PDIP Tunggu Keputusan KPK Soal Nasib Ahok
Rabu, 08 Juni 2016 - 20:43 WIB
PDIP Tunggu Keputusan KPK Soal Nasib Ahok
A
A
A
JAKARTA - DPP PDIP tidak akan dengan cepat mendukung Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) bila Gubernur DKI Jakarta tersebut beralih ke partai untuk maju pada Pigub DKI Jakarta 2017 mendatang.
Wasekjen DPP PDIP Ahmad Basarah mengatakan, PDIP tetap menunggu hasil penyelidikan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Hal ini terkait kasus dugaan kerugian negara terhadap pembelian RS Sumber Waras dan dugaan campur tangan Ahok pada Reklamasi Pantai Utara Jakarta.
"DPP PDIP juga akan menunggu lebih dahulu hasil penyelidikan dan penyidikan yang sedang dilakukan oleh KPK terhadap masalah dugaan tindak pidana korupsi tersebut," kata Basarah dalam rilis yang diterima Sindonews, Rabu (8/6/2016).
Basarah menilai hal ini penting karena jangan sampai begitu Ahok diusulkan cagub dari PDIP, tiba-tiba KPK menetapkan status tersangka kepada Ahok. Perlu diketahui, Ahok telah dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi dalam kasus dugaan kerugian negara pada pembelian lahan RS Sumber Waras, Grogol, Jakarta Barat pada Selasa 12 April 2016.
Kasus Sumber Waras ini muncul pada hasil audit BPK Jakarta atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada 2014. BPK Jakarta menganggap prosedur pembelian lahan RS Sumber Waras menyalahi aturan. Menurut BPK Jakarta harga lahan yang dibeli jauh lebih mahal sehingga merugikan keuangan daerah sebesar Rp191 miliar.
Kemudian BPK melakukan audit ulang atas permintaan KPK. Kemudian Ahok diperiksa seharian oleh BPK-RI pada 23 November 2015. Dan hasil audit investigasi diserahkan kepada KPK pada 7 Desember 2015. Hingga saat ini KPK masih mendalami kasus ini.
Sementara itu, dalam kasus Reklamasi Pantai Utara Jakarta, keterlibatan Ahok pun dipertanyakan. Pasalnya salah satu staf ahli Ahok, Sunny Tanuwidjaja telah diperiksa beberapa kali oleh KPK terkait dugaan mempertemukan antara Ketua Komisi D DPRD DKI dengan Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land (APL) Tbk Ariesman Widjaja.
Bahkan, Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) meyakini jika Ahok berperan penting pada izin pelaksanaan reklamasi yang dikeluarkannya. Karena Raperda Zonasi Wilayah Pesisir dan Raperda Rencana Tata Ruang Pantai Utara Jakarta sendiri belum disahkan namun sudah ada bangunan yang didirikan di pulau reklamasi.
Wasekjen DPP PDIP Ahmad Basarah mengatakan, PDIP tetap menunggu hasil penyelidikan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Hal ini terkait kasus dugaan kerugian negara terhadap pembelian RS Sumber Waras dan dugaan campur tangan Ahok pada Reklamasi Pantai Utara Jakarta.
"DPP PDIP juga akan menunggu lebih dahulu hasil penyelidikan dan penyidikan yang sedang dilakukan oleh KPK terhadap masalah dugaan tindak pidana korupsi tersebut," kata Basarah dalam rilis yang diterima Sindonews, Rabu (8/6/2016).
Basarah menilai hal ini penting karena jangan sampai begitu Ahok diusulkan cagub dari PDIP, tiba-tiba KPK menetapkan status tersangka kepada Ahok. Perlu diketahui, Ahok telah dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi dalam kasus dugaan kerugian negara pada pembelian lahan RS Sumber Waras, Grogol, Jakarta Barat pada Selasa 12 April 2016.
Kasus Sumber Waras ini muncul pada hasil audit BPK Jakarta atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada 2014. BPK Jakarta menganggap prosedur pembelian lahan RS Sumber Waras menyalahi aturan. Menurut BPK Jakarta harga lahan yang dibeli jauh lebih mahal sehingga merugikan keuangan daerah sebesar Rp191 miliar.
Kemudian BPK melakukan audit ulang atas permintaan KPK. Kemudian Ahok diperiksa seharian oleh BPK-RI pada 23 November 2015. Dan hasil audit investigasi diserahkan kepada KPK pada 7 Desember 2015. Hingga saat ini KPK masih mendalami kasus ini.
Sementara itu, dalam kasus Reklamasi Pantai Utara Jakarta, keterlibatan Ahok pun dipertanyakan. Pasalnya salah satu staf ahli Ahok, Sunny Tanuwidjaja telah diperiksa beberapa kali oleh KPK terkait dugaan mempertemukan antara Ketua Komisi D DPRD DKI dengan Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land (APL) Tbk Ariesman Widjaja.
Bahkan, Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) meyakini jika Ahok berperan penting pada izin pelaksanaan reklamasi yang dikeluarkannya. Karena Raperda Zonasi Wilayah Pesisir dan Raperda Rencana Tata Ruang Pantai Utara Jakarta sendiri belum disahkan namun sudah ada bangunan yang didirikan di pulau reklamasi.
(whb)
