Serapan Belanja Langsung APBD Depok Menurun
Selasa, 26 Januari 2016 - 22:05 WIB
Serapan Belanja Langsung APBD Depok Menurun
A
A
A
DEPOK - Pemkot Depok mencatat penyerapan belanja langsung Kota Depok pada 2015 terjadi penurunan di beberapa dinas. Penurunan disebabkan belum maksimalnya perencanaan kegiatan serta pengadaan barang yang ditumpuk di akhir tahun.
Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Pemkot Depok Nuraeni Widayati mengatakan, realisasi belanja langsung pada 2015 lalu secara total mencapai 60,52 % dari anggaran Rp2,1 triliun. Sementara pada 2014 lalu, realisasi belanja langsung mencapai 72,45% dari total anggaran Rp1,7 triliun.
Disebutkan, ada beberapa dinas yang paling minim menyerap anggaran."Misalnya Dinas Pendudukan Catatan Sipil, Sekretariat Daerah serta Dinas Tata Ruang dan Permukiman yang tergolong minim serapan belanja langsungnya," kata Nuraeni, Selasa (26 Januari 2016 kemarin.
Nuraeni menuturkan, realisasi belanja langsung Disdukcapil sebesar 43,89%, Setda sebesar 40,69%, dan Distarkim sebesar 34,99%. Di tahun sebelumnya, realisasi belanja langsung Disdukcapil mencapai 85%, Distarkim 89% dan Setda mencapai 63,22%.
Sedangkan, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Kota Depok, Dinas Tenaga Kerja dan Sosial (Disnakersos), Badan Lingkungan Hidup (BLH) dan Dinas Perhubungan (Dishub) menjadi lembaga yang realisasi belanja langsungnya tergolong baik. "Realisasi belanja langsung keempat dinas tersebut rata-rata di atas 90%," ungkapnya.
Menurut Nuraeni, faktor rancangan umum pengadaan (RUP) sebagai penyebab utama yang mempengaruhi minimnya realisasi belanja langsung. Untuk itu, Nuraeni mendorong dinas-dinas untuk menyempurnakan RUP agar dalam waktu dua minggu ke depan bisa rampung.
Sehingga proses pengadaan tidak sampai berlarut-larut dan akhirnya menumpuk di akhir tahun.
Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Pemkot Depok Nuraeni Widayati mengatakan, realisasi belanja langsung pada 2015 lalu secara total mencapai 60,52 % dari anggaran Rp2,1 triliun. Sementara pada 2014 lalu, realisasi belanja langsung mencapai 72,45% dari total anggaran Rp1,7 triliun.
Disebutkan, ada beberapa dinas yang paling minim menyerap anggaran."Misalnya Dinas Pendudukan Catatan Sipil, Sekretariat Daerah serta Dinas Tata Ruang dan Permukiman yang tergolong minim serapan belanja langsungnya," kata Nuraeni, Selasa (26 Januari 2016 kemarin.
Nuraeni menuturkan, realisasi belanja langsung Disdukcapil sebesar 43,89%, Setda sebesar 40,69%, dan Distarkim sebesar 34,99%. Di tahun sebelumnya, realisasi belanja langsung Disdukcapil mencapai 85%, Distarkim 89% dan Setda mencapai 63,22%.
Sedangkan, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Kota Depok, Dinas Tenaga Kerja dan Sosial (Disnakersos), Badan Lingkungan Hidup (BLH) dan Dinas Perhubungan (Dishub) menjadi lembaga yang realisasi belanja langsungnya tergolong baik. "Realisasi belanja langsung keempat dinas tersebut rata-rata di atas 90%," ungkapnya.
Menurut Nuraeni, faktor rancangan umum pengadaan (RUP) sebagai penyebab utama yang mempengaruhi minimnya realisasi belanja langsung. Untuk itu, Nuraeni mendorong dinas-dinas untuk menyempurnakan RUP agar dalam waktu dua minggu ke depan bisa rampung.
Sehingga proses pengadaan tidak sampai berlarut-larut dan akhirnya menumpuk di akhir tahun.
(whb)
