Tagih Janji Ahok, Nelayan Banten Temui Komisi IV DPR
Kamis, 28 April 2016 - 20:08 WIB
Tagih Janji Ahok, Nelayan Banten Temui Komisi IV DPR
A
A
A
JAKARTA - Tujuh orang perwakilan nelayan Desa Lontar, Serang, Banten, mendatangi Komisi IV DPR. Mimik mereka tampak resah, lantaran aktivitas penambangan pasir laut untuk reklamasi Teluk Jakarta oleh PT Jet Star di pantai Desa Lontar masih berlangsung.
Yumi, nelayan desa lontar mengatakan, aktivitas penambangan pasir yang dilakukan PT Jet Star untuk menyuplai bahan baku reklamasi Teluk Jakarta masih berjalan. Ia menagih janji Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang menyatakan perusahaan pengembang akan patuh pada keputusan pemerintah untuk menghentikan sementara proyek reklamasi.
"Moratorium sudah diumumkan, tapi aktivitas penambangan pasir di tempat kami jalan terus. Mana janji Ahok," kata Yumi di ruangan Komisi IV DPR, Komplek DPR, Senayan, Jakarta Selatan, Kamis (28/4/2016).
Yumi pun meminta kepada Komisi IV DPR untuk memanggil pihak-pihak terkait, seperti Menteri Lingkungan Hidup, perusahaan pengembang, hingga Gubernur Banten, untuk diklarifikasi soal penambangan pasir laut di Desa Lontar yang menyalahi keputusan pemerintah.
Menanggapi pemaparan para nelayan, Ketua Komisi IV, Viva Yoga Mauladi mengatakan, ada pelanggaran hukum yang telah dilakukan oleh para pengembang. Karena masih mengoperasikan kapal penyedot pasir laut di Teluk Tunda, Serang, Banten, pascamoratorium reklamasi.
"Artinya keputusan pemberhentian reklamasi sementara oleh pemerintah pusat itu tidak diindahkan developer. Buktinya mereka masih menyedot pasir laut untuk dibawa ke Teluk Jakarta," ucap Viva.
Viva pun menyanggupi akan membawa persoalan ini ke rapat internal untuk menetukan sikap Komisi IV terkait penambangan pasir laut tersebut.
"Kami meminta pemerintah pusat untuk follow up bagi developer yang melanggar hukum. Siapapun warga negara harus tunduk patuh kepada aturan yang berlaku. Aparat penegak hukum harus hadir, tak boleh kalah dengan korporasi," kata Viva.
Yumi, nelayan desa lontar mengatakan, aktivitas penambangan pasir yang dilakukan PT Jet Star untuk menyuplai bahan baku reklamasi Teluk Jakarta masih berjalan. Ia menagih janji Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang menyatakan perusahaan pengembang akan patuh pada keputusan pemerintah untuk menghentikan sementara proyek reklamasi.
"Moratorium sudah diumumkan, tapi aktivitas penambangan pasir di tempat kami jalan terus. Mana janji Ahok," kata Yumi di ruangan Komisi IV DPR, Komplek DPR, Senayan, Jakarta Selatan, Kamis (28/4/2016).
Yumi pun meminta kepada Komisi IV DPR untuk memanggil pihak-pihak terkait, seperti Menteri Lingkungan Hidup, perusahaan pengembang, hingga Gubernur Banten, untuk diklarifikasi soal penambangan pasir laut di Desa Lontar yang menyalahi keputusan pemerintah.
Menanggapi pemaparan para nelayan, Ketua Komisi IV, Viva Yoga Mauladi mengatakan, ada pelanggaran hukum yang telah dilakukan oleh para pengembang. Karena masih mengoperasikan kapal penyedot pasir laut di Teluk Tunda, Serang, Banten, pascamoratorium reklamasi.
"Artinya keputusan pemberhentian reklamasi sementara oleh pemerintah pusat itu tidak diindahkan developer. Buktinya mereka masih menyedot pasir laut untuk dibawa ke Teluk Jakarta," ucap Viva.
Viva pun menyanggupi akan membawa persoalan ini ke rapat internal untuk menetukan sikap Komisi IV terkait penambangan pasir laut tersebut.
"Kami meminta pemerintah pusat untuk follow up bagi developer yang melanggar hukum. Siapapun warga negara harus tunduk patuh kepada aturan yang berlaku. Aparat penegak hukum harus hadir, tak boleh kalah dengan korporasi," kata Viva.
(mhd)
