Dihargai Rp10.000, Pengurus RT/RW Ngadu ke DPRD DKI Jakarta
Kamis, 26 Mei 2016 - 15:02 WIB
Dihargai Rp10.000, Pengurus RT/RW Ngadu ke DPRD DKI Jakarta
A
A
A
JAKARTA - Beberapa pengurus RT dan RW di wilayah DKI Jakarta melakukan protes dengan kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) terkait kewajiban laporan melalui aplikasi Qlue. Salah satu protes mereka yakni besaran rupiah yang diterima per laporan hanya dihargai Rp10.000.
Salah seorang perwakilan RW dari Kelurahan Pinang Ranti, Makasar, Jakarta Timur, Mahmud Ujang mengatakan, sejak tahun 1980 menjadi pengurus RT, dirinya dan warganya menjalankan tugas sebagai pengurus RW atas dasar pengabdian bukan honor.
"Enggak ada uang ini itu kami juga tetap jalan kok," ujar Mahmud dalam rapat di ruang rapat Komisi A DPRD DKI Jakarta, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (26/5/2016).
Yang menjadi protes dari Mahmud, kebijakan laporan via Qlue justru memberatkan para pengusur RT dan RW. Pasalnya, mereka seolah-olah seperti layaknya pegawai Pemprov DKI yang diwajibkan melapor tiga kali sehari.
Padahal, tidak setiap hari ketua RT berkeliling lingkungannya. Mereka juga memiliki pekerjaan utama di luar tugas sebagai RT dan RW.
"Kami bukan masalah uangnya. Masa sehari RT dan RW cuma jadi kuli amatiran yang dihargai Rp10.000. Kami punya harga diri. Enggak ada uang Qlue kita juga bisa makan. Banyakan juga duit gua kali," kata Mahmud.
Hal serupa juga diungkapkan oleh Ketua Forum RT dan RW di Cilandak, Amirullah Kadir. Dia melihat para pengurus paling bawah di masyarakat ini bersedia diangkat menjadi pengurus karena pengabdian.
Amirullah mengatakan, mereka tersinggung diberi perintah oleh Pemprov DKI. Apalagi, usaha mereka kini dinilai dengan uang Rp10.000. (Baca: Ahok Ingin Gaji RT/RW Lewat Laporan Qlue)
"Solusinya, menurut saya dibubarkan ini Qlue. Kedua janganlah Bapak nilai kami Rp10.000. Terhina banget kami ini. Kami ini bukan pegawai DKI dan kami enggak bisa diperintah seenaknya begini," kata Amirullah.
Salah seorang perwakilan RW dari Kelurahan Pinang Ranti, Makasar, Jakarta Timur, Mahmud Ujang mengatakan, sejak tahun 1980 menjadi pengurus RT, dirinya dan warganya menjalankan tugas sebagai pengurus RW atas dasar pengabdian bukan honor.
"Enggak ada uang ini itu kami juga tetap jalan kok," ujar Mahmud dalam rapat di ruang rapat Komisi A DPRD DKI Jakarta, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (26/5/2016).
Yang menjadi protes dari Mahmud, kebijakan laporan via Qlue justru memberatkan para pengusur RT dan RW. Pasalnya, mereka seolah-olah seperti layaknya pegawai Pemprov DKI yang diwajibkan melapor tiga kali sehari.
Padahal, tidak setiap hari ketua RT berkeliling lingkungannya. Mereka juga memiliki pekerjaan utama di luar tugas sebagai RT dan RW.
"Kami bukan masalah uangnya. Masa sehari RT dan RW cuma jadi kuli amatiran yang dihargai Rp10.000. Kami punya harga diri. Enggak ada uang Qlue kita juga bisa makan. Banyakan juga duit gua kali," kata Mahmud.
Hal serupa juga diungkapkan oleh Ketua Forum RT dan RW di Cilandak, Amirullah Kadir. Dia melihat para pengurus paling bawah di masyarakat ini bersedia diangkat menjadi pengurus karena pengabdian.
Amirullah mengatakan, mereka tersinggung diberi perintah oleh Pemprov DKI. Apalagi, usaha mereka kini dinilai dengan uang Rp10.000. (Baca: Ahok Ingin Gaji RT/RW Lewat Laporan Qlue)
"Solusinya, menurut saya dibubarkan ini Qlue. Kedua janganlah Bapak nilai kami Rp10.000. Terhina banget kami ini. Kami ini bukan pegawai DKI dan kami enggak bisa diperintah seenaknya begini," kata Amirullah.
(mhd)
