Tiba-tiba Ahok Minta BPK Investigasi Pembelian Lahan di Cengkareng
Kamis, 23 Juni 2016 - 15:49 WIB
Tiba-tiba Ahok Minta BPK Investigasi Pembelian Lahan di Cengkareng
A
A
A
JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) melakukan pertemuan dengan BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta untuk meminta melakukan pemeriksaan investigatif terhadap proses pengadaan alat berat dan belanja modal pengadaan lahan untuk pembangunan rumah susun Cengkareng Barat.
"Ini rutin saja jadi kalau ada temuan-temuan kami mau minta investigasi lebih lanjut," ujar Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Kamis (23/6/2016).
Untuk lahan, Ahok mengaku curiga ada tanah yang dibeli DKI dengan memalsukan dokumen. Dirinya mengaku sudah melaporkan ini tidak hanya ke BPK namun juga ke KPK dan Kepolisian.
"Jadi ada tanah punya DKI diminta keterangan dari lurah pada dinas kelautan, Dinas mengatakan itu punya DKI. Tapi disana, diubah, diketik, ditanya asli semua ada di BPK, nah ini butuh BPK investigasi 55 hari atau 50 hari," tukasnya.
Ahok menyebut tanah ini dibeli untuk rusun namun ternyata ingin dimainkan dengan ada uang dan ada orang yang hendak menggugat. Kemudian adanya temuan alat kerja di Dinas Bina Marga yang mau diteliti.
"Alat berat karena ada hubungan dengan e-katalog LKPP. Ada temuan, semua diserahkan pada SKPD, kalau gubernur kan normatif saja, bikin instruksi gubernur minta SKPD tindak lanjuti temuan bpk dan biasanya mereka akan buat itu," tukasnya.
"Ini rutin saja jadi kalau ada temuan-temuan kami mau minta investigasi lebih lanjut," ujar Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Kamis (23/6/2016).
Untuk lahan, Ahok mengaku curiga ada tanah yang dibeli DKI dengan memalsukan dokumen. Dirinya mengaku sudah melaporkan ini tidak hanya ke BPK namun juga ke KPK dan Kepolisian.
"Jadi ada tanah punya DKI diminta keterangan dari lurah pada dinas kelautan, Dinas mengatakan itu punya DKI. Tapi disana, diubah, diketik, ditanya asli semua ada di BPK, nah ini butuh BPK investigasi 55 hari atau 50 hari," tukasnya.
Ahok menyebut tanah ini dibeli untuk rusun namun ternyata ingin dimainkan dengan ada uang dan ada orang yang hendak menggugat. Kemudian adanya temuan alat kerja di Dinas Bina Marga yang mau diteliti.
"Alat berat karena ada hubungan dengan e-katalog LKPP. Ada temuan, semua diserahkan pada SKPD, kalau gubernur kan normatif saja, bikin instruksi gubernur minta SKPD tindak lanjuti temuan bpk dan biasanya mereka akan buat itu," tukasnya.
(ysw)
