Bakal Cagub DKI Ini Sebut Ahok Tak Pro ke Buruh
Senin, 02 Mei 2016 - 10:34 WIB
Bakal Cagub DKI Ini Sebut Ahok Tak Pro ke Buruh
A
A
A
JAKARTA - Bakal calon gubernur DKI Jakarta Teguh Santosa menilai kalau pemerintah provinsi DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Basuki T Purnama (Ahok) tidak pro ke buruh. Terbukti, upah minimum provinsi di Jakarta lebih kecil dibanding Bekasi.
Menurut Teguh, belum terselesainya persoalan buruh karena ada kesan kuat keberpihakan penguasa terhadap pengusaha. "Ada kesan kuat, terutama di dua tahun pemerintahan Jakarta, memperlihatkan bahwa Pemprov DKI lebih berteman baik dengan kalangan pengusaha," tegas Teguh melalui rilisnya, Senin (2/5/2016).
Teguh mencontohkan upah minimum regional di Bekasi lebih tinggi dibanding Jakarta. "Untuk Bekasi UMR sudah mencapai Rp3,3 juta tapi di Jakarta baru Rp3,1 juta. Padahal biaya hidup Jakarta lebih besar. Selain itu beban pendidikan anak, dan pelatihan bagi buruh, selain soal perumahan juga hanya tinggal janji," kata bakal cagub yang ikut penjaringan Partai Gerindra ini.
Kendati demikian, Teguh menambahkan bahwa pengusaha dan buruh merupakan dua elemen penting yang harus diatur serta dilindungi secara seimbang. Seharusnya pemerintah DKI bisa berbicara dengan baik dengan pengusaha untuk memberikan insentif buat mereka termasuk jaminan hari tua. Seharusnya itu dibicarakan dengan pengusaha melalui pertemuan tripatit dalam dialog.
"Karena saat ini pemprov DKI dibantu pengusaha melalui program CSR, kasihan para buruh. Pemerintah Jakarta menjadi melempem dan wajar jika para buruh kecewa saat ini." keluhnya.
Sementara itu, Pengamat Politik Hendri satrio menilai, saat ini, penguasa masih dikesankan memiliki utang dengan pengusaha. "Sehingga, selama berutang kepada pengusaha, sampai kapanpun tidak akan berpihak kepada buruh," tegasnya.
Menurut Hendri, sejauh ini masih ada keberpihakan pemerintah DKI Jakarta ke pengusaha. "Belum-lah Ahok (berpihak) kepada buruh. Ahok seharusnya Mempertimbangkan nasib nelayan dan buruh," ungkapnya.
Menurut Teguh, belum terselesainya persoalan buruh karena ada kesan kuat keberpihakan penguasa terhadap pengusaha. "Ada kesan kuat, terutama di dua tahun pemerintahan Jakarta, memperlihatkan bahwa Pemprov DKI lebih berteman baik dengan kalangan pengusaha," tegas Teguh melalui rilisnya, Senin (2/5/2016).
Teguh mencontohkan upah minimum regional di Bekasi lebih tinggi dibanding Jakarta. "Untuk Bekasi UMR sudah mencapai Rp3,3 juta tapi di Jakarta baru Rp3,1 juta. Padahal biaya hidup Jakarta lebih besar. Selain itu beban pendidikan anak, dan pelatihan bagi buruh, selain soal perumahan juga hanya tinggal janji," kata bakal cagub yang ikut penjaringan Partai Gerindra ini.
Kendati demikian, Teguh menambahkan bahwa pengusaha dan buruh merupakan dua elemen penting yang harus diatur serta dilindungi secara seimbang. Seharusnya pemerintah DKI bisa berbicara dengan baik dengan pengusaha untuk memberikan insentif buat mereka termasuk jaminan hari tua. Seharusnya itu dibicarakan dengan pengusaha melalui pertemuan tripatit dalam dialog.
"Karena saat ini pemprov DKI dibantu pengusaha melalui program CSR, kasihan para buruh. Pemerintah Jakarta menjadi melempem dan wajar jika para buruh kecewa saat ini." keluhnya.
Sementara itu, Pengamat Politik Hendri satrio menilai, saat ini, penguasa masih dikesankan memiliki utang dengan pengusaha. "Sehingga, selama berutang kepada pengusaha, sampai kapanpun tidak akan berpihak kepada buruh," tegasnya.
Menurut Hendri, sejauh ini masih ada keberpihakan pemerintah DKI Jakarta ke pengusaha. "Belum-lah Ahok (berpihak) kepada buruh. Ahok seharusnya Mempertimbangkan nasib nelayan dan buruh," ungkapnya.
(ysw)
