Singgung Soal Mahar, PDIP: Ahok Perburuk Citra Partai
Jum'at, 11 Maret 2016 - 23:09 WIB
Singgung Soal Mahar, PDIP: Ahok Perburuk Citra Partai
A
A
A
JAKARTA - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menilai, pernyataan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) soal pemberian mahar hingga miliaran rupiah jika ingin diusung pada Pilkada lewat jalur partai politik (parpol) membuat citra partai rusak. Pernyataan mantan anggota DPR itu juga dinilai tidak beretika.
"Itu sama saja memperburuk citra partai. Enggak etis lah menurut saya," ujar Wakil Ketua Badan Pemenangan Pemilu DPD PDI P DKI, Gembong Warsono di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (11/3/2016).
Kata Gembong, partainya tidak mengenal istilah mahar untuk maju pada Pilkada. Apalagi, kata dia, dengan mahar dengan jumlah yang cukup fantastis hingga miliaran rupiah.
"Karena memang di PDIP tidak ada, tidak mengenal mahar. Kalau saja soal mahar itu dikatakan Ahok untuk PDIP saja, saya yang protes keras," kata Gembong. (Baca: Maju Independen, Ahok Tetap Berharap Dukungan Parpol)
Gembong mengatakan, diskusi mengenai keuangan antara partai dan calon terjadi saat setelah calon memang dinyatakan layak untuk maju. Pembahasan ini hanya berfokus untuk pembiayaan saksi guna mengamankan suara.
"Itu kami lakukan ketika fit and proper test selesai, baru kami buat kesepakatan untuk bagaimana mengamankan suara oleh saksi. Itu melalui kesepakan lho ya, apa mungkin itu disebut mahar? Biar rakyat saja yang menilai," paparnya.
Sebelumnya, Ahok membeberkan tentang betapa mahalnya untuk seorang calon Gubernur maju Pilkada dengan usungan partai. Paling tidak untuk di Jakarta, kata dia, seorang Cagub harus mengantongi dana hingga Rp100 miliar lebih guna menggerakan mesin partai pengusung.
"Harta saya dikumpulin, jual semua ya kayaknya pas-pasan kalau segitu. Enggak deh, saya enggak mau partai ya begitu," ungkap Ahok beberapa waktu yang lalu. (Baca: Ahok Bakal Maju via Parpol, Teman Ahok Hanya Bargaining Politik)
PILIHAN:
Disinggung Kasus Sumber Waras, Ahok Balik Sindir Fadli Zon
"Itu sama saja memperburuk citra partai. Enggak etis lah menurut saya," ujar Wakil Ketua Badan Pemenangan Pemilu DPD PDI P DKI, Gembong Warsono di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (11/3/2016).
Kata Gembong, partainya tidak mengenal istilah mahar untuk maju pada Pilkada. Apalagi, kata dia, dengan mahar dengan jumlah yang cukup fantastis hingga miliaran rupiah.
"Karena memang di PDIP tidak ada, tidak mengenal mahar. Kalau saja soal mahar itu dikatakan Ahok untuk PDIP saja, saya yang protes keras," kata Gembong. (Baca: Maju Independen, Ahok Tetap Berharap Dukungan Parpol)
Gembong mengatakan, diskusi mengenai keuangan antara partai dan calon terjadi saat setelah calon memang dinyatakan layak untuk maju. Pembahasan ini hanya berfokus untuk pembiayaan saksi guna mengamankan suara.
"Itu kami lakukan ketika fit and proper test selesai, baru kami buat kesepakatan untuk bagaimana mengamankan suara oleh saksi. Itu melalui kesepakan lho ya, apa mungkin itu disebut mahar? Biar rakyat saja yang menilai," paparnya.
Sebelumnya, Ahok membeberkan tentang betapa mahalnya untuk seorang calon Gubernur maju Pilkada dengan usungan partai. Paling tidak untuk di Jakarta, kata dia, seorang Cagub harus mengantongi dana hingga Rp100 miliar lebih guna menggerakan mesin partai pengusung.
"Harta saya dikumpulin, jual semua ya kayaknya pas-pasan kalau segitu. Enggak deh, saya enggak mau partai ya begitu," ungkap Ahok beberapa waktu yang lalu. (Baca: Ahok Bakal Maju via Parpol, Teman Ahok Hanya Bargaining Politik)
PILIHAN:
Disinggung Kasus Sumber Waras, Ahok Balik Sindir Fadli Zon
(mhd)
