Amnesti untuk Din Minimi, Sutiyoso Diminta Yakinkan Presiden
Jum'at, 01 Januari 2016 - 02:29 WIB
Amnesti untuk Din Minimi, Sutiyoso Diminta Yakinkan Presiden
A
A
A
JAKARTA - Kapolri Jenderal Badrodin Haiti menyoal rencana pemberian amnesti kepada kelompok Din Minimi, kelompok separatis di Aceh, setelah berhasil dibujuk turun gunung oleh Kepala BIN Sutiyoso.
Pengamat politik Indonesian Public Institute (IPI) Karyono Wibowo melihat hal itu bukan masalah yang mendasar. Dalam demokrasi, perbedaan pandangan itu wajar, yang penting asas kemanfaatan yang lebih besar harus menjadi pertimbangan.
"Dalam hal ini Kapolri benar, bahwa memang Kepala BIN tidak memiliki wewenang memberikan amnesti. Karena wewenang itu ada di Presiden. Tetapi Bang Yos (sapaan Sutiyoso) juga tidak bisa disalahkan, kalau dalam nego-nego itu disinggung soal amnesti," Kata Karyono Wibowo dalam keterangan tertulis yang diterima Sindonews, Kamis 31 Desember 2015.
Menurut dia, kalaupun Bang Yos menyinggung soal amnesti, itu pasti dalam kerangka menawarkan sesuatu agar bujukannya ini berhasil. Sambungnya, Itu sah juga karena Bang Yos sebagai pembantu Presiden melaksanakan apa yang menjadi keinginan Presiden agar konflik ditangani tanpa ada kekerasan.
"Tidak mungkin orang itu akan terbujuk kalau tidak ada tawaran-tawaran yang menguntungkan dirinya," pungkasnya.
Oleh karena kewenangan amnesti ada di Presiden, lanjut Karyono, tugas Bang Yos sekarang adalah meyakinkan Presiden bahwa kelompok Din Minimi ini layak untuk diberikan amnesti.
"Bang Yos dan timnya harus memberikan data-data akurat bahwa kelompok Din Minimi ini sudah bertobat, sudah mau kembali ke jalan yang benar, tidak mengulangi perbuatannya dan akan mengajak serta anggota lainnya yang masih di hutan. Saya kira Bang Yos memiliki kapasitas untuk melakukan itu," tambahnya.
Kelebihan penyelesaian masalah dengan pendekatan dialogis ini, lanjut Karyono, selain meniadakan jumlah korban jiwa, cara ini juga dianggap lebih manusiawi dan beradab. (Baca: Cerita Bang Yos Temui Din Minimi)
"Siapa tahu dengan pendekatan kemanusiaan seperti ini, akan menyentuh anggota lain untuk bertobat dan kembali ke jalan yang benar. Berbeda dengan pendekatan represif yang akan menimbulkan korban jiwa dan balas dendam berkepanjangan," pungkasnya.
Meski demikia, tambahnya, BIN harus hati-hati, mengingatkan sisi negatif dari pendekatan dialogis. Karena, kelompok separatis itu bisa berpikiran kalau BIN itu lemah.
"Ini bisa berbahaya. Sebagai alat negara, BIN tidak boleh lemah dan lengah. Ketika BIN lemah dan lengah, ini akan menjadi ancaman bagi keamanan negara," tandasnya.
Pengamat politik Indonesian Public Institute (IPI) Karyono Wibowo melihat hal itu bukan masalah yang mendasar. Dalam demokrasi, perbedaan pandangan itu wajar, yang penting asas kemanfaatan yang lebih besar harus menjadi pertimbangan.
"Dalam hal ini Kapolri benar, bahwa memang Kepala BIN tidak memiliki wewenang memberikan amnesti. Karena wewenang itu ada di Presiden. Tetapi Bang Yos (sapaan Sutiyoso) juga tidak bisa disalahkan, kalau dalam nego-nego itu disinggung soal amnesti," Kata Karyono Wibowo dalam keterangan tertulis yang diterima Sindonews, Kamis 31 Desember 2015.
Menurut dia, kalaupun Bang Yos menyinggung soal amnesti, itu pasti dalam kerangka menawarkan sesuatu agar bujukannya ini berhasil. Sambungnya, Itu sah juga karena Bang Yos sebagai pembantu Presiden melaksanakan apa yang menjadi keinginan Presiden agar konflik ditangani tanpa ada kekerasan.
"Tidak mungkin orang itu akan terbujuk kalau tidak ada tawaran-tawaran yang menguntungkan dirinya," pungkasnya.
Oleh karena kewenangan amnesti ada di Presiden, lanjut Karyono, tugas Bang Yos sekarang adalah meyakinkan Presiden bahwa kelompok Din Minimi ini layak untuk diberikan amnesti.
"Bang Yos dan timnya harus memberikan data-data akurat bahwa kelompok Din Minimi ini sudah bertobat, sudah mau kembali ke jalan yang benar, tidak mengulangi perbuatannya dan akan mengajak serta anggota lainnya yang masih di hutan. Saya kira Bang Yos memiliki kapasitas untuk melakukan itu," tambahnya.
Kelebihan penyelesaian masalah dengan pendekatan dialogis ini, lanjut Karyono, selain meniadakan jumlah korban jiwa, cara ini juga dianggap lebih manusiawi dan beradab. (Baca: Cerita Bang Yos Temui Din Minimi)
"Siapa tahu dengan pendekatan kemanusiaan seperti ini, akan menyentuh anggota lain untuk bertobat dan kembali ke jalan yang benar. Berbeda dengan pendekatan represif yang akan menimbulkan korban jiwa dan balas dendam berkepanjangan," pungkasnya.
Meski demikia, tambahnya, BIN harus hati-hati, mengingatkan sisi negatif dari pendekatan dialogis. Karena, kelompok separatis itu bisa berpikiran kalau BIN itu lemah.
"Ini bisa berbahaya. Sebagai alat negara, BIN tidak boleh lemah dan lengah. Ketika BIN lemah dan lengah, ini akan menjadi ancaman bagi keamanan negara," tandasnya.
(mhd)
