Anggota DPRD Terlibat Foto Syur Diminta Mundur
Jum'at, 18 Maret 2016 - 16:30 WIB
Anggota DPRD Terlibat Foto Syur Diminta Mundur
A
A
A
BANGKALAN - Aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Pamekasan, Jawa Timur, menyayangkan beredarnya foto syur yang diduga oknum anggota DPRD Pamekasan berinisial IS.
Menurut Ketua Umum PC PMII Pamekasan Moh Imron, tersebarnya foto syur yang melibatkan politikus PPP tersebut mencederai institusi kenegeraan, yakni Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
"Harusnya yang bersangkutan mengundurkan diri, meskipun tanpa proses BK DPRD. Jikalau memang punya moral dan keinginan menjaga marwah, serta kewibawaan isnstitusi negara," kata Imron, Jumat (18/3/2016).
Menurut Imron, bagaimanapun alasannya seorang pejabat publik dinilai tidak etis untuk mempraktikkan hal-hal di luar undang-undang yang berlaku di negara ini, yakni melakukan pernikahan di bawah tangan.
"Pejabat publik tidak etis untuk mempraktikkan hal-hal di luar undang-undang yang berlaku di negara ini," tegas Imron.
Imron juga menyayangkan karena sampai saat ini belum ada langkah kongkret dari Badan Kehormatan (BK) DPRD Kabupaten Pamekasan, untuk menangani dugaan foto syur yang tengah membelit IS.
"Seharusnya sudah bergerak sesuai aturan yang ada, namun kenyataannya hanya diam saja. Padahal selama ini selalu menjadi indikator kinerja anggota DPRD," pungkasnya.
Menurut Ketua Umum PC PMII Pamekasan Moh Imron, tersebarnya foto syur yang melibatkan politikus PPP tersebut mencederai institusi kenegeraan, yakni Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
"Harusnya yang bersangkutan mengundurkan diri, meskipun tanpa proses BK DPRD. Jikalau memang punya moral dan keinginan menjaga marwah, serta kewibawaan isnstitusi negara," kata Imron, Jumat (18/3/2016).
Menurut Imron, bagaimanapun alasannya seorang pejabat publik dinilai tidak etis untuk mempraktikkan hal-hal di luar undang-undang yang berlaku di negara ini, yakni melakukan pernikahan di bawah tangan.
"Pejabat publik tidak etis untuk mempraktikkan hal-hal di luar undang-undang yang berlaku di negara ini," tegas Imron.
Imron juga menyayangkan karena sampai saat ini belum ada langkah kongkret dari Badan Kehormatan (BK) DPRD Kabupaten Pamekasan, untuk menangani dugaan foto syur yang tengah membelit IS.
"Seharusnya sudah bergerak sesuai aturan yang ada, namun kenyataannya hanya diam saja. Padahal selama ini selalu menjadi indikator kinerja anggota DPRD," pungkasnya.
(san)
