai kedekatan dengan Presiden Joko widodo yaitu Menteri Kordinator Kemaritiman Luhut Panjaitan dengan perusahaan PT Toba Sejahtera dan PT Alita.
Pengamat perkotaan dari Universitas Trisakti Nirwono Joga mengatakan, BLUD ERP baru dibentuk untuk menangani sistem teknologi baru tentunya sangat rawan terjadi kesalahan dan kecurangan. Apalagi, adanya studi banding ke negara asal teknologi ERP digunakan oleh perusahaan lokal dalam uji coba yang dilakukan di Jakarta sejak 2014 lalu.
Menurut Nirwono, apabila ingin lakukan studi banding, seharusnya ke Singapura atau Australia yang sudah berhasil menerapkan ERP. Sehingga, selain tidak ada kecurigaan dalam proses lelang, Dishubtrans dapat menghemat anggaran dan melakukan proses ERP dengan mudah.
"Tidak perlu jauh-jauh untuk studi banding. Singapura dan Australia sudah berhasil menerapkannya. Melalui semangat ASEAN, kerja sama bisa sangat mudah," kata Nirwono Joga saat dihubungi Rabu, 3 Agustus 2016 kemarin.
Nirwono menjelaskan, ERP merupakan suatu sistem pengendalian kendaraan untuk mengurai kemacetan yang kehadiranya sudah ditunggu-tunggu di Jakarta. Artinya dalam lelang ERP, Dishubtrans tidak bisa hanya mengandalkan transparansi administrasi menentukan perusahaan pemenang lelang yang berkompeten.
Sebab, seluruh perusahaan yang ikut pastinya belum memiliki pengalaman lantaran ERP merupakan barang baru di Indonesia.
Seharusnya, kata Nirwono, untuk meminimalisir kegagalan BLUD ERP Dishubtrans bekerja sama dengan perusahaan teknologi negara terdekat yang sudah berhasil menerapkan ERP.
Sehingga, apabila terjadi kerusakan atau kesulitan operasional teknis ERP, BLUD sebagai operator dapat segera memperbaikinya. "Perusahaan pemenang lelang ini kan hanya mentransfer teknologi saja. Makanya ada studi banding ke Norwegia dan Swedia untuk melihat teknis operasionalnya. Itu tidak perlu dilakukan, kajian sudah lama. Kenapa kerja sama transfer teknologi dan Sumber Daya Manusia (SDM) dengan negara terdekat," jelasnya.
Wakil Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI Jakarta Sigit Widjamoko mengatakan, kunjungan ke Norwegia dan Swedia yang dilakukan pada pertengahan Agustus ini merupakan keingingan DTKJ. Dia menegaskan itu tidak ada hubunganya dengan lelang meski anggaranya dikeluarkan oleh DKI.
"Lelang di BLUD kami pastikana berjalan transparan dengan didampingi Lembaga Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) dan pengunaan lelang berbasis online. Pemenang lelang memang hanya mentransfer teknologi, karena operatornya kami. Nah, DTKJ akan memberi masukan ke kami melalui kunjunganya," ujarnya.
Seperti diketahui, Norwegia dan Swedia merupakan negara asal perusahaan teknologi yang digunakan dalam uji coba ERP di kawasan Sudirman dan Kuningan, Jakarta Selatan sejak 2014 lalu. Pemilik perusahaan lokal yang menggunakan teknologi dari sanadiketahui mempunyai kedekatan dengan Presiden Joko widodo yaitu Menteri Kordinator Kemaritiman Luhut Panjaitan dengan perusahaan PT Toba Sejahtera dan PT Alita.
Pengamat perkotaan dari Universitas Trisakti Nirwono Joga mengatakan, BLUD ERP baru dibentuk untuk menangani sistem teknologi baru tentunya sangat rawan terjadi kesalahan dan kecurangan. Apalagi, adanya studi banding ke negara asal teknologi ERP digunakan oleh perusahaan lokal dalam uji coba yang dilakukan di Jakarta sejak 2014 lalu.
Menurut Nirwono, apabila ingin lakukan studi banding, seharusnya ke Singapura atau Australia yang sudah berhasil menerapkan ERP. Sehingga, selain tidak ada kecurigaan dalam proses lelang, Dishubtrans dapat menghemat anggaran dan melakukan proses ERP dengan mudah.
"Tidak perlu jauh-jauh untuk studi banding. Singapura dan Australia sudah berhasil menerapkannya. Melalui semangat ASEAN, kerja sama bisa sangat mudah," kata Nirwono Joga saat dihubungi Rabu, 3 Agustus 2016 kemarin.
Nirwono menjelaskan, ERP merupakan suatu sistem pengendalian kendaraan untuk mengurai kemacetan yang kehadiranya sudah ditunggu-tunggu di Jakarta. Artinya dalam lelang ERP, Dishubtrans tidak bisa hanya mengandalkan transparansi administrasi menentukan perusahaan pemenang lelang yang berkompeten.
Sebab, seluruh perusahaan yang ikut pastinya belum memiliki pengalaman lantaran ERP merupakan barang baru di Indonesia.
Seharusnya, kata Nirwono, untuk meminimalisir kegagalan BLUD ERP Dishubtrans bekerja sama dengan perusahaan teknologi negara terdekat yang sudah berhasil menerapkan ERP.
Sehingga, apabila terjadi kerusakan atau kesulitan operasional teknis ERP, BLUD sebagai operator dapat segera memperbaikinya. "Perusahaan pemenang lelang ini kan hanya mentransfer teknologi saja. Makanya ada studi banding ke Norwegia dan Swedia untuk melihat teknis operasionalnya. Itu tidak perlu dilakukan, kajian sudah lama. Kenapa kerja sama transfer teknologi dan Sumber Daya Manusia (SDM) dengan negara terdekat," jelasnya.
Wakil Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI Jakarta Sigit Widjamoko mengatakan, kunjungan ke Norwegia dan Swedia yang dilakukan pada pertengahan Agustus ini merupakan keingingan DTKJ. Dia menegaskan itu tidak ada hubunganya dengan lelang meski anggaranya dikeluarkan oleh DKI.
"Lelang di BLUD kami pastikana berjalan transparan dengan didampingi Lembaga Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) dan pengunaan lelang berbasis online. Pemenang lelang memang hanya mentransfer teknologi, karena operatornya kami. Nah, DTKJ akan memberi masukan ke kami melalui kunjunganya," ujarnya.
(whb)
