Pemprov DKI Dinilai Tak Serius Tindak Mafia Rusun
Kamis, 26 Mei 2016 - 01:35 WIB
Pemprov DKI Dinilai Tak Serius Tindak Mafia Rusun
A
A
A
JAKARTA - Sebanyak 61 unit di Rusun Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara diketahui telah berpindah tangan dari orang yang seharusnya berhak tinggal di tempat tersebut. Temuan ini menandakan mafia rusun di Jakarta belum habis.
Kepala Unit Pengelolahan Rusun Sewa Sederhana (UPRS) Muara Baru Didih Hartaya mengatakan, sebanyak 61 unit hunian dari enam blok telah dikosongkan."Sebanyak 27 unit di antaranya merupakan penghuni ilegal, sisanya diketahui bukan merupakan warga ber-KTP rusun," kata Didih pada wartawan, Rabu, 25 Mei 2016 kemarin.
Sebelum meminta melakukan pengosongan, Didih lebih dahulu melayangkan surat peringatan I, II, dan III kepada penghuni ini, Mereka yang membandel pun terpaksa di usir lantaran tak juga mengosongkan rusun.
"Kita sudah kasih waktu, tapi mereka membandel, terpaksa kita usir," tutur Didih. Didih menyangkal banyaknya rusun yang ilegal itu karena kelakuan oknum pegawainya. Terlebih bila disangkakan terhadap para penghuni yang mengantongi SP berikut tanda tangan dirinya.
"Kalo sampai ada yang terlibat, kita beri sanksi dan itu masuk dalam pidana," ucap Didih sembari mengatakan tidak ada temuan anggota semacam ini.
Pengamat perkotaan Universitas Trisakti Nirwono Jogo menilai jual beli rusun tidak lepas dari lemahnya komitmen dan ketidaktegasan Pemprov DKI dalam menindak oknum di dalam, kondisi ini terbukti dengan adanya SP baru tak lama setelah penghuni keluar. "Ya kalau enggak legal, untuk apa harus ada SP baru keluar," tanya Nirwono.
Nirwono menyarankan kepada Pemprov DKI untuk melakukan pengelolaan rusun kepada swasta sembari membentuk satgas antimafia rusun. Nantinya melalui pengelola swasta, lanjutnya, Pemprov dapat belajar menata rusun agar tak semerawut seperti saat ini.
"Gaji dengan mahal, supaya bekerja profesional. Tapi dikasih kontrak, supaya setelah selesai kontrak bisa kita serap ilmunya," jelasnya.
Kepala Unit Pengelolahan Rusun Sewa Sederhana (UPRS) Muara Baru Didih Hartaya mengatakan, sebanyak 61 unit hunian dari enam blok telah dikosongkan."Sebanyak 27 unit di antaranya merupakan penghuni ilegal, sisanya diketahui bukan merupakan warga ber-KTP rusun," kata Didih pada wartawan, Rabu, 25 Mei 2016 kemarin.
Sebelum meminta melakukan pengosongan, Didih lebih dahulu melayangkan surat peringatan I, II, dan III kepada penghuni ini, Mereka yang membandel pun terpaksa di usir lantaran tak juga mengosongkan rusun.
"Kita sudah kasih waktu, tapi mereka membandel, terpaksa kita usir," tutur Didih. Didih menyangkal banyaknya rusun yang ilegal itu karena kelakuan oknum pegawainya. Terlebih bila disangkakan terhadap para penghuni yang mengantongi SP berikut tanda tangan dirinya.
"Kalo sampai ada yang terlibat, kita beri sanksi dan itu masuk dalam pidana," ucap Didih sembari mengatakan tidak ada temuan anggota semacam ini.
Pengamat perkotaan Universitas Trisakti Nirwono Jogo menilai jual beli rusun tidak lepas dari lemahnya komitmen dan ketidaktegasan Pemprov DKI dalam menindak oknum di dalam, kondisi ini terbukti dengan adanya SP baru tak lama setelah penghuni keluar. "Ya kalau enggak legal, untuk apa harus ada SP baru keluar," tanya Nirwono.
Nirwono menyarankan kepada Pemprov DKI untuk melakukan pengelolaan rusun kepada swasta sembari membentuk satgas antimafia rusun. Nantinya melalui pengelola swasta, lanjutnya, Pemprov dapat belajar menata rusun agar tak semerawut seperti saat ini.
"Gaji dengan mahal, supaya bekerja profesional. Tapi dikasih kontrak, supaya setelah selesai kontrak bisa kita serap ilmunya," jelasnya.
(whb)
