Yusril Sebut Wali Kota di Jakarta Tak Punya Wewenang
Selasa, 26 April 2016 - 14:22 WIB
Yusril Sebut Wali Kota di Jakarta Tak Punya Wewenang
A
A
A
JAKARTA - Yusril Ihza Mahendra memahami kenapa Rustam Effendi mundur dari jabatannya sebagai wali kota Jakarta Utara. Pasalnya, di bawah kepemimpinan Ahok semua wali kota tak memiliki wewenang menyampaikan ide-idenya.
Sehingga, kata Yusril, tiap pernyataan dan tugas yang diberikan Gubernur DKI Jakarta itu harus selalu dikerjakan oleh semua anak buahnya. Jika tidak, jabatannya akan dicopot dengan mudahnya. (Baca: PDIP Sebut Rustam Effendi Tak Ingin Diinjak-injak Ahok)
"Kalau di tempat lain kan dipilih dan punya kewenangan untuk bikin kebijakan. Wali Kota di DKI hanya punya kebijakan administratif yang diangkat dan diberhentikan oleh gubernur," ujarnya pada wartawan di Ampera, Jakarta Selatan, Selasa (26/4/2016).
Yusril menegaskan, semua kebijakan ada di tangan Ahok. Kalau Ahok bilang gusur, lurah dan camat harus melaksanakannya dan tak boleh membantah.
"Jadi kalau camat sama wali kota kalau datang ke satu kampung ditanya, pak dasarnya menggusur apa? Saya tak tahu, hanya disuruh Pak Ahok. Kan pusing kepalanya," imbuhnya.
Yusril menambahkan, dia pun tak terlalu memikirkan pernyataan Gubernur DKI Jakarta yang menuduhnya bersekutu dengan Wali Kota Jakarta Utara. Pasalnya, dia pun tak kenal dengan Rustam Effendi.
"Katanya Pak Rustam kolusi sama saya, padahal saya tak kenal sama Pak Rustam, tak pernah ketemu, telepon, kontak atau telekomunikasi baik langsung maupun menggunakan perantara. Jadi saya bisa memahami mundurnya Pak Rustam dan tuduhannya kolusi dengan saya," pungkasnya.
Sehingga, kata Yusril, tiap pernyataan dan tugas yang diberikan Gubernur DKI Jakarta itu harus selalu dikerjakan oleh semua anak buahnya. Jika tidak, jabatannya akan dicopot dengan mudahnya. (Baca: PDIP Sebut Rustam Effendi Tak Ingin Diinjak-injak Ahok)
"Kalau di tempat lain kan dipilih dan punya kewenangan untuk bikin kebijakan. Wali Kota di DKI hanya punya kebijakan administratif yang diangkat dan diberhentikan oleh gubernur," ujarnya pada wartawan di Ampera, Jakarta Selatan, Selasa (26/4/2016).
Yusril menegaskan, semua kebijakan ada di tangan Ahok. Kalau Ahok bilang gusur, lurah dan camat harus melaksanakannya dan tak boleh membantah.
"Jadi kalau camat sama wali kota kalau datang ke satu kampung ditanya, pak dasarnya menggusur apa? Saya tak tahu, hanya disuruh Pak Ahok. Kan pusing kepalanya," imbuhnya.
Yusril menambahkan, dia pun tak terlalu memikirkan pernyataan Gubernur DKI Jakarta yang menuduhnya bersekutu dengan Wali Kota Jakarta Utara. Pasalnya, dia pun tak kenal dengan Rustam Effendi.
"Katanya Pak Rustam kolusi sama saya, padahal saya tak kenal sama Pak Rustam, tak pernah ketemu, telepon, kontak atau telekomunikasi baik langsung maupun menggunakan perantara. Jadi saya bisa memahami mundurnya Pak Rustam dan tuduhannya kolusi dengan saya," pungkasnya.
(ysw)
