2 Dukun dari Jabar & Bali Ruwat KPK agar Tak Disantet Ahok
Rabu, 30 Maret 2016 - 19:25 WIB
2 Dukun dari Jabar & Bali Ruwat KPK agar Tak Disantet Ahok
A
A
A
JAKARTA - Gerakan Tangkap Ahok (GTA) kembali mendatangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). GTA rutin setiap minggu mendatangi KPK dengan membawa koin sumbangan untuk KPK.
Mereka melakukan pengumpulan koin tersebut di beberapa titik Jakarta, dengan dibantu koordinasi dari pihak Gerakan Tangkap Ahok (GTA).Namun, ada yang berbeda dengan kedatangannya kali ini, GTA membawa dua orang dukun dari Jawa barat dan Bali.
"Dukun ini kami bawa untuk menghapus kekebalan Ahok terhadap KPK. Dukun-dukun yang akan meruwat KPK, agar tidak disantet oleh kekuatan negatif dari Ahok," ungkap koordinator lapangan GTA Rahmat Himran, saat melakukan orasi di depan Gedung KPK, Jakarta selatan, Rabu (30/3/2016).
Kedua dukun ini melakukan interaksi dengan boneka kecil yang dibawa, dengan menyertakan pembakaran menyan serta menaburkan bunga disekitar Gedung KPK.
Rahmat mengatakan, akan terus melakukan aksi demo rutin,sampai KPK dapat memeriksa Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). "Kami menuntut KPK untuk segera megusut tuntas dugaan korupsi kasus pembelian Rumah Sakit Sumber Waras. Karena Ahok diduga melakukan pelanggaran Pasal 421 KUHP. KPK harus segera menangkap Ahok," tegas Rahmat.
Mereka melakukan pengumpulan koin tersebut di beberapa titik Jakarta, dengan dibantu koordinasi dari pihak Gerakan Tangkap Ahok (GTA).Namun, ada yang berbeda dengan kedatangannya kali ini, GTA membawa dua orang dukun dari Jawa barat dan Bali.
"Dukun ini kami bawa untuk menghapus kekebalan Ahok terhadap KPK. Dukun-dukun yang akan meruwat KPK, agar tidak disantet oleh kekuatan negatif dari Ahok," ungkap koordinator lapangan GTA Rahmat Himran, saat melakukan orasi di depan Gedung KPK, Jakarta selatan, Rabu (30/3/2016).
Kedua dukun ini melakukan interaksi dengan boneka kecil yang dibawa, dengan menyertakan pembakaran menyan serta menaburkan bunga disekitar Gedung KPK.
Rahmat mengatakan, akan terus melakukan aksi demo rutin,sampai KPK dapat memeriksa Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). "Kami menuntut KPK untuk segera megusut tuntas dugaan korupsi kasus pembelian Rumah Sakit Sumber Waras. Karena Ahok diduga melakukan pelanggaran Pasal 421 KUHP. KPK harus segera menangkap Ahok," tegas Rahmat.
(whb)
