Pengamat: Ahok Tak Punya Hak Meminta PNS Mundur
Senin, 02 Mei 2016 - 11:27 WIB
Pengamat: Ahok Tak Punya Hak Meminta PNS Mundur
A
A
A
JAKARTA - Pengamat Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Zaki Mubarok menyesalkan sikap Gubernur DKI Basuki T Purnama (Ahok) yang mengeluarkan statement pada PNS Jakarta untuk mundur dari jabatannya bila tak sejalan dengan pemikirannya mengurusi kota Jakarta ini.
"Sikap seperti Pak Ahok itu harus dikritik. Mengapa? Karena itu akan mengganggu kinerja kepemerintahan Jakarta akibat banyaknya singgungan di dalam (jajaran Pemprov DKI). Lagi pula, ada hak apa Gubernur meminta seseorang mundur dari PNS?" ujarnya pada Sindonews, Senin (2/5/2016).
Menurutnya, pemimpin sebaiknya bersikap bijak dalam membuat putusan dan pernyataan, khususnya yang ditunjukan pada semua anak buahnya di kepemerintahan. (Baca: Damprat Anak Buah, Ahok Tuding Rustam Berpihak ke Yusril)
Pemimpin yang bijak, sebaiknya melakukan transformasi pada birokrasinya. Apabila ada anak buahnya yang masih belum bekerja secara maksimal, diberikan solusi, dan inspirasi untuk mengatasi masalah yang ada di wilayah anak buahnya itu.
"Pemimpin harus bijak, harus transformasi. Berikan visi, inspirasi, dan solusi pada PNS itu untuk mencapai tujuan yang diharapkannya. Pemimpin itu kan yang dicontoh. Kalau contohnya tak baik, bagaimana nanti bawahannya?" tuturnya.
"Selain Gubernur, semua anggota Pemprov DKI itu sah-sah saja punya kebijakan dan putusan sendiri. Kan ada SOP-nya, jika sudah sesuai dan benar kenapa tidak? Kalau pimpinannya yang salah, masa iya harus diikuti?" pungkasnya.
"Sikap seperti Pak Ahok itu harus dikritik. Mengapa? Karena itu akan mengganggu kinerja kepemerintahan Jakarta akibat banyaknya singgungan di dalam (jajaran Pemprov DKI). Lagi pula, ada hak apa Gubernur meminta seseorang mundur dari PNS?" ujarnya pada Sindonews, Senin (2/5/2016).
Menurutnya, pemimpin sebaiknya bersikap bijak dalam membuat putusan dan pernyataan, khususnya yang ditunjukan pada semua anak buahnya di kepemerintahan. (Baca: Damprat Anak Buah, Ahok Tuding Rustam Berpihak ke Yusril)
Pemimpin yang bijak, sebaiknya melakukan transformasi pada birokrasinya. Apabila ada anak buahnya yang masih belum bekerja secara maksimal, diberikan solusi, dan inspirasi untuk mengatasi masalah yang ada di wilayah anak buahnya itu.
"Pemimpin harus bijak, harus transformasi. Berikan visi, inspirasi, dan solusi pada PNS itu untuk mencapai tujuan yang diharapkannya. Pemimpin itu kan yang dicontoh. Kalau contohnya tak baik, bagaimana nanti bawahannya?" tuturnya.
"Selain Gubernur, semua anggota Pemprov DKI itu sah-sah saja punya kebijakan dan putusan sendiri. Kan ada SOP-nya, jika sudah sesuai dan benar kenapa tidak? Kalau pimpinannya yang salah, masa iya harus diikuti?" pungkasnya.
(ysw)
