DPRD Nilai Pemprov DKI Belum Siap Uji Coba Sistem Ganjil Genap
Selasa, 19 Juli 2016 - 02:25 WIB
DPRD Nilai Pemprov DKI Belum Siap Uji Coba Sistem Ganjil Genap
A
A
A
JAKARTA - DPRD DKI Jakarta menilai Pemprov DKI belum siap melakukan ujicoba pemberlakuan ganjil genap untuk mengganti penghapusan kawasan 3 in 1. Bila hasil ujicoba tidak bagus, DPRD menyarankan DKI membatalkan sistem ganjil genap dan mempercepat sistem pengendalian jalan berbayar atau Elektronik Road Pricing (ERP).
Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Tubagus Arief mengatakan, kajian mantan Gubernur DKI Sutiyoso yang menyatakan kemacetan total akan terjadi pada 2014 akhirnya terlihat saat ini. Terlebih tidak adanya kawasan 3 in 1 sebagai pengendali lalu lintas.
Berdasarkan informasi yang didapatkan, lanjut Arief, kendaraan dari utara ke selatan dan sebaliknya pada ruas jalan Sudirman-Thamrin tengah mencapai sekitar 6.000 kendaraan per jam atau naik sebanyak 24,3 persen dari sebelum dihapusnya kawasan 3 in 1.
"Nah kami ingin lihat bagaimana kesiapan DKI berlakukan ujicoba ganjil genap pekan depan. Meski dibilang oke, tapi kami belum lihat dasar hukum yang digunakan untuk menjalankan ganjil genap. Termasuk teknis tilangnya. Sebelum ujicoba, kami akan diskusi lagi bersama kepolisian sebagai penegak hukumnya," kata Tubagus Arief usai diskusi dengan Dinas Perhubungan dan Transportasi (Dishubtrans) DKI Jakarta di ruang rapat Komisi B DPRD DKI Jakarta, Senin (18/7/2016).
Arief menjelaskan, untuk mengatasi kemacetan di Jakarta sebenarnya sudah tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) No 5 Tahun 2014 tentang transportasi yang didalamnya mengatur pola transportasi makro (PTM). Dalam PTM, selain memperbaiki dan mengintegrasikan transportasi umum, dibutuhkan pengendalian lalu lintas serta penambahan ruas jalan.
Hingga saat ini, lanjut Arief, DKI sedang melakukan itu semua. Mulai dari pembangunan Mass Rapid Transit (MRT), Light Rail Transit (LRT), bus Rapid Transit (BRT), jalan layang busway Cildeug-Tendean, jalan layang Semanggi dan sebagainya. Sayangnya, pengendalian yang sudah ada malah dihapus sebelum ada penggantinya yang jelas dapat mengurangi kemacetan.
"Kami sangat terkejut kawasan 3 in 1 dihapus sebelum ada ERP. Kami ingin melihat bagaimana teknis penerapan ganjil genap di lapangan. Jangan sampai malah menambah kemacetan. Kalau sampai itu terjadi, kami minta agar DKI tidak memberlakukan ganjil genap dan percepat ERP," jelasnya.
Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Tubagus Arief mengatakan, kajian mantan Gubernur DKI Sutiyoso yang menyatakan kemacetan total akan terjadi pada 2014 akhirnya terlihat saat ini. Terlebih tidak adanya kawasan 3 in 1 sebagai pengendali lalu lintas.
Berdasarkan informasi yang didapatkan, lanjut Arief, kendaraan dari utara ke selatan dan sebaliknya pada ruas jalan Sudirman-Thamrin tengah mencapai sekitar 6.000 kendaraan per jam atau naik sebanyak 24,3 persen dari sebelum dihapusnya kawasan 3 in 1.
"Nah kami ingin lihat bagaimana kesiapan DKI berlakukan ujicoba ganjil genap pekan depan. Meski dibilang oke, tapi kami belum lihat dasar hukum yang digunakan untuk menjalankan ganjil genap. Termasuk teknis tilangnya. Sebelum ujicoba, kami akan diskusi lagi bersama kepolisian sebagai penegak hukumnya," kata Tubagus Arief usai diskusi dengan Dinas Perhubungan dan Transportasi (Dishubtrans) DKI Jakarta di ruang rapat Komisi B DPRD DKI Jakarta, Senin (18/7/2016).
Arief menjelaskan, untuk mengatasi kemacetan di Jakarta sebenarnya sudah tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) No 5 Tahun 2014 tentang transportasi yang didalamnya mengatur pola transportasi makro (PTM). Dalam PTM, selain memperbaiki dan mengintegrasikan transportasi umum, dibutuhkan pengendalian lalu lintas serta penambahan ruas jalan.
Hingga saat ini, lanjut Arief, DKI sedang melakukan itu semua. Mulai dari pembangunan Mass Rapid Transit (MRT), Light Rail Transit (LRT), bus Rapid Transit (BRT), jalan layang busway Cildeug-Tendean, jalan layang Semanggi dan sebagainya. Sayangnya, pengendalian yang sudah ada malah dihapus sebelum ada penggantinya yang jelas dapat mengurangi kemacetan.
"Kami sangat terkejut kawasan 3 in 1 dihapus sebelum ada ERP. Kami ingin melihat bagaimana teknis penerapan ganjil genap di lapangan. Jangan sampai malah menambah kemacetan. Kalau sampai itu terjadi, kami minta agar DKI tidak memberlakukan ganjil genap dan percepat ERP," jelasnya.
(ysw)
