Tipu Kepala Daerah, 2 Pencatut Kemenpan RB Diringkus Polisi
Rabu, 16 Maret 2016 - 22:05 WIB
Tipu Kepala Daerah, 2 Pencatut Kemenpan RB Diringkus Polisi
A
A
A
JAKARTA - Subdit Cybercrime Ditreskrimsus Polda Metro Jaya meringkus dua pelaku penipuan yang mencatut Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB). Kedua pelaku mengirimkan surat palsu ke kepala daerah dengan membubuhkan tandatangan palsu Sekjen Kemenpan RB.
Direktur Reskrimsus Polda Metro Jaya Kombes Mujiyono mengatakan, kedua pelaku ditangkap atas laporan staf Kemenpan RB pada tanggal 15 Maret 2016. Dalam beraksi, keduanya membuat surat untuk menawarkan sosialisasi mengenai penggunaan anggaran dan lainnya. Kedua pelaku berinisial AS (46), dan DA alias A ditangkap di Jakarta pada Selasa 15 Maret malam, dan Rabu (16/3/2016).
"Namun dari sosialisasi tersebut, kepala daerah dimintai duit Rp5 juta hingga Rp10 juta. Tentunya ini akan merusak citra Kemenpan RB. Padahal itu tidak benar semua," katanya di Mapolda Metro Jaya, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Selatan, Rabu (16/3/2016).
Sedikitnya ada 10 pejabat daerah yang tertipu. Kerugian total dari 10 orang ini sekitar Rp250 juta. (Baca: Diburu 5 Tahun, Calo PNS Diringkus di Bekasi)
Di tempat yang sama, Kepala Biro Hukum dan Humas Kemenpan RB Herman mengatakan, Kemenpan RB melaporkan kasus tersebut karena mendapatkan banyak keluhan dari pejabat daerah.
"Laporan ini kami sampaikan ke Polda Metro Jaya berdasar perintah pimpinan. Karena akhir-akhir ini kami menerima laporan, pengaduan, keluhan dari pejabat dari daerah baik PPK, bupati, wali kota, kepala dinas dan badan dengan banyaknya surat undnagan dari Kemenpan RB yang ternyata itu adalah bodong, ada (surat) terkait seleksi CPNS, penyelesaian tenaga honorer," tuturnya.
Pelaku mengirimkan surat palsu tersebut melalui email dan fax ke kantor kepala daerah. "Kami pastikan surat itu palsu tanda tangannya mengatasnamankan Sekretaris Kemenpan RB dan atasnama Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana Kementrian PANRB itu melakui email maupun fax," ujarnya. (Baca: Gelapkan Mobil Rental, Anggota DPR Gadungan Ditangkap Polisi)
Sementara Herman mengimbau kepada para kepala daerah untuk mengecek ulang ketika mendapat undangan yang mengeatasnamakan KemenPANRB agar tidak menjadi korban penipuan. "Terkait kejadian ini Kami imbau kepada pejabat pembina kepegawaian baik gubernur, bupati maupaun kepala dinas di tingkat provinsi dan kabupaten, apabila ada surat dari KemenPANRB baiknya dicek dan kroscek karena ada beberapa di antaranya yang sudah datang ke Jakarta dan memberikan kontribusi," ungkapnya.
Ia menegaskan, KemenPANRB tidak pernah memungut biaya sedikit pun setiap melakukan kegiatan yang mengundang para pejabat daerah. "Kami pastikan kegiatan KemenPANRB tidak kutip biaya sedikit pun sepenuhnya jadi tanggung jawab kami," pungkasnya.
Direktur Reskrimsus Polda Metro Jaya Kombes Mujiyono mengatakan, kedua pelaku ditangkap atas laporan staf Kemenpan RB pada tanggal 15 Maret 2016. Dalam beraksi, keduanya membuat surat untuk menawarkan sosialisasi mengenai penggunaan anggaran dan lainnya. Kedua pelaku berinisial AS (46), dan DA alias A ditangkap di Jakarta pada Selasa 15 Maret malam, dan Rabu (16/3/2016).
"Namun dari sosialisasi tersebut, kepala daerah dimintai duit Rp5 juta hingga Rp10 juta. Tentunya ini akan merusak citra Kemenpan RB. Padahal itu tidak benar semua," katanya di Mapolda Metro Jaya, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Selatan, Rabu (16/3/2016).
Sedikitnya ada 10 pejabat daerah yang tertipu. Kerugian total dari 10 orang ini sekitar Rp250 juta. (Baca: Diburu 5 Tahun, Calo PNS Diringkus di Bekasi)
Di tempat yang sama, Kepala Biro Hukum dan Humas Kemenpan RB Herman mengatakan, Kemenpan RB melaporkan kasus tersebut karena mendapatkan banyak keluhan dari pejabat daerah.
"Laporan ini kami sampaikan ke Polda Metro Jaya berdasar perintah pimpinan. Karena akhir-akhir ini kami menerima laporan, pengaduan, keluhan dari pejabat dari daerah baik PPK, bupati, wali kota, kepala dinas dan badan dengan banyaknya surat undnagan dari Kemenpan RB yang ternyata itu adalah bodong, ada (surat) terkait seleksi CPNS, penyelesaian tenaga honorer," tuturnya.
Pelaku mengirimkan surat palsu tersebut melalui email dan fax ke kantor kepala daerah. "Kami pastikan surat itu palsu tanda tangannya mengatasnamankan Sekretaris Kemenpan RB dan atasnama Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana Kementrian PANRB itu melakui email maupun fax," ujarnya. (Baca: Gelapkan Mobil Rental, Anggota DPR Gadungan Ditangkap Polisi)
Sementara Herman mengimbau kepada para kepala daerah untuk mengecek ulang ketika mendapat undangan yang mengeatasnamakan KemenPANRB agar tidak menjadi korban penipuan. "Terkait kejadian ini Kami imbau kepada pejabat pembina kepegawaian baik gubernur, bupati maupaun kepala dinas di tingkat provinsi dan kabupaten, apabila ada surat dari KemenPANRB baiknya dicek dan kroscek karena ada beberapa di antaranya yang sudah datang ke Jakarta dan memberikan kontribusi," ungkapnya.
Ia menegaskan, KemenPANRB tidak pernah memungut biaya sedikit pun setiap melakukan kegiatan yang mengundang para pejabat daerah. "Kami pastikan kegiatan KemenPANRB tidak kutip biaya sedikit pun sepenuhnya jadi tanggung jawab kami," pungkasnya.
(mhd)
