Ini Dampak Bila Gubernur Menyamakan Diri Direktur Perusahaan
Sabtu, 28 Mei 2016 - 05:32 WIB
Ini Dampak Bila Gubernur Menyamakan Diri Direktur Perusahaan
A
A
A
JAKARTA - Pengamat perkotaan dari Universitas Trisakti Nirwono Joga menyebut ada dua dampak bila Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menyamakan diri sebagai direktur perusahaan swasta dalam memimpin Jakarta.
Nirwono Joga mengatakan, pemerintahan dan perusahaan swasta sangat jauh berbeda. Di mana dalam pemerintahan ada aspek-aspek sosial dan lainnya yang memprioritaskan kepentingan rakyat.
"Perusahaan swasta itu sering keluar dari aturan lantaran di dalamnya tidak ada aspek sosial yang utamanya untuk kepentingan rakyat," kata Nirwono Joga, Jumat, 27 Mei 2016 kemarin. Nirwono mengungkapkan, ada dua dampak bila Gubernur disamakan seperti direktur dalam perusahaan swasta.
Pertama, pembangunan akan diutamakan menggunakan dana swasta dan pastinya tidak berkelanjutan. Hal itu terlihat dalam penataan Waduk Pluit dan Ria-Rio. Nirwono pun memprediksi bila pembangunan tidak berkelanjutan akan terjadi pada Ruang Publik Terbuka Ramah Anak (RPTRA).
Sebab, berdasarkan info dari Dinas Pertamanan dan Pemakaman, mereka tidak dilibatkan dalam perawatan dan pembangunan mengingat ada badan khusus di luar yang sudah mengurusnya. Kedua, lanjut Nirwono, berdampak kepada kinerja PNS. Misalnya saja dalam pembangunan trotoar dan jalan yang merupakan fasilitas umum untuk masyarakat. Seharusnya, pembangunan seperti itu menggunakan APBD yang berasal dari uang rakyat.
"Kepala Seksi Dinas Bina Marga yang menangani trotoar menyatakan bila pembangunan trotoar akan diserahkan kepada perusahaan swasta. Dampaknya mereka malas bekerja karena tidak dilibatkan dan tidak merasa memiliki. Perusahaan swasta itu kan merasa takut diinjak, jadi pembangunan ya sekedar saja, tidak berkelanjutan," ujarnya.
Nirwono menyarankan agar disisa kepemimpinannya, Ahok lebih rajin berdialog dengan warga dan membangun komunikasiyang baik dengan anak buahnya. Sehingga, program yang akan dilanjutkan oleh penggantinya dapat berjalan sesuai rencana.
"Untuk calon penggantinya, tunjukan konsep pembangunan yang tidak dimiliki oleh Gubernur Ahok. Sehingga masyarakat mendapatkan pemimpin yang benar-benar mengetahui keinginannya," tegasnya.
Nirwono Joga mengatakan, pemerintahan dan perusahaan swasta sangat jauh berbeda. Di mana dalam pemerintahan ada aspek-aspek sosial dan lainnya yang memprioritaskan kepentingan rakyat.
"Perusahaan swasta itu sering keluar dari aturan lantaran di dalamnya tidak ada aspek sosial yang utamanya untuk kepentingan rakyat," kata Nirwono Joga, Jumat, 27 Mei 2016 kemarin. Nirwono mengungkapkan, ada dua dampak bila Gubernur disamakan seperti direktur dalam perusahaan swasta.
Pertama, pembangunan akan diutamakan menggunakan dana swasta dan pastinya tidak berkelanjutan. Hal itu terlihat dalam penataan Waduk Pluit dan Ria-Rio. Nirwono pun memprediksi bila pembangunan tidak berkelanjutan akan terjadi pada Ruang Publik Terbuka Ramah Anak (RPTRA).
Sebab, berdasarkan info dari Dinas Pertamanan dan Pemakaman, mereka tidak dilibatkan dalam perawatan dan pembangunan mengingat ada badan khusus di luar yang sudah mengurusnya. Kedua, lanjut Nirwono, berdampak kepada kinerja PNS. Misalnya saja dalam pembangunan trotoar dan jalan yang merupakan fasilitas umum untuk masyarakat. Seharusnya, pembangunan seperti itu menggunakan APBD yang berasal dari uang rakyat.
"Kepala Seksi Dinas Bina Marga yang menangani trotoar menyatakan bila pembangunan trotoar akan diserahkan kepada perusahaan swasta. Dampaknya mereka malas bekerja karena tidak dilibatkan dan tidak merasa memiliki. Perusahaan swasta itu kan merasa takut diinjak, jadi pembangunan ya sekedar saja, tidak berkelanjutan," ujarnya.
Nirwono menyarankan agar disisa kepemimpinannya, Ahok lebih rajin berdialog dengan warga dan membangun komunikasiyang baik dengan anak buahnya. Sehingga, program yang akan dilanjutkan oleh penggantinya dapat berjalan sesuai rencana.
"Untuk calon penggantinya, tunjukan konsep pembangunan yang tidak dimiliki oleh Gubernur Ahok. Sehingga masyarakat mendapatkan pemimpin yang benar-benar mengetahui keinginannya," tegasnya.
(whb)
