Lelang ERP Dimulai, DKI Percepat Pengadaan Bus
Rabu, 03 Agustus 2016 - 03:34 WIB
Lelang ERP Dimulai, DKI Percepat Pengadaan Bus
A
A
A
JAKARTA - Uji coba sistem ganjil-genap di sembilan jalan protokol masih belum optimal mengatasi kemacetan. Sambil evaluasi, Pemprov DKI mempercepat pengadaan bus untuk mendukung sistem jalan berbayar atau Electronic Road Pricing (ERP) yang kini sudah dilelang.
Wakil Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi (Wakadishubtrans) DKI Jakarta, Sigit Wijatmoko mengatakan, uji coba sistem ganjil-genap memang masih banyak pelanggaran. Namun, hal itu tidak akan mengurungkan niat DKI untuk tetap memberlakukanya pada 30 Agustus mendatang.
Sebab, kata dia, pengganti sistem ganjil genap yang dianggap sebagai sistem pengendalian paling ideal, yakni ERP sudah dilelang menggunakan Pergub No 149/2016 yang sudah ditandatangani pada Jumat, 29 Juli 2016 lalu. "Evaluasi ganjil genap kita terus lakukan dengan sosialisasi. Kami fokus untuk mendukung infrastruktur berlakunya ERP, khususnya pencapaian target pengadaan 3.406 bus hingga akhir 2017. Sehingga, ketika ERP berlaku 2018, angkutan umumnya sudah memadai," kata Sigit saat dihubungi, Selasa, Agustus 2016 kemarin.
Sigit menjelaskan, lelang ERP menggunakan skema kerja sama pembelian kembali ketika sudah selesai dibangun. Lelangnya sendiri dilakukan oleh Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Jalan Berbayar Elektronik (JBE) di bawah Dishubtrans.
Menurutnya, dalam rangka efisiensi penggunaan APBD untuk suatu kebijakan yang membutuhkan investasi besar, BLU diperbolehkan untuk melakukan lelang. Hal tersebut pun diatur dalam Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) No 61/2007.
Hingga saat ini, lanjut Sigit, sudah ada 15 perusahaan swasta yang mendaftarkan diri di LPSE.Jakarta.go.id untuk mengikuti proses lelang. Dia menargetkan pemenang lelang akan didapat pada 8-12 bulan mendatang.
Sigit berharap agar PT Transportasi Jakarta mempercepat pengadaan 3.406 bus yang direncanakan agar ketika sistem ERP beroperasi, masyarakat bisa meninggalkan kendaraan pribadinya dan beralih ke angkutan umum.
"Jangan terlalu mengandalkan pengadaan bus sendiri. Rangkul operator existing. PT Transportasi Jakarta fokus saja dalam penetapapan spek kendaraan dan besaran rupiah perkilometer yang harus dibayar," tegasnya.
Wakil Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi (Wakadishubtrans) DKI Jakarta, Sigit Wijatmoko mengatakan, uji coba sistem ganjil-genap memang masih banyak pelanggaran. Namun, hal itu tidak akan mengurungkan niat DKI untuk tetap memberlakukanya pada 30 Agustus mendatang.
Sebab, kata dia, pengganti sistem ganjil genap yang dianggap sebagai sistem pengendalian paling ideal, yakni ERP sudah dilelang menggunakan Pergub No 149/2016 yang sudah ditandatangani pada Jumat, 29 Juli 2016 lalu. "Evaluasi ganjil genap kita terus lakukan dengan sosialisasi. Kami fokus untuk mendukung infrastruktur berlakunya ERP, khususnya pencapaian target pengadaan 3.406 bus hingga akhir 2017. Sehingga, ketika ERP berlaku 2018, angkutan umumnya sudah memadai," kata Sigit saat dihubungi, Selasa, Agustus 2016 kemarin.
Sigit menjelaskan, lelang ERP menggunakan skema kerja sama pembelian kembali ketika sudah selesai dibangun. Lelangnya sendiri dilakukan oleh Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Jalan Berbayar Elektronik (JBE) di bawah Dishubtrans.
Menurutnya, dalam rangka efisiensi penggunaan APBD untuk suatu kebijakan yang membutuhkan investasi besar, BLU diperbolehkan untuk melakukan lelang. Hal tersebut pun diatur dalam Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) No 61/2007.
Hingga saat ini, lanjut Sigit, sudah ada 15 perusahaan swasta yang mendaftarkan diri di LPSE.Jakarta.go.id untuk mengikuti proses lelang. Dia menargetkan pemenang lelang akan didapat pada 8-12 bulan mendatang.
Sigit berharap agar PT Transportasi Jakarta mempercepat pengadaan 3.406 bus yang direncanakan agar ketika sistem ERP beroperasi, masyarakat bisa meninggalkan kendaraan pribadinya dan beralih ke angkutan umum.
"Jangan terlalu mengandalkan pengadaan bus sendiri. Rangkul operator existing. PT Transportasi Jakarta fokus saja dalam penetapapan spek kendaraan dan besaran rupiah perkilometer yang harus dibayar," tegasnya.
(whb)
