DPRD Minta Ahok Hentikan Tuduhan Ngawur ke Pengurus RT/RW
Senin, 30 Mei 2016 - 14:24 WIB
DPRD Minta Ahok Hentikan Tuduhan Ngawur ke Pengurus RT/RW
A
A
A
JAKARTA - DPRD meminta Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) untuk tidak menebar keresahan dengan menuduh dan memojokkan para pengurus RT/RW.
Sekretaris Komisi A DPRD DKI Jakarta Syarif mengatakan, ada cara lain selain Qlue untuk melaporkan pekerjaan seorang Ketua RT atau RW. "Aplikasi Qlue itu kan instrumen saja, mengapa harus ngotot memutlakan sih," kata Syarif kepada wartawan, Senin (30/5/2016).
Syarif menuturkan, seharusnya Ahok merespons dengan mengajak dialog para warganya bukan malah menuduh. "Inilah fakta kelemahan mendasar dari Ahok. Harusnya merespons dengan mengajak dialog bukan menebar keresahan, kemudian mengeluarkan tuduhan-tuduhan ngawur, ada RT/RW tukang jual lapak, RT/RW pemalas lah," tutur Syarif.
Salah satu politikus Gerindra itu meminta agar Pemprov DKI harus membuat hal yang lebih kreatif. Salah satunya mengembalikan format semula tidak usah menggunakan laporan Qlue seperti sekarang.
"Kalau saya ditanya apakah ada cara lain untuk mempertanggungjawabkan APBD, tentu ada, kembalikan kepada format semula saja tentang surat pertanggung jawaban penggunaan uang insentif RT RW dengan perbaikan pengawasannya," tukasnya.
Sekretaris Komisi A DPRD DKI Jakarta Syarif mengatakan, ada cara lain selain Qlue untuk melaporkan pekerjaan seorang Ketua RT atau RW. "Aplikasi Qlue itu kan instrumen saja, mengapa harus ngotot memutlakan sih," kata Syarif kepada wartawan, Senin (30/5/2016).
Syarif menuturkan, seharusnya Ahok merespons dengan mengajak dialog para warganya bukan malah menuduh. "Inilah fakta kelemahan mendasar dari Ahok. Harusnya merespons dengan mengajak dialog bukan menebar keresahan, kemudian mengeluarkan tuduhan-tuduhan ngawur, ada RT/RW tukang jual lapak, RT/RW pemalas lah," tutur Syarif.
Salah satu politikus Gerindra itu meminta agar Pemprov DKI harus membuat hal yang lebih kreatif. Salah satunya mengembalikan format semula tidak usah menggunakan laporan Qlue seperti sekarang.
"Kalau saya ditanya apakah ada cara lain untuk mempertanggungjawabkan APBD, tentu ada, kembalikan kepada format semula saja tentang surat pertanggung jawaban penggunaan uang insentif RT RW dengan perbaikan pengawasannya," tukasnya.
(whb)
