Sopir Angkutan Umum Bentrok, Ini Kata Bakal Cagub DKI
Rabu, 23 Maret 2016 - 00:22 WIB
Sopir Angkutan Umum Bentrok, Ini Kata Bakal Cagub DKI
A
A
A
JAKARTA - Salah satu bakal calon Gubernur DKI Jakarta Abraham Lunggana akrab disapa Lulung memiliki pandangan tersendiri terkait demonstrasi sopir akhir dengan ricuh pagi hingga siang tadi.
Menurut Lulung, apa yang terjadi sekarang baik kepada angkutan umum konvensional maupun berbasis aplikasi online sudah terlanjur.
"Ini kan sudah terlanjur, sekarang kita baru sadar ada pihak yang dirugikan. Seharusnya DKI bisa membantu Pemerintah pusat mencari solusi," ujar Lulung di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa, 22 Maret 2016.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu mengaku ikut prihatin atas kejadian tersebut. Seharusnya pemerintah lebih harus bijaksana dengan menyertakan semua pihak yang terkait dengan masalah ini.
"Ini kan sudah terlanjur, semua mencari nafkah juga dari pekerjaan itu," ujar Ketua DPW PPP DKI Jakarta ini. Yang kedua, Lulung menyoroti mengenai aturan main bagi transportasi agar dapat dikatakan sebagai angkutan umum.
"Harus konsisten buat peraturan supaya mereka bayar pajak. Kalau kita dukung, ada lapangan kerja sekarang cuman aturan (dasar hukum) tolong dibuat lagi. Inilah pentingnya mitra kerja kompak DPRD dan Pemda," tukasnya.
Menurut Lulung, apa yang terjadi sekarang baik kepada angkutan umum konvensional maupun berbasis aplikasi online sudah terlanjur.
"Ini kan sudah terlanjur, sekarang kita baru sadar ada pihak yang dirugikan. Seharusnya DKI bisa membantu Pemerintah pusat mencari solusi," ujar Lulung di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa, 22 Maret 2016.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu mengaku ikut prihatin atas kejadian tersebut. Seharusnya pemerintah lebih harus bijaksana dengan menyertakan semua pihak yang terkait dengan masalah ini.
"Ini kan sudah terlanjur, semua mencari nafkah juga dari pekerjaan itu," ujar Ketua DPW PPP DKI Jakarta ini. Yang kedua, Lulung menyoroti mengenai aturan main bagi transportasi agar dapat dikatakan sebagai angkutan umum.
"Harus konsisten buat peraturan supaya mereka bayar pajak. Kalau kita dukung, ada lapangan kerja sekarang cuman aturan (dasar hukum) tolong dibuat lagi. Inilah pentingnya mitra kerja kompak DPRD dan Pemda," tukasnya.
(whb)
