Pemprov DKI Dinilai Tak Tegas Berantas Mafia Rusunawa
Jum'at, 27 Mei 2016 - 01:20 WIB
Pemprov DKI Dinilai Tak Tegas Berantas Mafia Rusunawa
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tidak tegas dalam memberantas mafia rumah susun sederhana sewa (rusunawa). Kondisi ini tak selaras dengan program Pemprov DKI Jakarta yang ingin memindahkan pemukiman liar dan kumuh ke kawasan pemukiman horizontal.
Pengamat Perkotaan Universitas Trisakti, Nirwono Jogo menyarankan, agar pengelolaan rusunawa dilakukan oleh pihak swasta selama beberapa tahun ke depan. Dia menganggap, cara ini lebih profesional dan bisa menanggulangi jual beli rusun.
"Kita belajar dari mereka, begitu kontrak habis, kita serap ilmunya," jelas Nirwono saat dihubungi SINDO, Kamis 26 Mei 2016.
Sementara itu, ditemui Rusun Angke, Tambora, Jakarta Barat, seorang warga berinisial NY (45), mengaku bahwa jual beli rusun di kawasan ini bukanlah hal yang baru. Semenjak rusunawa 16 lantai yang dilengkapi lift ini di bangun, jual beli rusun telah ada. "Semua orang sudah tahu, RT, RW, Pengurus sudah tahu semua," kata NY.
Hanya dengan membayar uang pelicin sekurangnya Rp10 juta, penghuni baru sudah dapat memindah tangankan adminstrasi dan pengurusan rusunawa lama kepada penghuni baru. Uang itu nantinya akan digunakan untuk biaya pergantian balik nama.
Hal yang sama juga dikatakan Hendrik (43), mantan penghuni Rusunawa Muara Baru. Ia mengatakan, untuk memuluskan jual beli rusunawa, banyak penghuni yang dianggap vokal diusir oleh sejumlah pengurus. Setelah unitnya kosong, barulah warga baru menghuni rusun tersebut.
Tentunya, kata Hendrik, penggantian ini musti mengucurkan pelicin. Uang sekitar Rp35 juta hingga Rp55 juta diduga kuat menjadi pelicin untuk memuluskan satu unit rusun.
"Nanti dikuatkan dengan pembuatan SP baru lengkap dengan tanda pengurus. Tapi SP ini tidak singkron bila merujuk dari data dinas," tutupnya. (Baca: Diduga Terjadi Jual Beli Unit di Rusunawa Muara Baru)
Pengamat Perkotaan Universitas Trisakti, Nirwono Jogo menyarankan, agar pengelolaan rusunawa dilakukan oleh pihak swasta selama beberapa tahun ke depan. Dia menganggap, cara ini lebih profesional dan bisa menanggulangi jual beli rusun.
"Kita belajar dari mereka, begitu kontrak habis, kita serap ilmunya," jelas Nirwono saat dihubungi SINDO, Kamis 26 Mei 2016.
Sementara itu, ditemui Rusun Angke, Tambora, Jakarta Barat, seorang warga berinisial NY (45), mengaku bahwa jual beli rusun di kawasan ini bukanlah hal yang baru. Semenjak rusunawa 16 lantai yang dilengkapi lift ini di bangun, jual beli rusun telah ada. "Semua orang sudah tahu, RT, RW, Pengurus sudah tahu semua," kata NY.
Hanya dengan membayar uang pelicin sekurangnya Rp10 juta, penghuni baru sudah dapat memindah tangankan adminstrasi dan pengurusan rusunawa lama kepada penghuni baru. Uang itu nantinya akan digunakan untuk biaya pergantian balik nama.
Hal yang sama juga dikatakan Hendrik (43), mantan penghuni Rusunawa Muara Baru. Ia mengatakan, untuk memuluskan jual beli rusunawa, banyak penghuni yang dianggap vokal diusir oleh sejumlah pengurus. Setelah unitnya kosong, barulah warga baru menghuni rusun tersebut.
Tentunya, kata Hendrik, penggantian ini musti mengucurkan pelicin. Uang sekitar Rp35 juta hingga Rp55 juta diduga kuat menjadi pelicin untuk memuluskan satu unit rusun.
"Nanti dikuatkan dengan pembuatan SP baru lengkap dengan tanda pengurus. Tapi SP ini tidak singkron bila merujuk dari data dinas," tutupnya. (Baca: Diduga Terjadi Jual Beli Unit di Rusunawa Muara Baru)
(mhd)
