Terminal Pulogebang Keluarkan Uang Rp250 Juta per Bulan

JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta harus mengeluarkan dana sebesar Rp250 juta per bulan untuk membayar biaya listrik di Terminal Pulogebang, Jakarta Timur. Pemborosan yang dilakukan pemprov DKI itu sudah berlangsung sejak gedung itu selesai dibangun pada tahun 2012.

Hampir empat tahun belakangan ini, gedung yang belum bisa dipakai karena masalah pembebasan lahan, Dinas Perhubungan sudah mengeluarkan uang Rp12 miliar hanya untuk membiayai terminal itu.

Kepala Satuan Pelaksana Sarana dan Prasarana Terminal Pulogebang, Piten Sagala mengatakan, pembayaran listrik yang harus dibayarkan memang jumlahnya cukup fantastis. Setiap bulan, Terminal Pulogebang harus menyetorkan uang Rp250 juta ke PLN untuk penerangan di bangunan tersebut.

"Walaupun belum dipakai ya harus dibayarkan, jangan sampai malah nanti diputus," kata Piten Sagala di Jakarta, Rabu 17 Februari 2016.

Dia menjelaskan, biaya sebesar itu daya listrik untuk penggunaan listrik yang mencapai 48.000 kilo volt. "Jadi yang besar itu pembayaran abodemennya, padahal pemakaiannya hanya untuk penerangan dan penggunaan dua lift yang ada," tambahnya.

PILIHAN:

Cerita PSK Kalijodo, Penghasilan Capai Rp20 Juta per Bulan

Preman Pengancam Warga, Anak Buah Penguasa Kalijodo