Pemprov DKI Tak Serius Benahi Sistem Transportasi Ibu Kota
Kamis, 24 Maret 2016 - 02:43 WIB
Pemprov DKI Tak Serius Benahi Sistem Transportasi Ibu Kota
A
A
A
JAKARTA - Pemprov DKI Jakarta seperti tidak serius membenahi sistem transportasi yang ada di Jakarta. Selain banyak penataan dan tumpang tindih rute angkutan perkotaan. Penambahan jalan yang ada juga malah lebih banyak mendorong masyarakat untuk tetap menggunakan kendaraan pribadi.
Pengamat Perkotaan Universitas Trisakti, Nirwono Jogo tak menampik kondisi demikian. Menjamurnya sistem transportasi secara online merupakan bukti mendasar masyarakat sudah tidak lagi mempercayai transportasi massal.
Transportasi online mampu menyediakan ketepatan waktu, harga, dan mengetumakan keselamatan dan kenyamanan dibandingkan transportasi konvesional. "Jadi ini bentuk kemarahan penumpang. Mereka tidak merasa nyaman dengan transportasi konvensional, ada yang salah dengan sistem ini, dan tidak dipelajari oleh Pemprov," jelas Nirwono, Rabu 23 Maret 2016 kemarin.
Buruknya sistem transportasi yang ada, tak lepas dari ketegasan pemerintah. Mereka membiarkan kondisi angkutan perkotaan konvensional menjadi terbengkalai tanpa memberikan tindak tegas, selain itu, omprengan liar yang ada juga tidak dibasmi.
Karena itulah, beberapa rute angkutan menjadi tumpang tindih. Sementara penambahan armada baru tidak mengalami penambahan. Tak hanya itu, sekalipun pemerintah berupaya mengurangi kemacetan dengan cara membangun jalan layang di sejumlah ruas jalan, hal itu tidak lantas mendorong masyarakat menggunakan transportasi umum.
Keberadaan penggunaan jalan layang justru malah membuat masyarakat merasa nyaman dengan angkutan pribadi. "Seharusnya daripada membangun jalan layang, Pemprov melakukan penambahan dan peremajaan angkutan. Sehingga masyrakat akan merasa nyaman," jelasnya.
Nirwono juga menyarankan kepada semua pemilik angkutan agar lebih terstruktur dan teriorganisasi kepada satu pengelola dengan diawasi langsung pemerintah. Hal ini, diyakini akan membuat pengawasan menjadi lebih mudah, termasuk memberikan sanksi bila ada yang melakukan pelanggaran.
"Kalo semua menjadi satu pintu, maka pembuatan rute baru akan lebih mudah. Dishubtrans bisa menjadi regulator, sementara kontrolnya ada di operator seperti Transjakarta," jelasnya.
Pengamat Perkotaan Universitas Trisakti, Nirwono Jogo tak menampik kondisi demikian. Menjamurnya sistem transportasi secara online merupakan bukti mendasar masyarakat sudah tidak lagi mempercayai transportasi massal.
Transportasi online mampu menyediakan ketepatan waktu, harga, dan mengetumakan keselamatan dan kenyamanan dibandingkan transportasi konvesional. "Jadi ini bentuk kemarahan penumpang. Mereka tidak merasa nyaman dengan transportasi konvensional, ada yang salah dengan sistem ini, dan tidak dipelajari oleh Pemprov," jelas Nirwono, Rabu 23 Maret 2016 kemarin.
Buruknya sistem transportasi yang ada, tak lepas dari ketegasan pemerintah. Mereka membiarkan kondisi angkutan perkotaan konvensional menjadi terbengkalai tanpa memberikan tindak tegas, selain itu, omprengan liar yang ada juga tidak dibasmi.
Karena itulah, beberapa rute angkutan menjadi tumpang tindih. Sementara penambahan armada baru tidak mengalami penambahan. Tak hanya itu, sekalipun pemerintah berupaya mengurangi kemacetan dengan cara membangun jalan layang di sejumlah ruas jalan, hal itu tidak lantas mendorong masyarakat menggunakan transportasi umum.
Keberadaan penggunaan jalan layang justru malah membuat masyarakat merasa nyaman dengan angkutan pribadi. "Seharusnya daripada membangun jalan layang, Pemprov melakukan penambahan dan peremajaan angkutan. Sehingga masyrakat akan merasa nyaman," jelasnya.
Nirwono juga menyarankan kepada semua pemilik angkutan agar lebih terstruktur dan teriorganisasi kepada satu pengelola dengan diawasi langsung pemerintah. Hal ini, diyakini akan membuat pengawasan menjadi lebih mudah, termasuk memberikan sanksi bila ada yang melakukan pelanggaran.
"Kalo semua menjadi satu pintu, maka pembuatan rute baru akan lebih mudah. Dishubtrans bisa menjadi regulator, sementara kontrolnya ada di operator seperti Transjakarta," jelasnya.
(whb)
