PDIP Minta Pemprov DKI Tak Libatkan Polri/TNI untuk Penggusuran
Minggu, 24 April 2016 - 17:30 WIB
PDIP Minta Pemprov DKI Tak Libatkan Polri/TNI untuk Penggusuran
A
A
A
JAKARTA - PDIP meminta Pemprov DKI Jakarta tidak menggerakkan aparat negara seperti Polri dan TNI dalam melakukan penggusuran rumah tinggal warga. Pasalnya, cara seperti ini merupakan gaya orde baru.
Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP Komarudin Watubun mengatakan, penertiban rumah tinggal yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta belakangan ini menimbulkan pro dan kontra. Bahkan, penggusuran cendrung terlihat arogan.
"Kita pastinya ingin Jakarta bagud dan indah. Tapi, penggusuran jangan sampai ada aparat membawa senjata. Jangan buat Jakarta jadi neraka buat rakyat miskin," kata Komarudin di Kampung Duri Pulo, Jakarta Barat, Minggu (24/4/2016).
Kepala Satgas Cakra Buana ini menambahkan, rakyat kecil biasanya hanya dijadikan pemimpin sebagai batu loncatan. Kemudian bila sudah memimpin, maka rakyat diinjak."Ini nasihat untuk Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat jangan menggusur rakyat dengan cara-cara seperti itu. Pak Djarot itu pernah dapat predikat Wali Kota terbaik, jadi saya yakin dia tidak bisa menggusur dengan cara tak beradab," ujarnya.
Komarudin meminta, Pemprov DKI Jakarta melakukan pendekatan kemanusiaan dan beradab bila ingin menggusur pemukiman warga.
Pemprov DKI harus memikirkan untuk memberikan solusi baru, terkait permasalahan di Jakarta.
"Pemerintah itu harus memberikan solusi, bukan baru cari-cari solusi. Tugas pemimpin memberikan pelayanan kepada rakyat, jadi kalau mengusur harus menyiapkan tempat yang cocok dan tidak melibatkan Polri dan TNI untuk menggusur. Jangan pakai gaya orde baru," tegasnya.
Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP Komarudin Watubun mengatakan, penertiban rumah tinggal yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta belakangan ini menimbulkan pro dan kontra. Bahkan, penggusuran cendrung terlihat arogan.
"Kita pastinya ingin Jakarta bagud dan indah. Tapi, penggusuran jangan sampai ada aparat membawa senjata. Jangan buat Jakarta jadi neraka buat rakyat miskin," kata Komarudin di Kampung Duri Pulo, Jakarta Barat, Minggu (24/4/2016).
Kepala Satgas Cakra Buana ini menambahkan, rakyat kecil biasanya hanya dijadikan pemimpin sebagai batu loncatan. Kemudian bila sudah memimpin, maka rakyat diinjak."Ini nasihat untuk Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat jangan menggusur rakyat dengan cara-cara seperti itu. Pak Djarot itu pernah dapat predikat Wali Kota terbaik, jadi saya yakin dia tidak bisa menggusur dengan cara tak beradab," ujarnya.
Komarudin meminta, Pemprov DKI Jakarta melakukan pendekatan kemanusiaan dan beradab bila ingin menggusur pemukiman warga.
Pemprov DKI harus memikirkan untuk memberikan solusi baru, terkait permasalahan di Jakarta.
"Pemerintah itu harus memberikan solusi, bukan baru cari-cari solusi. Tugas pemimpin memberikan pelayanan kepada rakyat, jadi kalau mengusur harus menyiapkan tempat yang cocok dan tidak melibatkan Polri dan TNI untuk menggusur. Jangan pakai gaya orde baru," tegasnya.
(whb)
