Komunikasi Buruk, Kebijakan Ahok Selalu Berujung Masalah
Senin, 18 April 2016 - 01:30 WIB
Komunikasi Buruk, Kebijakan Ahok Selalu Berujung Masalah
A
A
A
JAKARTA - Sejumlah kebijakan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dalam membangun DKI Jakarta terus menuai kontra. Salah satu penyebabnya dikarenakan buruknya komunikasi Ahok dengan pihak terkait, termasuk wakilnya Djarot Saeful Hidayat.
Pengamat Perkotaan Universitas Trisakti, Nirwono Joga mengatakan, sejak menjadi Gubernur DKI Jakarta menggantikan Joko widodo yang terpilih menjadi Presiden pada akhir 2014 lalu, kebijakan yang dikeluarkan Ahok terus menuai kontra, baik di masyarakat maupun sesama lembaga pemerintahan. Mulai dari melakukan penggusuran mengurai banjir dan macet, hingga reklamasi dan pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras yang kini ramai dibicarakan.
Menurut Nirwono, sedikitnya ada tiga hal yang harus diperhatikan seorang Gubernur dalam memimpin Jakarta. Pertama, kata dia, koordinasi perencanaan pembangunan Gubernur Ahok dengan wakilnya, Djarot Syaiful Hidayat dan para Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus dibicarakan dengan baik dan matang.
Dia melihat terjadinya perbedaan persepsi antara Gubernur Ahok-Djarot dan para SKPD-nya. Salah satunya perihal belum adanya konsep perencanaan kawasan Kalijodo dan Luar Batang, lalu penghapusan kawasan 3 in 1 yang belum ada program penganntinya dan sebagainya.
Kedua, lanjut Nirwono, perencanaan pembangunan harus diketahui oleh DPRD sebagai mitra legislatif dalam pemerintahan. Setidaknya, kata dia, pembangunan yang dilakukan sesuai dengan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang dirancang bersama DPRD. Penggusuran dan pembangunan kawasan kalijodo dan luar batang berkali-kali dikatakan DPRD tidak masuk dalam APBD. Seharusnya, DPRD bisa memanggil Ahok perihal itu.
Kemudian yang ketiga, Nirwono menyebutkan, perencanaan pembangunan yang dikeluarkan gubernur harus dikomunikasikan dengan baik kepada warga. Mulai dari timbulnya konflik dalam penggusuran, menghapus kawasan 3 in 1, memberlakukan pelarangan sepeda motor, dan terakhirkeinginan para nelayan yang ingin menyegel pulau yang sudah direklamasi dan sebaianya itu bukti tidak adanya komunikasi yang baik dengan warga.
"Perencanaan pembangunan seperti keluar begitu saja dari keinginan pribadi seorang Gubernur. Kebijakan pembangunan yang tidak ada komunikasi dengan publik berujung masalah. Program yang dianggap mensejahterakan dipertanyakan. Sebenarnya pembangunan yang dilakukan untuk siapa?," kata Nirwono saat dihubungi, Minggu 18 April 2016.
Nirwono berharap, agar Gubernur Ahok dapat memperbaiki komunikasinya dengan memperhatikan tiga hal tersebut. Sebab, apabila tidak, masalah-masalah yang timbul dari kebijakanya pasti akan mengerucut. Terlebih mulai ada pemberontakan dari internal Pemprov DKI yang dimana ada perbedaan persepsi antara Ahok dengan wakilnya.
"Ini harus jadi pembelajaran. Kalau pimpinan dan wakilnya tidak bersama, tinggal menunggu SKPD yang tidak mengerjakan kegiatanya," ujarnya. (Baca: Uji Coba Penghapusan 3 In 1, Polisi Sebut Kemacetan Makin Parah)
Pengamat Perkotaan Universitas Trisakti, Nirwono Joga mengatakan, sejak menjadi Gubernur DKI Jakarta menggantikan Joko widodo yang terpilih menjadi Presiden pada akhir 2014 lalu, kebijakan yang dikeluarkan Ahok terus menuai kontra, baik di masyarakat maupun sesama lembaga pemerintahan. Mulai dari melakukan penggusuran mengurai banjir dan macet, hingga reklamasi dan pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras yang kini ramai dibicarakan.
Menurut Nirwono, sedikitnya ada tiga hal yang harus diperhatikan seorang Gubernur dalam memimpin Jakarta. Pertama, kata dia, koordinasi perencanaan pembangunan Gubernur Ahok dengan wakilnya, Djarot Syaiful Hidayat dan para Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus dibicarakan dengan baik dan matang.
Dia melihat terjadinya perbedaan persepsi antara Gubernur Ahok-Djarot dan para SKPD-nya. Salah satunya perihal belum adanya konsep perencanaan kawasan Kalijodo dan Luar Batang, lalu penghapusan kawasan 3 in 1 yang belum ada program penganntinya dan sebagainya.
Kedua, lanjut Nirwono, perencanaan pembangunan harus diketahui oleh DPRD sebagai mitra legislatif dalam pemerintahan. Setidaknya, kata dia, pembangunan yang dilakukan sesuai dengan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang dirancang bersama DPRD. Penggusuran dan pembangunan kawasan kalijodo dan luar batang berkali-kali dikatakan DPRD tidak masuk dalam APBD. Seharusnya, DPRD bisa memanggil Ahok perihal itu.
Kemudian yang ketiga, Nirwono menyebutkan, perencanaan pembangunan yang dikeluarkan gubernur harus dikomunikasikan dengan baik kepada warga. Mulai dari timbulnya konflik dalam penggusuran, menghapus kawasan 3 in 1, memberlakukan pelarangan sepeda motor, dan terakhirkeinginan para nelayan yang ingin menyegel pulau yang sudah direklamasi dan sebaianya itu bukti tidak adanya komunikasi yang baik dengan warga.
"Perencanaan pembangunan seperti keluar begitu saja dari keinginan pribadi seorang Gubernur. Kebijakan pembangunan yang tidak ada komunikasi dengan publik berujung masalah. Program yang dianggap mensejahterakan dipertanyakan. Sebenarnya pembangunan yang dilakukan untuk siapa?," kata Nirwono saat dihubungi, Minggu 18 April 2016.
Nirwono berharap, agar Gubernur Ahok dapat memperbaiki komunikasinya dengan memperhatikan tiga hal tersebut. Sebab, apabila tidak, masalah-masalah yang timbul dari kebijakanya pasti akan mengerucut. Terlebih mulai ada pemberontakan dari internal Pemprov DKI yang dimana ada perbedaan persepsi antara Ahok dengan wakilnya.
"Ini harus jadi pembelajaran. Kalau pimpinan dan wakilnya tidak bersama, tinggal menunggu SKPD yang tidak mengerjakan kegiatanya," ujarnya. (Baca: Uji Coba Penghapusan 3 In 1, Polisi Sebut Kemacetan Makin Parah)
(mhd)
