Tantang PNS Mundur, Pengamat: Ini Pemprov DKI, Bukan PT Ahok
Senin, 02 Mei 2016 - 18:05 WIB
Tantang PNS Mundur, Pengamat: Ini Pemprov DKI, Bukan PT Ahok
A
A
A
JAKARTA - Tantangan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama (Ahok) yang meminta PNS mundur dianggap sebagai bentuk kepanikan Ahok karena terbelit beberapa kasus. Ahok juga dinilai tidak mengerti arti kepemerintahan.
Praktisi Hukum Razman Arif Nasution menilai statement itu justru menunjukan kalau Ahok tak memahami arti kata kepala daerah. Padahal kepala daerah mengurus sistem kepemerintahan dan memanajemen anggotanya.
Faktanya, Ahok justru melakukan tindak kesewenangan sebagai pemimpin. "Sedikit tak sejalan lalu dikeluarkan, memangnya ini PT Ahok? Ini Pemprov DKI loh," katanya kepada Sindonews, Senin (2/5/2016).
Razman menegaskan, statemen itu merupakan bentuk kepanikan Ahok akan kasus RS Sumber Waras dan reklamasi teluk Jakarta. "Itu menunjukan ada sesuatu yang disembunyikan Ahok. Lalu untuk menutupinya, Ahok buat statmen-statmen tak terukur," ujarnya.
Kesimpulannya, lanjut Razman, sikap Gubernur Ahok itu sama saja dengan menghina Kepala Negara, dalam hal ini Presiden Jokowi. "Gubernur yang seharusnya mengayomi anggotanya, masyarakatnya, dan menginspirasi malah berbuat sebaliknya, tak seperti seorang pemimpin," pungkasnya.
Praktisi Hukum Razman Arif Nasution menilai statement itu justru menunjukan kalau Ahok tak memahami arti kata kepala daerah. Padahal kepala daerah mengurus sistem kepemerintahan dan memanajemen anggotanya.
Faktanya, Ahok justru melakukan tindak kesewenangan sebagai pemimpin. "Sedikit tak sejalan lalu dikeluarkan, memangnya ini PT Ahok? Ini Pemprov DKI loh," katanya kepada Sindonews, Senin (2/5/2016).
Razman menegaskan, statemen itu merupakan bentuk kepanikan Ahok akan kasus RS Sumber Waras dan reklamasi teluk Jakarta. "Itu menunjukan ada sesuatu yang disembunyikan Ahok. Lalu untuk menutupinya, Ahok buat statmen-statmen tak terukur," ujarnya.
Kesimpulannya, lanjut Razman, sikap Gubernur Ahok itu sama saja dengan menghina Kepala Negara, dalam hal ini Presiden Jokowi. "Gubernur yang seharusnya mengayomi anggotanya, masyarakatnya, dan menginspirasi malah berbuat sebaliknya, tak seperti seorang pemimpin," pungkasnya.
(ysw)
