Ini Kata Dishubtrans DKI Terkait Ribuan Sopir Taksi Online Demo
Rabu, 03 Agustus 2016 - 14:01 WIB
Ini Kata Dishubtrans DKI Terkait Ribuan Sopir Taksi Online Demo
A
A
A
JAKARTA - Dinas Perhubungan dan Transportasi (Dishubtrans) DKI Jakarta akan menampung aspirasi yang dikeluhkan oleh ribuan sopir online yang melakukan demo di Kemayoran, Jakarta Pusat. Kemudian, aspirasi itu akan diteruskan ke Kementerian Perhubungan (Kemenhub).
"Untuk efesiensi dialog maka akan dilanjutkan di Kemenhub," ujar Wakil Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Sigit Wijatmoko melalui pesan singkat kepada Sindonews, Rabu (3/8/2016).
Sigit mengatakan, pihaknya meminta agar menetapkan perwakilan dari komunitas tersebut. Pasalnya selama ini rapat reguler setiap minggunya sudah dilakukan dengan operator yang sudah mendapatkan izin penyelenggaraan angkutan sewa aplikasi sesuai Peraturan Menteri 32 Tahun 2016.
Operator taksi online yang sudah diatur dalam Permen tersebut yaitu Koperasi Jasa PPRI (GRAB), Koperasi Jasa Trans Usaha Bersama (UBER), dan PT Panorama Mitra Sarana (GO CAR). Sehingga dengan begitu, mereka harus di bawah operator dan mengikuti peraturan yang ada.
"Data yang diusulkan dari tiga operator tersebut untuk mengurus rekomendasi dari Dirjen Hubdar Kemenhub 28 Juni 2016 ada 5003 kendaraan dan yang sudah punya izin operasional (lulus uji KIR dan memiliki Kartu Pengawasan) baru 568 kendaraan," tukasnya.
Kemudian, Sigit mengaku, jika pihaknya melakukan pengawasan dan penertiban sesuai dengan lingkup kewenangannya.
"Operasi yang kami lakukan sebenarnya tidak menyasar ke kalangan pemilik atau sopir, lebih kepada peran aktif operator angkutan sewa aplikasi," tukasnya.
Sigit mengatakan, jika Dishub melihat masih kurangnya komunikasi dan sosialisasi dari pihak operator kepada mitranya yaitu pemilik dan pengemudi taksi online. Sehingga, hal ini yang kemudian membuat jumlah kendaraan yang berizin masih sedikit.
"Untuk efesiensi dialog maka akan dilanjutkan di Kemenhub," ujar Wakil Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Sigit Wijatmoko melalui pesan singkat kepada Sindonews, Rabu (3/8/2016).
Sigit mengatakan, pihaknya meminta agar menetapkan perwakilan dari komunitas tersebut. Pasalnya selama ini rapat reguler setiap minggunya sudah dilakukan dengan operator yang sudah mendapatkan izin penyelenggaraan angkutan sewa aplikasi sesuai Peraturan Menteri 32 Tahun 2016.
Operator taksi online yang sudah diatur dalam Permen tersebut yaitu Koperasi Jasa PPRI (GRAB), Koperasi Jasa Trans Usaha Bersama (UBER), dan PT Panorama Mitra Sarana (GO CAR). Sehingga dengan begitu, mereka harus di bawah operator dan mengikuti peraturan yang ada.
"Data yang diusulkan dari tiga operator tersebut untuk mengurus rekomendasi dari Dirjen Hubdar Kemenhub 28 Juni 2016 ada 5003 kendaraan dan yang sudah punya izin operasional (lulus uji KIR dan memiliki Kartu Pengawasan) baru 568 kendaraan," tukasnya.
Kemudian, Sigit mengaku, jika pihaknya melakukan pengawasan dan penertiban sesuai dengan lingkup kewenangannya.
"Operasi yang kami lakukan sebenarnya tidak menyasar ke kalangan pemilik atau sopir, lebih kepada peran aktif operator angkutan sewa aplikasi," tukasnya.
Sigit mengatakan, jika Dishub melihat masih kurangnya komunikasi dan sosialisasi dari pihak operator kepada mitranya yaitu pemilik dan pengemudi taksi online. Sehingga, hal ini yang kemudian membuat jumlah kendaraan yang berizin masih sedikit.
(mhd)
