Ahok Tantang Menteri Susi Hentikan Reklamasi Teluk Jakarta
Kamis, 14 April 2016 - 23:52 WIB
Ahok Tantang Menteri Susi Hentikan Reklamasi Teluk Jakarta
A
A
A
JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menantang Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudji Hastuti untuk menghentikan kegiatan reklamasi di pesisir utara Jakarta. Bila dihentikan pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta akan merugi.
"Kalau kerugian pasti pengusaha rugi, Pemda juga rugi karena sertifikat punya pemda tiap mau nyambung bayar 5% Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)," ungkap Ahok di Balai Kota, Kamis (14/4/2016).
Ahok menjelaskan, di seluruh dunia itu 40 tahun ke depan pasti melakukan reklamasi. Menurut Ahok, kalau tidak reklamasi, penduduk akan kelaparan karena bertambah bayak dan lahan tidak cukup.
Beruntung, kata dia, Indonesia bukan benua, melainkan hanya lempeng samudra yang memiliki kedalaman dangkal. Terpenting, reklamasi tidak merusak lingkungan dan adil lantaran tidak membebankan rakyat kepada negara.
Deputi Gubernur Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup DKI Jakarta Oswar Mungkasa menambahkan, berhentinya pembahasan rancangan peraturan daerah (raperda) proyek reklamasi tak hanya berdampak bagi pemerintah, tetapi dunia usaha. Apabila proyek tidak dilanjutkan, investasi tidak bisa masuk.
Pemerintah dan pelaku usaha akan kehilangan berbagai potensi ekonomi karena kawasan tersebut akan menjadi pusat kegiatan primer Jakarta. Pembangunan reklamasi yang dilaksanakan oleh swasta itu, lanjut Oswar, menambah aset dan pendapatan asli daerah (PAD).
"Kalau kerugian pasti pengusaha rugi, Pemda juga rugi karena sertifikat punya pemda tiap mau nyambung bayar 5% Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)," ungkap Ahok di Balai Kota, Kamis (14/4/2016).
Ahok menjelaskan, di seluruh dunia itu 40 tahun ke depan pasti melakukan reklamasi. Menurut Ahok, kalau tidak reklamasi, penduduk akan kelaparan karena bertambah bayak dan lahan tidak cukup.
Beruntung, kata dia, Indonesia bukan benua, melainkan hanya lempeng samudra yang memiliki kedalaman dangkal. Terpenting, reklamasi tidak merusak lingkungan dan adil lantaran tidak membebankan rakyat kepada negara.
Deputi Gubernur Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup DKI Jakarta Oswar Mungkasa menambahkan, berhentinya pembahasan rancangan peraturan daerah (raperda) proyek reklamasi tak hanya berdampak bagi pemerintah, tetapi dunia usaha. Apabila proyek tidak dilanjutkan, investasi tidak bisa masuk.
Pemerintah dan pelaku usaha akan kehilangan berbagai potensi ekonomi karena kawasan tersebut akan menjadi pusat kegiatan primer Jakarta. Pembangunan reklamasi yang dilaksanakan oleh swasta itu, lanjut Oswar, menambah aset dan pendapatan asli daerah (PAD).
(whb)
